Sikap Nasionalisme Ketika Negara Menghadapi Tantangan Ekonomi: IHSG Turun, Rupiah Melemah

Nasionalisme bukan sekadar mengibarkan bendera, melainkan juga bagaimana kita bersikap, berpikir, dan bertindak ketika bangsa menghadapi ujian.

Ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan dan nilai tukar rupiah melemah, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang membutuhkan ketenangan, kejernihan berpikir, dan semangat persatuan. Situasi ekonomi seperti ini tentu menimbulkan kekhawatiran, baik di kalangan pelaku usaha, investor, pekerja, maupun masyarakat luas.

Namun di tengah ketidakpastian tersebut kita perlu memahami satu hal mendasar, bahwa mencintai Indonesia berarti tidak hanya bangga ketika keadaan baik-baik saja, tetapi juga tetap bertanggung jawab ketika bangsa sedang menghadapi kesulitan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya saing nasional, melindungi kepentingan rakyat, dan membenahi berbagai persoalan struktural yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Upaya tersebut perlu dikawal secara kritis, objektif, dan berlandaskan kepentingan nasional.

Nasionalisme yang sehat tidak menuntut masyarakat untuk menutup mata terhadap persoalan. Sebaliknya, nasionalisme mendorong kita untuk mencari akar masalah, mengawasi kekuasaan, dan berpartisipasi dalam menghadirkan solusi.

Kritik Boleh, Caci Maki Jangan

Dalam negara demokrasi, kritik merupakan hak warga negara sekaligus instrumen penting untuk memperbaiki pemerintahan. Kebebasan berpendapat harus dihormati, termasuk ketika masyarakat menyampaikan keberatan terhadap kebijakan ekonomi, penurunan IHSG, pelemahan rupiah, maupun dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Namun, kritik yang bermartabat berbeda dengan caci maki yang hanya memperkeruh suasana. Kritik yang baik disertai data, argumentasi, dan usulan perbaikan. Sebaliknya, penghinaan tanpa dasar dan penyebaran informasi yang menyesatkan berisiko memperdalam polarisasi serta mengalihkan perhatian dari persoalan yang sesungguhnya.

Kita patut memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja dan membuktikan hasil kebijakannya. Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahannya tentu memikul tanggung jawab untuk mengupayakan perbaikan ekonomi melalui kebijakan yang tepat, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dukungan terhadap pemerintah tidak berarti membenarkan setiap kebijakan tanpa evaluasi. Justru, dukungan yang dewasa adalah dukungan yang disertai pengawasan, masukan yang rasional, dan tuntutan terhadap hasil yang nyata.

Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita kehilangan rasa tanggung jawab terhadap bangsa sendiri.

Pada saat ekonomi menghadapi tekanan, masyarakat perlu menjaga suasana publik agar tetap sehat. Jangan mudah terprovokasi oleh kabar yang belum terverifikasi, jangan ikut menyebarkan kepanikan, dan jangan menjadikan kesulitan ekonomi sebagai alasan untuk merendahkan sesama warga negara.

Kaum Intelektual Harusnya Lebih Jeli Melihat Akar Masalah

Persoalan ekonomi tidak dapat dipahami hanya dengan melihat angka indeks saham atau pergerakan nilai tukar pada satu waktu tertentu. Pergerakan pasar dipengaruhi banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi global, arus modal, kebijakan suku bunga internasional, persepsi investor, fundamental domestik, dan kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi.

Karena itu, kaum intelektual, akademisi, ekonom, pengamat, dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis untuk membantu publik memahami persoalan secara utuh. Analisis yang berkualitas seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang harus disalahkan, tetapi juga menguraikan faktor penyebab, menguji bukti, serta menawarkan jalan keluar.

Di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan keberanian untuk membenahi persoalan struktural yang dapat menghambat pertumbuhan dan keadilan ekonomi. Praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi pasar, monopoli yang merugikan masyarakat, konflik kepentingan, serta praktik mafia di berbagai sektor harus ditangani secara serius sesuai hukum.

Jika terdapat oligarki atau kelompok berkepentingan yang menggunakan pengaruhnya untuk menguasai sumber daya, merusak persaingan sehat, atau mempengaruhi kebijakan demi keuntungan sempit, praktik tersebut harus diungkap dan ditindak berdasarkan bukti serta proses hukum yang adil. Demikian pula oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatan tidak boleh memperoleh perlindungan hanya karena kedudukan atau kedekatannya dengan kekuasaan.

Ketegasan pemerintah dalam melawan korupsi dan praktik ekonomi yang merugikan negara harus dinilai melalui konsistensi penegakan hukum, transparansi, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sejumlah capaian signifikan dalam pemulihan kerugian negara serta penindakan kasus korupsi dan mafia, diantaranya:

• Pemulihan Aset Negara (Februari 2026)

Pemerintah berhasil memulihkan kerugian negara hingga Rp28,6 triliun dari berbagai kasus kejahatan korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum.

• Kontribusi Penegak Hukum:

Kejaksaan Agung berkontribusi memulihkan sekitar Rp24 triliun (termasuk pengembalian restitusi kasus korupsi ekspor CPO senilai Rp13,25 triliun dari grup korporasi seperti Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau), Polri berkontribusi sekitar Rp2,37 triliun, KPK berkontribusi sekitar Rp1,53 triliun.

• Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi (Awal 2025)

Melalui Menko Polkam, berhasil mengamankan uang negara sebesar Rp6,7 triliun dalam 3 bulan pertama (di luar sitaan KPK dan Polri), yang terdiri dari uang rupiah, mata uang asing, serta logam mulia emas.

