Presiden Prabowo Tegaskan Konsesi SDA Mangkrak Harus Dicabut, Kekayaan Negara Bukan untuk Disia-siakan

Indonesia kaya akan sumber daya alam. Namun, kekayaan itu tidak akan banyak berarti bagi rakyat jika izin pengelolaannya hanya dikuasai tanpa menghasilkan manfaat nyata.

Pesan inilah yang mengemuka dari penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai penertiban konsesi sumber daya alam (SDA) yang tidak dimanfaatkan secara produktif. Presiden meminta pemerintah lebih selektif memberikan izin dan memastikan pihak penerima konsesi benar-benar memiliki kemampuan untuk mengelolanya.

Dalam sambutannya di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026, Presiden menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Karena itu, pemberian konsesi tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kesungguhan pihak penerima izin.

Presiden juga menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengambil tindakan tegas terhadap konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata. Menurut arahan yang disampaikan, izin konsesi yang tidak dikerjakan selama lebih dari dua tahun harus dicabut.

Izin Bukan untuk Ditelantarkan

Konsesi memberikan hak kepada pihak tertentu untuk mengelola sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku. Hak tersebut semestinya disertai tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha, menciptakan nilai ekonomi, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Jika lahan atau sumber daya yang telah dipercayakan justru dibiarkan tidak produktif, pemerintah perlu mengevaluasi apakah pemegang izin masih layak mempertahankan hak pengelolaannya.

Penertiban ini dapat membuka kesempatan bagi pihak yang lebih mampu untuk mengelola potensi tersebut. Dengan pengelolaan yang tepat, sumber daya alam berpeluang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan meningkatkan penerimaan negara.

Namun, pencabutan izin juga perlu dilakukan berdasarkan pemeriksaan yang cermat, kepastian hukum, serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ketegasan pemerintah berjalan beriringan dengan tata kelola yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kekayaan Alam Harus Dirasakan Masyarakat

Presiden Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar. Tantangannya bukan hanya memiliki sumber daya tersebut, melainkan memastikan pengelolaannya menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan kesempatan ekonomi.

“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita,” tutur Presiden.

Pernyataan tersebut menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran penting dalam pengelolaan kekayaan nasional. Keberhasilan tidak cukup dilihat dari luasnya konsesi atau besarnya nilai investasi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pekerjaan, pendapatan masyarakat, pembangunan daerah, dan keberlanjutan lingkungan.

Di sisi lain, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan pelaku usaha perlu ikut mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengambil peran dalam pengelolaan SDA. Dengan dukungan pendidikan, keterampilan, teknologi, dan akses pembiayaan, masyarakat Indonesia dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Ketegasan Harus Diikuti Hasil Nyata

Penertiban konsesi yang tidak produktif merupakan salah satu upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten, transparan, dan tidak berhenti pada pernyataan.

Masyarakat perlu dapat melihat hasilnya melalui pemanfaatan lahan yang lebih produktif, terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kegiatan ekonomi lokal, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, kekayaan alam Indonesia bukan sekadar aset yang tercatat di atas kertas. Kekayaan tersebut merupakan potensi ekonomi yang pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pesan Presiden Prabowo jelas: izin pengelolaan membawa tanggung jawab. Ketika sumber daya alam tidak dimanfaatkan sesuai tujuan dan ketentuan, pemerintah perlu mengambil tindakan agar peluang ekonomi Indonesia tidak terus terbuang sia-sia.