Program Strategis Prabowo Semakin Dinikmati Rakyat: Benarkah?

Kalau kita bicara soal program pemerintah, pertanyaan paling penting sebenarnya sederhana apakah kebijakan yang dibuat Presiden Prabowo benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Menurut saya, jawabannya bisa dilihat dari berbagai program yang mulai berjalan, mulai dari makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, sampai ketahanan pangan. Namun, keberhasilannya tetap perlu dinilai dari data dan dampak nyata, bukan sekadar janji atau slogan politik.

Salah satu program yang paling banyak dibicarakan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data terbaru Badan Gizi Nazional (BGN) per 15 Oktober 2026, program ini telah menjangkau 57,8 juta penerima manfaat, didukung 26.563 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini juga melibatkan puluhan ribu pemasok dan juga UMKM. Artinya, MBG bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pemasok dan pelaku usaha lokal.

Di bidang pangan, pemerintah juga menunjukkan arah kebijakan yang cukup jelas bahwa Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada pasokan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Badan Pangan Nasional menyebut delapan komoditas pangan strategis telah mencapai swasembada pada akhir 2025, dengan stok Cadangan Beras Pemerintah mencapai sekitar 5,17 juta ton per 1 Juli 2026. Ini menjadi modal penting untuk menjaga ketersediaan beras dan menghadapi gejolak harga pangan dunia.

Di bidang pendidikan, langkah pemerintah juga patut diperhatikan. Hingga April 2026, program Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi. Program ini menyediakan pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Tujuannya bukan sekadar membuat anak bisa bersekolah, melainkan membuka kesempatan agar kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi masa depan mereka.

Pemerintah juga mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan. Data Sekretariat Negara mencatat bahwa pada 2025 sebanyak 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi. Untuk 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan, dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Jika pelaksanaannya berjalan baik, perbaikan ini bukan hanya membuat sekolah lebih layak, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman.

Di bidang perumahan, pemerintah melaporkan bahwa hingga 30 Juni 2026, sebanyak 83.907 rumah telah menerima bantuan renovasi melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Angka ini penting karena rumah layak merupakan kebutuhan dasar, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Meski begitu, kebutuhan hunian masih besar sehingga program harus dijalankan secara konsisten, dengan penerima yang tepat dan kualitas bangunan yang terjaga.

Lalu, apakah semua itu berarti program strategis Prabowo semakin dinikmati rakyat? Menurut saya, sudah ada sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa manfaat program mulai menjangkau masyarakat dalam skala besar. Jutaan penerima MBG, ribuan sekolah yang diperbaiki, perluasan Sekolah Rakyat, penguatan cadangan pangan, hingga bantuan renovasi rumah menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berbicara tentang pembangunan, tetapi juga menjalankan program yang menyentuh kebutuhan sehari-hari.

Dengan ini, ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo bukan sekadar berapa banyak program diluncurkan atau berapa besar anggaran yang digelontorkan. Ukuran yang paling penting adalah apakah anak-anak mendapat gizi yang lebih baik, petani memperoleh kepastian pasar, siswa belajar di sekolah yang layak, keluarga miskin mendapatkan kesempatan hidup lebih baik, dan masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan. Tantangan berikutnya adalah memastikan manfaat tersebut semakin merata, kualitasnya terus meningkat, dan hasilnya benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat. Di situlah keberhasilan program pemerintah seharusnya dinilai.