Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai 96–98 Persen, Sinergi Menko PMK dan Mendagri Tunjukkan Komitmen Pemerintah Prabowo

Sinergi antara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjadi sinyal positif bagi percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat menunjukkan bahwa rehabilitasi pasca bencana tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam kunjungan ke Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pasca bencana Sumatera di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026, Sugiono menerima laporan perkembangan pemulihan dari Tito Karnavian beserta jajaran pemerintah daerah.

Berdasarkan laporan yang diberitakan pada 26 Oktober 2026, progres rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai sekitar 96–98 persen. Angka tersebut menjadi indikator kemajuan yang patut diapresiasi setelah kurang lebih 11 bulan proses pemulihan berjalan. Meski demikian, capaian tersebut harus diikuti penyelesaian pekerjaan yang tersisa dan pemeriksaan kualitas hasil pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci

Pertemuan Menko PMK dan Mendagri mencerminkan pentingnya pembagian peran yang jelas dalam pemerintahan. Kemenko PMK berperan mengkoordinasikan kebijakan lintas sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, sedangkan Kemendagri memiliki jalur koordinasi langsung dengan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.

Kolaborasi tersebut penting karena pemulihan pasca bencana tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun kembali jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, atau rumah warga. Pemerintah juga perlu memastikan pelayanan publik kembali berjalan, kegiatan ekonomi masyarakat pulih, serta kelompok rentan memperoleh perhatian yang memadai.

Kepala daerah berada di garis depan untuk mengidentifikasi kebutuhan warga dan persoalan di lapangan. Sementara itu, pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam menyelaraskan regulasi, dukungan anggaran, dan koordinasi kementerian serta lembaga. Apabila kedua tingkat pemerintahan bergerak dalam arah yang sama, hambatan pelaksanaan program dapat lebih cepat diidentifikasi dan ditangani.

Bukti kehadiran negara bagi masyarakat terdampak

Komitmen pemerintah dalam pemulihan Sumatera juga terlihat dari langkah yang telah disampaikan Kemenko PMK pada 13 Oktober 2026. Saat itu, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 unit hunian tetap di wilayah terdampak Sumatera selesai pada 2026, disertai penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah senilai Rp702,93 miliar.

Data tersebut memperlihatkan bahwa agenda pemulihan tidak hanya berorientasi pada capaian administratif. Hunian yang layak, infrastruktur publik yang berfungsi, serta dukungan untuk memperbaiki rumah merupakan kebutuhan mendasar agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

Namun, target pembangunan dan nilai bantuan perlu terus dipantau realisasinya. Pemerintah perlu memastikan ketepatan penerima, kualitas bangunan, kepastian lahan, serta keberlanjutan pendanaan, terutama ketika memasuki pergantian tahun anggaran 2026 ke 2027.

Menjaga momentum hingga pemulihan tuntas

Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari upaya memastikan program negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Capaian rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaporkan mendekati penyelesaian patut diapresiasi, sekaligus menjadi dorongan agar pekerjaan yang tersisa dituntaskan secara terukur dan transparan.

Pemerintah perlu menjaga momentum tersebut melalui pelaporan progres secara berkala, keterbukaan penggunaan anggaran, pengawasan kualitas pembangunan, dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Dengan begitu, capaian angka dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan warga.

Dengan kata lain, keberhasilan pemulihan pasca bencana bukan semata-mata tentang seberapa cepat bangunan didirikan, melainkan seberapa cepat masyarakat dapat kembali hidup dengan aman, produktif, dan bermartabat. Sinergi Menko PMK, Mendagri, kementerian terkait, dan pemerintah daerah patut didukung agar komitmen kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga ke tingkat masyarakat paling terdampak.