Dua Tahun Presiden Prabowo, Kritik Jangan Abaikan Data dan Kerja Nyata Pemerintah

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk melihat sejauh mana janji pembangunan dijalankan. Kritik yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tentu menjadi bagian dari demokrasi. Akan tetapi, kritik juga harus dibaca secara menyeluruh, dengan data dan konteks yang jelas.

Sebab, persoalan bangsa tidak cukup dinilai dari seberapa banyak masalah yang disebutkan. Masyarakat juga perlu mengetahui apa yang telah dilakukan pemerintah, berapa anggaran yang dialokasikan, bagaimana penegakan hukum berjalan, dan apa yang masih harus diperbaiki.

Karhutla Membesar, tetapi Penegakan Hukum Juga Berjalan

Persoalan kebakaran hutan dan lahan memang tidak bisa dianggap ringan. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan luas karhutla mencapai sekitar 202.004 hektare pada Januari–Juli 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Data ini harus disampaikan secara jujur. Tidak tepat jika pemerintah mengklaim karhutla menurun ketika angka yang tersedia justru menunjukkan peningkatan.

Namun, apakah luas kebakaran saja cukup untuk menyimpulkan bahwa pemerintah tidak bekerja?

Pada Oktober 2026, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penanganan karhutla. Polri juga mengumumkan bahwa 11 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka terkait karhutla, termasuk tiga perusahaan penanaman modal asing.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa penanganan tidak hanya berbicara tentang memadamkan api, tetapi juga menyasar pihak yang diduga bertanggung jawab. Tentu proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak berhenti pada penetapan tersangka.

Pemerintah masih harus membuktikan keberhasilan dalam mencegah kebakaran berulang. Namun, penilaian yang adil harus melihat besarnya tantangan sekaligus langkah yang sedang dilakukan untuk mengatasinya.

Korupsi Masih Ada, tetapi Bukan Berarti Pemberantasannya Berhenti

Hasto juga menyinggung semangat reformasi dan pemberantasan korupsi. Persoalan ini memang harus terus menjadi perhatian karena korupsi merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan.

Namun, keberadaan kasus korupsi tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh upaya pemberantasan telah berhenti.

KPK mencatat 118 tersangka perkara korupsi sepanjang 2025. Pada tahun yang sama, lembaga tersebut juga menangani penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Pada triwulan pertama 2026, proses penindakan kembali berlanjut.

Angka itu bukan alasan untuk berpuas diri. Justru pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan penindakan dilakukan secara konsisten, tidak tebang pilih, dan mampu memulihkan kerugian negara.

Ukuran keberhasilan bukan sekadar banyaknya tersangka, melainkan juga seberapa efektif hukum mencegah korupsi, menindak pelaku, dan melindungi uang rakyat.

Subsidi Ratusan Triliun untuk Menopang Masyarakat

Ketika muncul pernyataan bahwa kehidupan rakyat semakin berat, pembahasan seharusnya juga melihat dukungan yang diberikan melalui APBN.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp331,4 triliun hingga 31 Agustus 2026. Anggaran ini berkaitan dengan dukungan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan berbagai kebutuhan, termasuk energi.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya dukungan fiskal yang disalurkan pemerintah. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan subsidi tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan anggaran. Hasilnya harus terlihat dalam kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghadapi tekanan biaya hidup.

Anggaran Pendidikan Naik, Tantangannya Adalah Hasil

Di bidang pendidikan, alokasi anggaran APBN 2026 direncanakan mencapai Rp757,8 triliun, meningkat 9,8 persen dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp690 triliun.

Anggaran tersebut mendukung berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari bantuan bagi siswa dan mahasiswa, beasiswa, dukungan bagi tenaga pendidik, hingga sarana dan operasional sekolah.

Angka ini penting ketika pemerintah dinilai tidak cukup memperhatikan masa depan generasi muda. Namun, besarnya anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti mengevaluasi hasil pendidikan.

Masalah pengangguran sarjana tetap perlu dijawab melalui peningkatan keterampilan, hubungan yang lebih kuat antara pendidikan dan industri, serta penciptaan lapangan kerja yang produktif.

Dengan kata lain, anggaran pendidikan merupakan modal penting. Pemerintah masih harus memastikan modal tersebut menghasilkan kualitas pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih baik.

Kritik Boleh Keras, tetapi Evaluasi Harus Utuh

Presiden Prabowo tidak perlu menutup telinga terhadap kritik. Pemerintah justru harus terbuka terhadap masukan, memperbaiki kekurangan, dan memberikan penjelasan yang dapat diperiksa masyarakat.

Namun, standar evaluasi yang sama juga harus berlaku bagi pihak yang mengkritik. Jika pengangguran dijadikan ukuran, tampilkan data ketenagakerjaan secara lengkap. Jika korupsi dijadikan persoalan, periksa pula proses penindakan. Jika karhutla dibahas, lihat luas kebakaran sekaligus upaya pemadaman dan penegakan hukum.

Begitu pula ketika membahas kesejahteraan rakyat, anggaran subsidi dan pendidikan tidak boleh diabaikan. Meski bukan bukti bahwa semua masalah telah selesai, keduanya merupakan bagian penting dari gambaran kebijakan pemerintah.

Dua tahun memang belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Tetapi waktu tersebut juga tidak boleh digunakan untuk menjatuhkan penilaian hanya berdasarkan kekurangan.

Presiden Prabowo tetap harus dituntut bekerja lebih baik. Namun, kritik yang bertanggung jawab harus berpijak pada data yang utuh, bukan sekadar memilih fakta yang mendukung kesimpulan politik. Rakyat berhak mendapatkan evaluasi yang jujur, adil, dan berorientasi pada solusi.