Presiden Prabowo Perkuat Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Bansos Tepat Sasaran hingga MBG Jadi Perhatian

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan atau besarnya investasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Inilah salah satu hal penting yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam membahas arah kebijakan ekonomi dan sosial bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Oktober 2026, Presiden Prabowo menerima laporan DEN yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan. Pembahasan mencakup perkembangan ekonomi global, ketahanan pangan, hilirisasi, ketersediaan energi, perlindungan sosial, hingga dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya melihat kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga mempersiapkan Indonesia menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Ekonomi Kuat Harus Dirasakan Masyarakat

Di tengah kondisi ekonomi dunia yang terus berubah, Indonesia perlu mengambil keputusan berdasarkan data yang jelas dan kajian yang matang. Risiko seperti perubahan iklim, termasuk El Niño dan La Niña, juga perlu diperhitungkan karena dapat memengaruhi produksi pangan, harga kebutuhan pokok, dan kehidupan masyarakat.

Presiden Prabowo mendapatkan rekomendasi serta alternatif solusi dari DEN melalui pembahasan bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagi masyarakat, pendekatan seperti ini penting karena kebijakan ekonomi yang tepat dapat membantu pemerintah mengantisipasi persoalan sebelum dampaknya semakin luas. Ketika harga pangan terjaga, pasokan energi tersedia, dan perlindungan sosial berjalan baik, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tentu, tantangan ekonomi tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, penggunaan data yang akurat dan koordinasi antarlembaga menjadi modal penting agar keputusan pemerintah lebih terarah.

Digitalisasi Bansos untuk Mengurangi Kesalahan Penerima

Salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian masyarakat adalah ketepatan penyaluran bantuan sosial. Bantuan seharusnya diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan, bukan justru terlewat atau salah sasaran.

Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan perkembangan digitalisasi perlindungan sosial yang telah menjangkau 514 kabupaten/kota. Hingga 20 Oktober 2026, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar, dengan dukungan sekitar 775 ribu agen yang membantu proses pendaftaran.

Kajian uji coba di Bali juga menunjukkan penurunan kesalahan dalam penentuan penerima. Kesalahan ketika keluarga yang berhak justru tidak menerima bantuan turun sebesar 24,1 persen, sedangkan kesalahan ketika pihak yang tidak berhak menerima bantuan turun sebesar 4,1 persen.

Angka ini memberikan gambaran bahwa teknologi dapat membantu memperbaiki penyaluran bantuan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, bantuan yang tepat sasaran bukan sekadar urusan administrasi, melainkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga keberlangsungan hidup keluarga.

Rencana peluncuran digitalisasi perlindungan sosial pada 10 November 2026 menjadi langkah yang patut diperhatikan. Pelaksanaannya tetap perlu dikawal agar data selalu diperbarui, masyarakat yang belum terdaftar tidak terabaikan, dan warga yang kesulitan menggunakan teknologi tetap memperoleh akses bantuan.

MBG Bukan Sekadar Makanan, tetapi Dukungan untuk Pendidikan

Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat juga terlihat dalam kajian DEN mengenai program Makan Bergizi Gratis. Program ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga berhubungan dengan kondisi anak saat mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Berdasarkan kajian DEN yang menggunakan modul khusus Survei Sosial Ekonomi Nasional bersama BPS dan sejumlah lembaga lainnya, siswa penerima MBG tercatat lebih jarang absen dibandingkan siswa yang belum menerima program tersebut. Perbedaan ini terlihat cukup besar pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Kajian itu juga menemukan hubungan antara penilaian terhadap kualitas menu dan semangat belajar. Sebanyak 95 persen siswa penerima MBG yang menilai kualitas menunya sangat baik menyatakan semangat belajar mereka meningkat.

Temuan tersebut menjadi alasan mengapa kualitas makanan perlu mendapat perhatian serius. Program MBG akan memberikan manfaat lebih besar apabila makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, dan sesuai kebutuhan anak.

Pemerataan penerima juga penting. DEN menyoroti perlunya perhatian lebih besar kepada masyarakat miskin, wilayah perdesaan, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Jangan sampai anak-anak yang paling membutuhkan justru mengalami keterlambatan dalam memperoleh manfaat program.

Kepemimpinan yang Perlu Diukur dari Hasil Nyata

Dari penguatan ekonomi, perbaikan bantuan sosial, hingga program pemenuhan gizi anak, terdapat satu benang merah yang penting: kebijakan pemerintah perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Presiden Prabowo menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan perlindungan. Karena itu, pengambilan keputusan berbasis data, koordinasi yang baik, dan evaluasi terbuka menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan.

Dukungan terhadap arah kebijakan tersebut juga harus disertai pengawasan dan perbaikan. Digitalisasi bansos perlu memastikan tidak ada warga yang berhak tertinggal, sementara MBG harus terus meningkatkan keamanan, kualitas menu, dan pemerataan penerima.

Pada akhirnya, ekonomi yang kuat bukan hanya tentang angka pertumbuhan. Ekonomi yang kuat juga berarti keluarga lebih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, bantuan diterima oleh mereka yang membutuhkan, dan anak-anak memiliki kesempatan belajar dalam kondisi yang lebih baik.

Inilah ukuran penting yang perlu terus diperjuangkan dalam pemerintahan Presiden Prabowo: kemajuan ekonomi yang berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.