Artikel Terbaru

Narasi bahwa pemerintah memangkas anggaran BNPB lalu membiarkan sistem penanggulangan bencana melemah perlu dilihat secara lebih utuh. Benar, pagu BNPB dalam APBN 2026 tercatat sekitar Rp. 491 miliar, lebih rendah dibandingkan sekitar Rp. 2,01 triliun pada 2025. Tetapi menjadikan angka tersebut sebagai gambaran keseluruhan anggaran kebencanaan nasional adalah kesimpulan yang terlalu sederhana. Pemerintah justru membangun pendekatan baru, bahwa penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pad...

Transportasi bukan sekadar soal jalan, kereta, pelabuhan, bandara, atau kendaraan. Transportasi adalah urat nadi perekonomian nasional. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memiliki sistem transportasi yang tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terhubung dalam satu ekosistem nasional. Langkah pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) patut diapresiasi. Pada 7 September 2026, Kementerian Perhubungan memulai pembahasan RUU Sistranas mela...

Kebijakan pemerintah untuk menindak tegas pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terbukti melakukan pembakaran lahan atau tidak bertanggung jawab atas kebakaran di wilayah konsesinya patut didukung. Negara tidak boleh membiarkan kepentingan korporasi mengalahkan kepentingan masyarakat, lingkungan hidup, dan kedaulatan negara atas tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan yang terbakar dapat menjadi dasar pembatalan HGU apabila setelah proses identifikasi...

Kontroversi Buku Islam ala Prabowo merupakan pandangan penulis terkait cara Prabowo Subianto mengamalkan ajaran Islam dan kini kembali menjadi perbincangan publik pada awal September 2026. Judul buku tersebut memang mengundang tafsir beragam. Namun, polemik semestinya tidak membuat publik kehilangan kemampuan untuk melihat persoalan secara proporsional. Hal paling penting untuk diluruskan adalah bahwa buku tersebut bukan ditulis oleh Presiden Prabowo Subianto . Buku itu merupakan karya Abdur...

KABARMERPATI. ID JAKARTA – Jajaran Pengurus Jakarta Max Owners (JMO) bersama Anggota (JMO)membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Anak Gunung Krakatau. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (7/9/2026) mulai pukul 15.30 WIB di Perempatan Trafic Light Pejaten Village Jakarta Selatan Inu Ketua Umum Jakarta Max Owners memimpin langsung Aksi peduli tersebut. Sebanyak 10 box atau 500 lembar masker dibagikan kepada warga masyarakat,...

Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali mengingatkan kita pada satu kenyataan: Indonesia adalah negara yang hidup di kawasan Ring of Fire. Karena itu, menghadapi bencana bukan sekadar soal bereaksi ketika gunung sudah meletus, tetapi tentang seberapa siap negara melindungi rakyat sebelum risiko berubah menjadi korban. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pendekatan yang tepat yaitu respon cepat, berbasis data, dan menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas. Dalam rapat terbatas pada 7 Sept...

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Kevin Kim di Hambalang menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia semakin aktif dan strategis dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia. Pertemuan ini bukan sekadar agenda diplomatik biasa, tetapi mencerminkan upaya Indonesia membangun komunikasi langsung dengan salah satu kekuatan utama dunia sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kawasan ASEAN. Pemerintah menegaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam su...

Rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Hambalang pada 1 September 2026 layak dibaca sebagai gambaran bagaimana pemerintah menerjemahkan pembangunan ke dalam kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan rakyat, yaitu rumah yang layak, terjangkau, sehat, dan lingkungan yang nyaman. Yang menarik, perhatian Presiden tidak berhenti pada persoalan menyediakan bangunan rumah. Pemerintah menekankan bahwa rumah yang layak harus ditopang lingkungan yang bersih, sehat, aman...

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Salah satu buktinya adalah keputusan pemerintah menerbitkan izin operasional bagi 25 program studi baru Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit sebagai langkah konkret mempercepat pemerataan layanan kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan yang diumumkan pada 31 Agustus 2026 ini merupakan tindak lanjut ar...