Urusan Internal Jangan Ganggu Jemaah, Sugiono Dorong Pembenahan Tata Kelola Haji

Pelayanan jemaah harus tetap berjalan maksimal, meskipun kementerian sedang menjalani masa transisi kelembagaan.

Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar urusan administrasi. Di dalamnya ada jutaan harapan masyarakat yang ingin beribadah dengan aman, nyaman, dan mendapatkan hak pelayanan secara adil. Karena itu, pembenahan tata kelola haji harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan jemaah.

Pesan tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono saat memimpin pertemuan bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Sugiono menekankan bahwa perubahan struktur dan penataan internal kementerian tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat. Bagi calon jemaah maupun mereka yang akan berangkat ke Tanah Suci, yang terpenting adalah kepastian informasi, kejelasan proses, dan kualitas pelayanan yang terjaga.

Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembentukan kelembagaan baru harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Perubahan organisasi tidak cukup hanya terlihat di atas kertas. Hasilnya harus tercermin dalam pelayanan yang semakin tertib, mudah diakses, dan mampu menjawab persoalan jemaah.

Pembenahan juga perlu menyentuh persoalan mendasar, mulai dari penyesuaian dengan sistem layanan Pemerintah Arab Saudi, pemerataan masa tunggu antardaerah, hingga antisipasi perubahan biaya penerbangan. Berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang baik agar jemaah tidak menjadi pihak yang menanggung dampak dari kelemahan tata kelola.

Perhatian terhadap validitas data pendaftar haji juga tidak kalah penting. Data yang akurat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan, mengatur antrean, dan mencegah potensi kerugian negara. Karena itu, dukungan Sugiono terhadap audit forensik sistem pendataan jemaah patut ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem secara menyeluruh.

Audit tersebut bukan semata-mata soal mencari siapa yang bersalah. Lebih jauh, pemeriksaan diperlukan untuk menemukan celah, memperbaiki prosedur, dan mencegah persoalan serupa terulang di kemudian hari.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembenahan penyelenggaraan haji bukan hanya perubahan struktur kementerian atau penyelesaian urusan administratif. Ukuran yang paling nyata adalah apakah masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik, hak jemaah terlindungi, dan proses ibadah berlangsung dengan kepastian yang lebih kuat.

Pesan Sugiono jelas: jangan sampai urusan internal mengalahkan kepentingan jemaah. Sebab, dalam penyelenggaraan ibadah haji, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi tujuan utama setiap pembenahan.