Buku Islam Ala Prabowo: Jangan Terjebak Judul, Baca Gagasan dan Nilai Kepemimpinannya

Kontroversi Buku Islam ala Prabowo merupakan pandangan penulis terkait cara Prabowo Subianto mengamalkan ajaran Islam dan kini kembali menjadi perbincangan publik pada awal September 2026. Judul buku tersebut memang mengundang tafsir beragam. Namun, polemik semestinya tidak membuat publik kehilangan kemampuan untuk melihat persoalan secara proporsional.

Hal paling penting untuk diluruskan adalah bahwa buku tersebut bukan ditulis oleh Presiden Prabowo Subianto. Buku itu merupakan karya Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush'ab Muqoddas, serta diluncurkan dalam Rakornas BAZNAS pada 26 Agustus 2025. Penulisannya diinisiasi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI KH Anwar Iskandar.

Karena itu, judul Islam ala Prabowo lebih tepat dipahami sebagai upaya para penulis untuk membaca dimensi keislaman, kepemimpinan, dan pandangan kebangsaan Prabowo, bukan sebagai klaim bahwa Presiden sedang menciptakan "ajaran Islam versi Prabowo".

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai secara umum tidak terdapat persoalan mendasar dalam isi buku tersebut. Menurut Yusril, perdebatan yang muncul belakangan lebih banyak dipicu oleh judul yang memang dapat menimbulkan berbagai persepsi.

Di sinilah publik perlu bersikap dewasa. Mengaitkan seorang pemimpin dengan nilai-nilai agama bukanlah sesuatu yang otomatis keliru. Dalam sejarah politik Indonesia, nilai agama, kebangsaan, keadilan sosial, dan kepemimpinan memang sering menjadi bagian dari diskursus publik. Yang terpenting adalah jangan sampai agama dijadikan alat untuk menutup kritik.

Justru jika buku tersebut dibaca secara substansial, pembahasannya berusaha melihat bagaimana nilai seperti keadilan, toleransi, perdamaian, pengabdian, dan kesejahteraan rakyat dikaitkan dengan kepemimpinan Prabowo.

Bagi Presiden Prabowo, tantangan sebenarnya bukan membuktikan bahwa dirinya "paling Islami". Tantangan seorang presiden adalah bagaimana dapat membuktikan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui kebijakan yang dirasakan rakyat.

Islam tidak cukup dibicarakan melalui simbol. Ia harus tercermin dalam keberpihakan kepada masyarakat miskin, perlindungan kelompok rentan, pemberantasan korupsi, pembangunan pendidikan, peningkatan kesehatan, penguatan ekonomi umat, serta kebijakan yang menghadirkan keadilan sosial.

Dalam konteks ini, menarik bahwa BAZNAS sendiri menegaskan pada 7 September 2026 tidak ada dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang digunakan untuk membuat maupun menerbitkan buku tersebut. BAZNAS juga menyatakan buku itu bukan ditulis atau diterbitkan oleh tim BAZNAS; keterlibatannya dalam peluncuran 2025 berada dalam konteks hubungan kelembagaan dan literasi keagamaan.

Fakta tersebut penting karena sebagian kritik publik sebelumnya berkembang pada dugaan seolah-olah buku tersebut dibiayai dana umat. Klarifikasi resmi BAZNAS menunjukkan bahwa tudingan tersebut tidak tepat.

 Namun, ada persoalan lain yang memang layak dijelaskan secara terbuka yaitu mengenai sejumlah tokoh yang namanya tercantum dalam buku belakangan mempertanyakan atau membantah keterlibatan mereka sebagai penulis. Polemik ini harus diselesaikan oleh pihak penerbit dan penyusun secara transparan.

Dan justru di titik ini, Presiden Prabowo tidak seharusnya dijadikan sasaran utama polemik teknis penerbitan. Jika ada persoalan mengenai izin pencantuman nama, atribusi tulisan, atau proses editorial, pihak yang bertanggung jawab harus memberikan klarifikasi dan memperbaikinya apabila memang terdapat kekeliruan.

Presiden tidak boleh dinilai berdasarkan setiap buku yang dibuat orang lain tentang dirinya. Sebaliknya, Prabowo lebih layak dinilai berdasarkan kebijakan, keputusan, dan hasil pemerintahannya.

 Buku boleh menjadi bahan diskusi. Judul boleh diperdebatkan. Isi boleh dikritik. Bahkan cara penerbitannya harus dapat diperiksa secara terbuka. Tetapi jangan sampai perdebatan tentang sebuah buku mengaburkan persoalan yang jauh lebih penting. Bagaimana seorang presiden menjalankan amanah kekuasaan untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi rakyat.

Jika Buku Islam ala Prabowo hendak dibaca secara positif, maka pesan terpentingnya bukanlah "Islam milik Prabowo". Pesannya justru dapat dibaca sebagai upaya melihat bagaimana nilai keagamaan diterjemahkan ke dalam kepemimpinan kebangsaan.

Dan pada akhirnya, bukan seberapa religius seorang pemimpin dituliskan dalam buku, tetapi seberapa nyata nilai keadilan, kemanusiaan, amanah, dan keberpihakan kepada rakyat diwujudkan dalam pemerintahannya. Itulah ukuran yang jauh lebih penting bagi Presiden Prabowo dan bagi Rakyat Indonesia.