Fajri Yanuar

Bayangkan seorang anak datang ke sekolah dengan perut kosong. Ia tidak bisa fokus. Tubuhnya lemas. Otaknya sulit menyerap pelajaran. Ketika dewasa, ia tumbuh menjadi orang yang kurang produktif—bukan karena kurang pintar, tetapi karena sejak awal ia tidak pernah mendapat kesempatan yang sama soal asupan gizi. Inilah logika dasar di balik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini bukan sekadar bagi-bagi makanan. Ini keputusan strategis untuk memutus rantai keterbelakangan sebelum rantai itu meng...

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan persoalan kecil. Dampaknya bukan cuma hutan yang terbakar, tetapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kerusakan lingkungan yang bisa berlangsung cukup lama. Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan tindakan cepat, koordinasi lintas lembaga, dan penegakan hukum yang tegas. Pada 2026, tantangan ini semakin serius. Data resmi Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat...

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan biaya haji sebenarnya bukan sekadar soal memberikan subsidi. Ada tujuan yang lebih besar yaitu membuat ibadah haji lebih terjangkau sekaligus menjaga agar dana haji tetap sehat untuk jemaah di masa depan. Pada 2026, rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sekitar Rp87,4 juta per jemaah. Namun jemaah hanya membayar rata-rata sekitar Rp54,2 juta. Sisanya sekitar Rp33,2 juta berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Artinya,...

Selama puluhan tahun Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Kita punya nikel, tembaga, bauksit, batu bara, sawit, gas, hingga berbagai komoditas pertanian. Tetapi ada satu persoalan besar yaitu terlalu lama kekayaan itu dijual dalam bentuk bahan mentah atau produk dengan nilai tambah rendah. Di sinilah hilirisasi menjadi penting. Sederhananya, hilirisasi adalah mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sebelum dijual. Nikel, misalnya,...

Kalau bicara soal pembangunan manusia, kita sering membayangkan sekolah, universitas, atau pelatihan kerja. Padahal membangun manusia unggul jauh lebih besar dari itu. Ada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, sampai kemampuan masyarakat menghadapi perubahan zaman. Di sinilah menarik melihat langkah Sugiono setelah dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Baru menerima estafet kepemimpinan pada 5 Oktober 2026, Sugiono langsung menegask...

Penertiban kawasan hutan bukan pekerjaan mudah. Di dalamnya ada persoalan perkebunan, pertambangan, perizinan, aset negara, hingga kepentingan ekonomi yang nilainya sangat besar. Karena itu, pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) oleh Presiden Prabowo menjadi langkah penting untuk memastikan kawasan hutan kembali dikelola sesuai aturan. Satgas PKH dibentuk melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Tugasnya melakukan audit, pemeriksaan, dan penertiban terhadap kegiatan usaha...

Sejak awal memimpin, Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda penting pemerintahannya. Bahkan, kemandirian pangan menjadi bagian dari Asta Cita dan diarahkan sebagai fondasi untuk memperkuat ketahanan sekaligus kedaulatan Indonesia. Bagi Prabowo, persoalan pangan tidak boleh hanya dilihat dari sisi ekonomi. Ketergantungan terhadap impor bisa menjadi masalah serius ketika dunia menghadapi perang, krisis ekonomi, perubahan iklim, atau terganggunya jalur...

Perombakan kabinet sering kali langsung dibaca sebagai tanda ada menteri yang gagal atau pemerintah yang sedang ingin melakukan penyegaran struktur di kabinet. Tapi kalau kita melihat langkah Presiden Prabowo lebih luas, rotasi kabinet justru bisa dibaca sebagai cara mengatur ulang mesin pemerintahan agar lebih sesuai dengan target yang ingin dikejar. Pada 1 Oktober 2026, Prabowo kembali melakukan perombakan kabinet. Sekretariat Negara mencatat ada 10 menteri dan wakil menteri yang dilantik b...

Nilai tukar rupiah belakangan kembali jadi perhatian publik setelah bergerak melemah hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS. Situasi ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Indonesia sedang menghadapi ancaman ekonomi serius akibat perang yang sedang memanas di luar negeri? Kekhawatiran itu memang wajar, apalagi ketika konflik global seperti ketegangan AS-Iran ikut mengguncang pasar keuangan dunia. Namun kalau dicermati lebih tenang, pelemahan rupiah saat ini belum tentu menjadi tanda...

Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dan Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, dalam rangkaian Sidang ke-61 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa menjadi sorotan. Pertemuan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam mendorong perdamaian di Gaza. Dalam dialog tersebut, Sugiono kembali menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung hak-hak rakyat Palestina. Indonesia menyatakan kesiapa...

