Presiden Prabowo Bidik Kredit Rp400 Triliun pada 2027, Ekonomi Rakyat Jadi Penggerak dari Daerah

Ekonomi tidak cukup hanya tumbuh dalam angka. Petani harus bisa mengembangkan lahannya, nelayan perlu memperkuat usahanya, dan pedagang kecil harus memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Inilah gambaran kesejahteraan yang ingin didorong Presiden Prabowo Subianto melalui rencana penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027. Pembiayaan tersebut diarahkan kepada petani, nelayan, masyarakat pedesaan, warga di daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

Rencana itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Presiden menyampaikan keinginannya agar akses pembiayaan semakin luas sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki taraf hidup.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Capaian ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan.

Membuka Kesempatan bagi Ekonomi Kecil

Bagi petani, akses kredit dapat membantu memenuhi kebutuhan benih, pupuk, alat produksi, dan pengembangan lahan. Bagi nelayan, pembiayaan dapat mendukung kebutuhan peralatan serta peningkatan kapasitas usaha. Sementara itu, pedagang pasar dan pelaku UMKM dapat memanfaatkannya untuk menambah persediaan barang, memperbaiki peralatan, atau memperluas jangkauan penjualan.

Namun, pembiayaan baru benar-benar memberikan manfaat apabila sesuai dengan kebutuhan usaha dan kemampuan membayar penerimanya. Karena itu, perluasan kredit perlu disertai pendampingan, informasi yang jelas, dan akses yang tidak memberatkan masyarakat.

Bagi kelompok berpenghasilan rendah, kesempatan memperoleh pembiayaan produktif juga dapat membuka jalan untuk membangun usaha yang lebih stabil. Meski demikian, kredit tetap harus dibedakan dari bantuan sosial karena pembiayaan memiliki kewajiban pengembalian.

Ekonomi Harus Bergerak dari Daerah

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah ingin menggerakkan perekonomian bukan hanya dari pusat, melainkan juga dari bawah melalui penguatan aktivitas ekonomi daerah.

Pendekatan ini penting karena kegiatan ekonomi Indonesia berlangsung di banyak tempat, mulai dari sawah, pesisir, pasar tradisional, desa, hingga kawasan perkotaan. Ketika pelaku usaha kecil memiliki kesempatan berkembang, manfaatnya berpotensi meluas melalui peningkatan produksi, kebutuhan tenaga kerja, dan perputaran uang di lingkungan sekitar.

Agar hasilnya merata, pemerintah daerah dan lembaga keuangan perlu memastikan masyarakat di wilayah terpencil tidak tertinggal dalam memperoleh informasi maupun akses pembiayaan. Infrastruktur, pemasaran, dan kepastian harga hasil produksi juga perlu mendapat perhatian agar usaha yang dibiayai dapat bertahan.

Ukuran Kesejahteraan Ada pada Penghasilan Keluarga

Presiden Prabowo mengingatkan bahwa kesejahteraan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Menurutnya, penghasilan riil masyarakat harus meningkat dan setiap keluarga perlu memiliki daya beli yang lebih baik.

Artinya, keberhasilan kebijakan ekonomi perlu dilihat dari perubahan yang benar-benar dirasakan warga. Apakah pendapatan petani meningkat setelah panen? Apakah nelayan memperoleh hasil yang lebih baik? Apakah pedagang kecil mampu mengembangkan usahanya tanpa terbebani cicilan yang berlebihan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk mengukur apakah pembiayaan telah mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengelolaan sumber daya alam juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Presiden menekankan bahwa kekayaan Indonesia harus dijaga dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jika perluasan pembiayaan berjalan seiring dengan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, peningkatan keterampilan, serta pembukaan akses pasar, peluang penguatan ekonomi masyarakat akan semakin besar.

Rp400 Triliun Harus Berujung pada Manfaat Nyata

Target penyaluran kredit Rp400 triliun pada 2027 menunjukkan besarnya rencana pemerintah untuk memperluas pembiayaan ekonomi rakyat. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah dana yang disalurkan atau banyaknya penerima kredit.

Transparansi penyaluran, ketepatan sasaran, kualitas pembiayaan, dan perkembangan pendapatan penerima perlu menjadi ukuran penting. Pembiayaan juga harus diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan usaha agar tidak berubah menjadi beban utang.

Pada akhirnya, ekonomi nasional akan semakin kuat ketika masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf hidupnya.

Bagi Presiden Prabowo, tujuan pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Tantangan berikutnya adalah memastikan rencana besar pembiayaan tersebut benar-benar membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.