Pemimpin Revolusioner 2.0 Setelah Soekarno Bernama Prabowo

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, kita mengenal Soekarno sebagai sosok pemimpin revolusioner yang berani membawa bangsa ini keluar dari belenggu kolonialisme. Kini, di tengah tantangan zaman yang berbeda, muncul pertanyaan menarik apakah Indonesia sedang menyaksikan lahirnya pemimpin revolusioner generasi baru melalui sosok Prabowo Subianto?

Jika dahulu perjuangan bangsa adalah melawan penjajahan secara fisik, hari ini tantangannya tidak kalah berat. Indonesia harus berhadapan dengan korupsi, mafia ekonomi, penyelundupan, penguasaan sumber daya alam oleh kepentingan tertentu, hingga kebocoran kekayaan negara. Musuhnya memang tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat.

Sejak awal pemerintahannya, Prabowo berulang kali menyampaikan bahwa kekayaan Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Baginya, tidak masuk akal jika negara yang kaya sumber daya alam justru masih kesulitan membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, salah satu pekerjaan besar pemerintahannya adalah membenahi kebocoran ekonomi dan menertibkan praktik-praktik yang selama ini merugikan negara.

Keberanian tersebut mulai terlihat melalui langkah penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 6 Oktober 2026, pemerintah telah menguasai kembali sekitar 6,2 juta hektare kawasan perkebunan sawit dan 14.633 hektare kawasan pertambangan. Dari berbagai penertiban dan penagihan, negara juga berhasil menghimpun penerimaan sekitar Rp13,24 triliun.

Perhatikan juga kasus korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Pada Oktober 2025, pemerintah menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun melalui Kejaksaan Agung. Ini menjadi salah satu contoh bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku, tetapi juga harus memastikan uang negara yang dirugikan bisa dikembalikan.

Prabowo juga menyoroti praktik penyelundupan, manipulasi laporan perdagangan, dan berbagai bentuk kebocoran ekonomi. Prabowo menegaskan bahwa kekayaan negara tidak boleh terus mengalir keluar melalui praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional. Pesannya jelas dimana kekayaan Indonesia harus memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat Indonesia.

Langkah lainnya terlihat dari kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah menyampaikan bahwa penghematan anggaran pada tahun pertama pemerintahan Prabowo mencapai lebih dari Rp300 triliun. Dana tersebut diarahkan kembali untuk membiayai program-program produktif yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pembenahan negara bukan hanya soal mencari pemasukan, tetapi juga menghentikan pengeluaran yang tidak efektif.

Di sinilah kita bisa melihat bahwa perang melawan korupsi dan mafia ekonomi bukan sekadar persoalan menangkap orang. Persoalan sebenarnya adalah membongkar sistem yang memungkinkan kekayaan negara bocor selama bertahun-tahun. Sebab, sehebat apa pun program pemerintah, hasilnya tidak akan maksimal apabila anggaran dan sumber daya alam terus dikuasai oleh kepentingan segelintir orang.

Lantas, apakah Prabowo layak disebut pemimpin revolusioner generasi kedua setelah Soekarno? Menurut saya, sebutan itu bisa menjadi gambaran atas keberanian dan arah perubahan yang sedang dibangun. Bukan berarti keduanya memiliki perjuangan atau capaian yang sama. Soekarno berjuang merebut kemerdekaan, sedangkan tantangan Prabowo adalah memastikan kemerdekaan politik benar-benar menghasilkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Revolusi tidak selalu berarti mengangkat senjata atau mengganti sebuah rezim. Revolusi juga bisa berarti membongkar kebiasaan lama yang merugikan bangsa, menghentikan kebocoran kekayaan negara, melawan korupsi, dan memastikan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok.

Jika Prabowo mampu menjaga konsistensi ini sampai akhir masa pemerintahannya, sejarah mungkin akan mencatatnya sebagai salah satu pemimpin yang berani melakukan pembenahan besar terhadap fondasi ekonomi Indonesia. Sebab Indonesia tidak kekurangan kekayaan. Indonesia hanya membutuhkan keberanian, ketegasan, dan kepemimpinan yang memastikan kekayaan tersebut benar-benar kembali untuk rakyat dan semua itu ada dalam sosok bernama Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia ke delapan.