Artikel Terbaru

Oleh: Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) patut dibaca sebagai pernyataan politik yang jelas: negara tidak boleh ragu membenahi institusi penegak hukumnya sendiri. Di tengah ekspektasi publik yang kian tinggi terhadap keadilan dan kepastian hukum, langkah ini menjadi titik awal penting untuk memastikan bahwa kewenangan besar kepolisian dijalankan secara profesional, terukur, dan berpihak...

Oleh: Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) patut dibaca sebagai pernyataan politik yang jelas: negara tidak boleh ragu membenahi institusi penegak hukumnya sendiri. Di tengah ekspektasi publik yang kian tinggi terhadap keadilan dan kepastian hukum, langkah ini menjadi titik awal penting untuk memastikan bahwa kewenangan besar kepolisian dijalankan secara profesional, terukur, dan berpihak...

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi pembangunan rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang menghadirkan pesan penting bagi masyarakat terdampak bencana. Peninjauan tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan tidak dibiarkan berjalan sendiri, melainkan dikawal langsung agar berjalan cepat dan tepat sasaran. Bagi warga, langkah ini menjadi bukti bahwa negara tidak mengambil jarak dari penderitaan rakyatnya. Hunian Danantara yang dibangun sebagai tempat tinggal sementara dirancan...

Pernyataan Bupati Aceh Utara yang menyebut pemerintah pusat “tutup mata” terhadap bencana justru membuka persoalan lain yang lebih mendasar. Ucapan tersebut tidak sekadar bernada menyalahkan, tetapi juga berisiko membangun persepsi keliru di tengah masyarakat. Dalam kondisi darurat, narasi yang dilempar ke ruang publik seharusnya menenangkan dan mengarahkan pada solusi, bukan memindahkan beban tanggung jawab. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah bergerak. Bantuan kema...

Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menyambut pergantian Tahun Baru di Pulau Sumatera. Rencana tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai mencerminkan pesan persatuan sekaligus kepedulian sosial, terutama di tengah kondisi sebagian wilayah yang masih menghadapi tantangan kebencanaan. Kepastian agenda tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan berada di Sumatera pada malam pergantian tahun seb...

Malam pergantian tahun biasanya dirayakan dengan sorak-sorai dan pesta kembang api. Namun di penghujung 2025, suasana itu terasa kontras dengan kondisi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ratusan ribu warga masih bertahan di pengungsian akibat banjir dan longsor. Di tengah situasi inilah Presiden Prabowo Subianto berencana memilih menghabiskan malam Tahun Baru di lokasi bencana—sebuah keputusan yang sarat makna, jauh dari sekadar agenda simbolik. Langkah ini mencerminkan cara pandang...

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat upaya pemenuhan hak dasar masyarakat melalui Program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan Akad Massal 50.030 unit KPR Sejahtera FLPP Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di 33 provinsi di Indonesia. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian layak...

Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah menandai perubahan penting dalam cara negara mengelola pelayanan ibadah haji. Arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan laporan rinci—mulai dari penentuan lokasi, luas kawasan, hingga tahapan pembangunan—menunjukkan bahwa haji diposisikan sebagai program strategis nasional yang dirancang untuk jangka panjang. Bagi publik, kebijakan ini menghadirkan optimisme baru bahwa persoalan lama seperti jauhnya penginapan dan keterbatasan fasilitas mula...

Kerusakan hutan di Sumatera bukan persoalan yang baru muncul belakangan. Ia adalah hasil dari proses panjang yang berlangsung lintas pemerintahan. Deforestasi besar-besaran, alih fungsi lahan tanpa kendali, serta lemahnya pengawasan kawasan hutan telah terjadi selama puluhan tahun. Karena itu, mengaitkan bencana ekologis hari ini semata-mata dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto jelas mengabaikan fakta sejarah. Catatan deforestasi menunjukkan bahwa periode kehilangan hutan terbesar di Su...