Prabowo Perkuat Perlindungan Pekerja: PHK Tak Boleh Jadi Jalan Pintas Perusahaan

Di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu hal yang paling dikhawatirkan masyarakat. Bagi seorang pekerja, kehilangan pekerjaan bukan sekadar kehilangan penghasilan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup keluarga, biaya pendidikan anak, cicilan rumah, hingga kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, langkah pemerintah memperkuat perlindungan tenaga kerja patut mendapat perhatian. Terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha serta bukti bahwa pemerintah berada pada kepentingan kaum pekerja.

UU ini disahkan dan mulai berlaku pada 28 Oktober 2026. Artinya, pemerintah dan DPR tidak hanya berbicara soal perlindungan buruh, tetapi mulai membangun landasan hukum yang lebih jelas mengenai tanggung jawab perusahaan dan negara dalam hubungan kerja.

Salah satu hal penting dari aturan baru ini adalah cakupan perlindungannya yang semakin luas. UU Nomor 27 Tahun 2026 tidak hanya mengatur pekerja formal, tetapi juga memberikan perhatian kepada tenaga kerja sektor informal dan hubungan pekerjaan tertentu melalui perlindungan jaminan sosial. Ini penting karena realitas dunia kerja Indonesia tidak hanya diisi oleh pegawai kantoran dan buruh pabrik. Ada pengemudi ojek online, kurir, pekerja lepas, hingga pekerja informal lainnya yang juga membutuhkan perlindungan negara.

Langkah pemerintah juga tidak berhenti pada pembentukan regulasi. Sebelumnya, pada bulan Mei 2026, DPR bersama pemerintah telah membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Satgas ini menjadi wadah untuk menerima laporan pekerja, mengantisipasi rencana PHK, serta mempercepat koordinasi antara pemerintah dan perusahaan. Bahkan, pemerintah menyampaikan kesediaannya membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan agar para pekerjanya tidak kehilangan mata pencaharian.

Tantangan ini bukan sekadar teori. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan adanya ancaman PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja PT Pakerin di Mojokerto dan 4.000 pekerja PT Fengtai di Bandung. Kondisi tersebut dikaitkan dengan tekanan ekonomi global, menurunnya permintaan ekspor, serta persoalan pasokan bahan baku impor. Data ini menunjukkan bahwa ancaman PHK memang nyata dan membutuhkan penanganan serius. Dengan adanya UU baru ini, ancaman PHK bisa ditanggulangi dan tidak menjadi senjata perusahaan dalam mengancam para pekerja.

Namun, kita juga harus realistis. Undang-undang yang bagus tidak otomatis membuat PHK berhenti. Keberhasilannya sangat bergantung pada aturan pelaksana, pengawasan ketenagakerjaan, penegakan hukum, dan keseriusan perusahaan menjalankan kewajibannya. DPR sendiri telah mengingatkan pemerintah agar segera menerbitkan aturan pelaksana supaya undang-undang ini tidak hanya menjadi dokumen hukum.

Maka, langkah ini patut diapresiasi sebagai upaya membangun keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha. Perusahaan membutuhkan kepastian untuk berkembang, sementara pekerja membutuhkan jaminan agar tidak menjadi pihak yang selalu menanggung risiko ketika ekonomi sedang sulit.

Oleh karena itu, negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu membangun industri, menarik investasi, dan mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi. Negara yang kuat juga harus mampu melindungi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Jangan sampai perusahaan berkembang, tetapi kesejahteraan pekerjanya justru tertinggal.

Penguatan perlindungan ketenagakerjaan ini harus kita lihat sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan dunia usaha, tetapi juga memberikan rasa aman bagi jutaan pekerja dan keluarganya. Sebab pekerjaan bukan sekadar sumber penghasilan, melainkan sumber kehidupan.