Hubungan Dagang Indonesia–Singapura: Saatnya Prabowo Memastikan Kekayaan Indonesia Harus Dirasakan Rakyat Sendiri

Indonesia dan Singapura punya hubungan dagang yang sudah lama terjalin. Keduanya saling membutuhkan, mulai dari energi, investasi, hingga perdagangan berbagai produk. Namun, di tengah hubungan yang terlihat menguntungkan ini, ada pertanyaan penting yang perlu dijawab apakah besarnya perdagangan Indonesia dengan Singapura sudah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia?

Pertanyaan ini kembali menjadi sorotan setelah RMOL menerbitkan berita berjudul “Relasi Dagang Indonesia-Singapura, Siapa Lebih Untung?” pada 27 Oktober 2026. Artikel tersebut mengangkat kritik mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengenai perdagangan BBM, investasi, dan keuntungan yang mengalir dari aktivitas ekonomi kedua negara.

Kritik tersebut layak dibahas secara serius. Namun, kita juga perlu melihat persoalannya secara utuh. Hubungan dagang tidak cukup dinilai hanya dari siapa yang memperoleh keuntungan paling besar, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat, nilai tambah yang tercipta di dalam negeri, lapangan kerja yang terbuka, serta kemampuan Indonesia mengelola sumber dayanya sendiri.

Salah satu persoalan yang disorot adalah perdagangan BBM. Singapura memiliki industri pengolahan minyak dan infrastruktur perdagangan energi yang kuat. Sementara itu, Indonesia masih mengimpor BBM untuk memenuhi sebagian kebutuhan dalam negeri. Akibatnya, meskipun Indonesia memiliki sumber daya energi, kebutuhan terhadap produk olahan dari luar negeri masih menjadi tantangan.

Di sinilah pentingnya strategi hilirisasi dan penguatan industri energi nasional. Indonesia tidak cukup hanya menjual bahan mentah, lalu membeli kembali produk yang sudah diolah dengan harga lebih tinggi. Kita harus terus meningkatkan kapasitas kilang, memperkuat industri pengolahan, dan membangun sistem energi yang lebih mandiri.

Selanjutnya langkah pemerintah mengalihkan sebagian pasokan gas yang sebelumnya diekspor ke Singapura untuk kebutuhan domestik juga memperlihatkan arah kebijakan tersebut. Mulai 24 Oktober 2026, Indonesia mengurangi ekspor gas pipa sebesar 31 billion British thermal units per day (BBTUD), terdiri atas 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra. Pasokan tersebut dialihkan untuk mendukung kebutuhan listrik di dalam negeri, termasuk Batam, Bintan, dan Sumatra.

Kebijakan ini patut dilihat sebagai upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Gas yang tersedia harus mampu memberikan manfaat bagi industri, pembangkit listrik, dan masyarakat Indonesia. Sebab, energi bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan juga penopang kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.

Namun, kita juga tidak boleh melupakan bahwa Singapura merupakan mitra ekonomi penting bagi Indonesia. Kerja sama yang sehat tetap dibutuhkan untuk perdagangan, investasi, dan stabilitas kawasan. Karena itu, hubungan kedua negara sebaiknya tidak diarahkan menjadi persaingan yang merugikan kedua pihak, melainkan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi tawarnya.

Indonesia tidak boleh puas hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu harus diolah, diperdagangkan, dan dikelola dengan cara yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi rakyat. Inilah pekerjaan besar yang harus terus didorong pemerintah.

Langkah Prabowo memperkuat pemanfaatan energi domestik dapat menjadi bagian dari upaya menuju kemandirian ekonomi. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan energi berjalan efektif, kontrak perdagangan dikelola secara profesional, dan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas.

Sebab, Indonesia bukan negara yang kekurangan sumber daya. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengubah kekayaan tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Jika pemerintah mampu melakukannya secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan menjadi negara pemasok bahan mentah atau pasar bagi produk negara lain, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menentukan arah pembangunan dan masa depannya sendiri.