Pemerintah Targetkan Bangun 4.582 Kapal Ikan Modern hingga 2029

Pemerintah menargetkan pembangunan 4.582 unit kapal ikan modern secara bertahap mulai 2026 hingga 2029. Kapal yang akan dibangun memiliki kapasitas beragam, mulai dari 10 hingga 2.500 Gross Tonnage (GT).

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 50 kapal berukuran 30 GT pada 2026. Program tersebut disiapkan untuk meningkatkan kapasitas armada perikanan nasional sekaligus mendukung aktivitas penangkapan ikan di berbagai wilayah perairan Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) M. Qodari mengatakan program pembangunan kapal tersebut juga membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah besar.

“55 ribu orang di antaranya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan. Di antaranya seperti nakhoda, perwira, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal,” kata Qodari dalam konferensi pers, Rabu (2/9).

Secara keseluruhan, program pembangunan kapal ikan modern diproyeksikan menyerap hingga 89 ribu tenaga kerja. Selain awak kapal, kebutuhan tenaga kerja mencakup operator kapal, administrasi, hingga pengurusan dokumen kapal.

Target Produksi Perikanan Meningkat

Pembangunan armada tersebut ditargetkan memberikan dampak terhadap produksi dan pendapatan sektor perikanan tangkap.

Pemerintah memproyeksikan produksi perikanan tangkap dapat meningkat hingga 2,3 juta ton per tahun. Sementara itu, pendapatan nelayan ditargetkan bertambah sekitar Rp20,6 triliun per tahun.

Dari sisi penerimaan negara, program tersebut diproyeksikan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan sebesar Rp1,8 triliun per tahun.

Kapal-kapal yang dibangun nantinya akan digunakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan mulai dari wilayah perairan dekat pantai hingga laut lepas dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Libatkan Industri Galangan Dalam Negeri

Untuk merealisasikan pembangunan 4.582 kapal tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp125,5 triliun.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melibatkan industri galangan kapal dalam negeri dalam pelaksanaan program. Keterlibatan industri domestik diharapkan dapat memberikan dampak terhadap aktivitas manufaktur, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan teknologi perkapalan nasional.

Selain pembangunan kapal, pemerintah juga menjalankan sejumlah program lain di sektor kelautan dan perikanan, salah satunya Kampung Nelayan Merah Putih.

Pemerintah sebelumnya juga telah menyalurkan 1.582 kapal ikan gratis kepada nelayan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas armada perikanan masyarakat.

Penguatan Pengawasan Laut

Program pembangunan kapal modern tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan pemanfaatan dan pengawasan sumber daya kelautan Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sektor kelautan. Dalam pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di kompleks parlemen, Jakarta, 20 Mei, Prabowo menyinggung aktivitas kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

Dengan penambahan armada nasional, pemerintah berharap kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan dengan kapasitas yang lebih besar dan menjangkau wilayah perairan yang lebih luas.

Program pembangunan 4.582 kapal hingga 2029 dengan demikian diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga membuka lapangan kerja, mengembangkan industri galangan kapal nasional, meningkatkan pendapatan nelayan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut Indonesia.