Terobosan Nyata Prabowo: dari 29 Ribu ke 206 Ribu Guru Madrasah, Bukti Negara Hadir Setara

Selama bertahun-tahun, ada satu kelompok pendidik yang seolah selalu berada di barisan paling belakang ketika bicara kebijakan pendidikan yaitu guru madrasah. Mereka mengabdi di pelosok, mendidik anak-anak dari keluarga sederhana, tetapi akses terhadap pengakuan profesional dan kesejahteraan kerap tertinggal dibanding guru sekolah umum. Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlahan mengubah fenomena itu, dan perubahan tersebut bukan retorika namun angka-angkanya berbicara sendiri.

Ambil contoh akses Pendidikan Profesi Guru (PPG) di lingkungan Kementerian Agama. Pada 2024, peserta PPG hanya 29.933 orang. Setahun kemudian, angka itu melonjak menjadi 206.411 peserta. Lonjakan hampir tujuh kali lipat dalam satu tahun bukanlah capaian kecil namun menandakan bahwa pintu pengakuan profesional bagi guru madrasah kini benar-benar dibuka lebar. Bagi guru-guru yang dulu merasa "tidak tersentuh afirmasi kebijakan secara optimal", inilah bentuk kehadiran negara yang paling konkret.

Kesejahteraan pun ikut bergerak. Tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Kenaikan Rp500 ribu mungkin terdengar sederhana bagi sebagian orang, tetapi bagi guru honorer di madrasah pinggiran, tambahan itu berarti ongkos transportasi mengajar yang lebih ringan, buku yang bisa dibeli, atau kebutuhan rumah tangga yang lebih tenang. Guru yang sejahtera akan mengajar dengan lebih fokus, dan muridlah yang paling akhirnya merasakan manfaatnya.

Perhatian pemerintah tidak berhenti di guru. Sepanjang 2025–2026, beasiswa Program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah senilai Rp7 triliun disalurkan bagi anak-anak pesantren dan mahasiswa. Ada pula Program Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau lebih dari tiga juta siswa dan santri, serta Makan Bergizi Gratis yang menyentuh 6,3 juta siswa madrasah dan santri. Kombinasi gizi, kesehatan, dan biaya pendidikan ini menunjukkan pendekatan yang menyeluruh bahwa pemerintah tidak hanya membangun ruang kelas, tetapi juga memastikan anak-anak di dalamnya cukup makan dan sehat untuk belajar.

Di sisi kelembagaan, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren pada Maret 2026 menjadi tonggak yang sudah lama ditunggu. Usulan ini sebenarnya mengemuka sejak 2019, tetapi baru terwujud di era ini. Dengan sekitar 42 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia, keberadaan direktorat khusus memberi ruang institusional untuk memperkuat pendidikan, perlindungan santri, hingga kemandirian ekonomi pesantren. Ini bukan sekadar penambahan struktur birokrasi, melainkan pengakuan bahwa pesantren adalah aset strategis pembangunan sumber daya manusia.

Tentu, kebijakan sebesar ini tidak lahir tanpa tantangan. Implementasi di lapangan, distribusi bantuan, dan kualitas pelatihan guru tetap perlu dikawal. Namun arah kebijakannya jelas dan terukur, dari 29 ribu menjadi 206 ribu peserta PPG, dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta tunjangan, dari usulan 2019 menjadi kenyataan 2026. Pemerintah telah membuktikan bahwa pendidikan keagamaan bukan lagi pelengkap, melainkan bagian utama dari pembangunan SDM Indonesia. Jika momentum ini dijaga, tema Hari Santri 2026 yaitu “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas” bukanlah slogan kosong, melainkan janji yang sedang diwujudkan satu per satu.