Isu tentang penerima beasiswa yang tidak kembali ke Indonesia selalu memantik emosi publik. Apalagi jika beasiswa itu berasal dari dana negara seperti yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pertanyaannya sederhana: jika dibiayai oleh APBN, mengapa ada yang memilih menetap di luar negeri? LPDP dibentuk pada 2012 sebagai dana abadi pendidikan di bawah Kementerian Keuangan. Dana kelolaannya terus meningkat dan kini mencapai ratusan triliun rupiah, dengan nilai dana abadi pendidi...

Penempatan Indonesia sebagai Wakil Komandan dalam International Stabilization Force (ISF) untuk Gaza menandai babak baru peran strategis Indonesia di panggung global. Di tengah konflik berkepanjangan yang telah menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa dalam jumlah masif sejak 2023, kepercayaan kepada Indonesia untuk menduduki posisi komando menunjukkan pengakuan dunia terhadap konsistensi diplomasi kemanusiaan Indonesia. Sejak lama, Indonesia secara terbuka mendukung kemerdekaan Palestina...

Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat menandai babak baru hubungan ekonomi kedua negara. Penandatanganan yang melibatkan Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump ini bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan langkah strategis yang membawa implikasi besar bagi perdagangan, investasi, dan industri nasional. Amerika Serikat selama ini merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Nilai perdagangan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir mencapai puluhan mil...

Masalah sampah di Indonesia selama ini kerap dianggap sepele. Padahal, data menunjukkan sebaliknya. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa pada tahun 2023 Indonesia menghasilkan sekitar 69,9 juta ton sampah, dengan limbah makanan mendominasi hingga lebih dari 40 persen. Angka ini memperlihatkan bahwa persoalan sampah bukan lagi isu kecil, melainkan tantangan serius yang mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kesadaran inilah yang mendorong Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas...

Ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga perjalanan fisik yang penuh tantangan, terutama bagi jamaah Indonesia. Setiap tahun, Indonesia mengirimkan ratusan ribu jamaah ke Tanah Suci, dengan sebagian besar di antaranya adalah lansia dan jamaah berisiko tinggi. Di balik kelancaran ibadah tersebut, ada peran besar petugas haji yang menjadi garda terdepan pelayanan negara. Berdasarkan data Kementerian Agama, Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara dengan jumlah jam...

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Eropa menghasilkan capaian penting di bidang ekonomi. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Indonesia memperoleh komitmen investasi sekitar 4 miliar poundsterling atau setara lebih dari Rp90 triliun. Nilai ini menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan baru. Investasi yang datang dari Eropa ini terutama menyasar sektor maritim dan perikanan, termasuk rencana pembangunan sekitar 1.500 kapal ika...

Persoalan kerusakan hutan di Indonesia bukanlah masalah baru. Ia terbentuk melalui proses panjang selama puluhan tahun, akibat eksploitasi berlebihan dan lemahnya tata kelola. Meski Indonesia masih memiliki kawasan hutan seluas lebih dari 95,5 juta hektare, fakta bahwa deforestasi netto pada 2024 masih mencapai sekitar 175.400 hektare menunjukkan bahwa tantangan menjaga keseimbangan alam masih sangat nyata. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh ekosistem, tetapi juga langsung menyentuh kehidup...

Malam pergantian tahun biasanya dirayakan dengan sorak-sorai dan pesta kembang api. Namun di penghujung 2025, suasana itu terasa kontras dengan kondisi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ratusan ribu warga masih bertahan di pengungsian akibat banjir dan longsor. Di tengah situasi inilah Presiden Prabowo Subianto berencana memilih menghabiskan malam Tahun Baru di lokasi bencana—sebuah keputusan yang sarat makna, jauh dari sekadar agenda simbolik. Langkah ini mencerminkan cara pandang...

Kerusakan hutan di Sumatera bukan persoalan yang baru muncul belakangan. Ia adalah hasil dari proses panjang yang berlangsung lintas pemerintahan. Deforestasi besar-besaran, alih fungsi lahan tanpa kendali, serta lemahnya pengawasan kawasan hutan telah terjadi selama puluhan tahun. Karena itu, mengaitkan bencana ekologis hari ini semata-mata dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto jelas mengabaikan fakta sejarah. Catatan deforestasi menunjukkan bahwa periode kehilangan hutan terbesar di Su...

Tahun 2025 dapat dibaca sebagai fase awal yang krusial bagi pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam rentang satu tahun penuh, negara tidak hanya sibuk menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi juga mulai menunjukkan arah kebijakan yang lebih tegas, responsif, dan berani mengambil keputusan besar. Dari kebijakan sosial hingga diplomasi global, ada upaya nyata untuk memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat. Langkah awal pemerintahan langsung menyentuh kebutuhan paling dasar. Progr...