• Temuan Dana Rekening Tidur/Koruptor

Presiden Prabowo mengungkapkan adanya dana senilai puluhan triliun rupiah (berkisar Rp39 triliun hingga Rp49 triliun) di perbankan yang tidak bertuan atau diduga terkait pelaku kriminal/koruptor yang kabur atau meninggal, yang disiapkan untuk dialihkan kembali bagi kepentingan rakyat jika tidak diklaim.

• Pengusutan Kasus Besar dan Mafia

Penindakan difokuskan pada sektor sumber daya alam dan tata kelola (seperti minyak mentah dan CPO) serta penekanan komitmen tanpa kompromi terhadap jejaring mafia yang merugikan negara.

Itulah bukti ketegasan negara dalam menegakkan aturan secara adil, melindungi kepentingan publik, dan memastikan bahwa sumber daya Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Karena itu, ketika pemerintah berupaya memberantas korupsi dan membenahi tata kelola, masyarakat perlu mendukung langkah yang sah dan berbasis bukti. Namun, dukungan tersebut juga harus disertai pengawasan agar pemberantasan pelanggaran berjalan konsisten, tidak tebang pilih, serta menghormati hak setiap orang.

Nasionalisme sejati bukanlah keberpihakan membabi buta kepada individu atau kelompok tertentu. Nasionalisme adalah keberpihakan kepada Indonesia, konstitusi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

Bersama-sama Berpartisipasi dan Mendukung Solusi dan Keputusan Pemerintah

Menghadapi tantangan ekonomi tidak cukup hanya dengan mengeluh atau memperdebatkan siapa yang paling bertanggung jawab. Diperlukan partisipasi nyata dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, pekerja, pelaku UMKM, komunitas masyarakat, dan generasi muda.

Pemerintah perlu terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter bersama otoritas yang berwenang, menjaga kredibilitas kebijakan, meningkatkan kualitas belanja negara, memperluas kesempatan kerja, memperkuat industri nasional, dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Komunikasi kebijakan yang terbuka juga penting agar masyarakat memahami langkah yang ditempuh beserta manfaat, risiko, dan targetnya.

Sementara itu, masyarakat dapat mengambil bagian melalui tindakan sederhana tetapi bermakna.

Pertama, menjaga produktivitas dan memperkuat ekonomi riil. Mendukung produk lokal yang berkualitas, mengembangkan UMKM, meningkatkan keterampilan, serta menciptakan lapangan kerja merupakan bentuk nasionalisme ekonomi yang nyata.

Kedua, menjaga kedisiplinan dan kecermatan finansial. Masyarakat perlu mengelola keuangan secara bijak, menghindari keputusan investasi yang didorong kepanikan, dan memeriksa informasi sebelum mengambil keputusan ekonomi.

Ketiga, mendukung kebijakan yang terbukti bermanfaat bagi kepentingan umum. Setiap kebijakan pemerintah layak dinilai berdasarkan dasar hukum, efektivitas, dampak sosial, transparansi, dan hasilnya. Jika kebijakan berjalan baik, dukung pelaksanaannya. Jika ditemukan kekurangan, sampaikan koreksi dan usulan perbaikan secara bertanggung jawab.

Keempat, menolak korupsi dan budaya penyalahgunaan kekuasaan. Jangan menormalisasi suap, pungutan liar, manipulasi, atau praktik curang hanya karena dianggap sebagai kebiasaan. Perubahan besar membutuhkan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima, menjaga persatuan dan ketahanan sosial. Perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menghapus kepedulian terhadap sesama. Di tengah tekanan ekonomi, kelompok rentan perlu mendapatkan perhatian, sementara semangat gotong royong harus tetap hidup.

Mendukung pemerintah bukan berarti menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada Presiden. Sebaliknya, dukungan yang paling kuat lahir ketika pemerintah bekerja dengan sungguh-sungguh dan rakyat mengambil bagian sesuai kemampuan serta tanggung jawabnya.

Menguatkan dan Mengawal Pemerintah Serta Menjaga Masa Depan

Ketika IHSG turun dan rupiah melemah, respons terbaik bukanlah menebar kepanikan, mencari kambing hitam tanpa bukti, atau saling mencaci. Respons terbaik adalah memahami persoalan, mengawasi kebijakan, memperkuat ekonomi rakyat, dan berpartisipasi dalam solusi.

Pemerintahan Presiden Prabowo harus diberikan ruang untuk bekerja sekaligus dituntut mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat. Setiap upaya yang sungguh-sungguh dalam menjaga stabilitas, memberantas korupsi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kesejahteraan patut diapresiasi apabila didukung bukti serta menghasilkan manfaat nyata.

Pada saat yang sama, kritik yang berbasis data tetap diperlukan agar pemerintah tidak kehilangan arah dan kepentingan rakyat senantiasa menjadi prioritas.

Kritik boleh, caci maki jangan. Berbeda pendapat boleh, memecah persatuan jangan. Mengawal pemerintah adalah kewajiban demokratis, sedangkan membantu memperbaiki bangsa adalah tanggung jawab nasional.

Mari kita jadikan nasionalisme sebagai kekuatan untuk membangun, bukan sekadar slogan untuk diperdebatkan. Dukung langkah yang benar, koreksi kebijakan yang keliru, lawan korupsi tanpa pandang bulu, dan jaga persatuan di tengah berbagai ujian.

Sebab, kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pergerakan IHSG atau nilai tukar rupiah, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan, keteguhan institusi, produktivitas rakyat, dan kemampuan seluruh elemen bangsa untuk menghadapi tantangan bersama.

Indonesia membutuhkan pemerintah yang bekerja, rakyat yang berpartisipasi, kaum intelektual yang jernih berpikir, serta masyarakat yang tetap bersatu. Itulah nasionalisme yang dewasa: kritis dalam menilai, tegas dalam membenahi, dan teguh dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara.