Modernisasi Pertahanan Laut dan Armada Kapal TNI: Bukti Pemerintahan Prabowo Membangun Kekuatan Maritim Yang Adaptif

Modernisasi pertahanan laut di era Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perubahan cara pandang yang semakin strategis: kekuatan TNI tidak hanya harus mampu menghadapi ancaman militer, tetapi juga harus siap hadir ketika rakyat menghadapi bencana, terisolasi karena kondisi geografis, maupun membutuhkan dukungan logistik di wilayah kepulauan.

Rencana pemerintah untuk menambah armada Landing Craft Mechanized (LCM dan Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP merupakan langkah yang sangat relevan dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Presiden Prabowo pada 7 September 2026 secara langsung menyatakan perlunya penambahan LCM dan LCVP karena Indonesia memiliki begitu banyak pulau kecil yang membutuhkan akses. Kapal-kapal tersebut dapat digunakan untuk mengangkut personel, kendaraan, logistik, maupun bantuan kemanusiaan ke wilayah yang tidak mudah dijangkau kapal berukuran besar.

Yang menarik, kebijakan tersebut muncul dalam konteks nyata penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Dalam rapat terbatas mengenai gempa NTT, kebutuhan kapal untuk menjangkau pulau-pulau kecil menjadi salah satu persoalan yang dibahas. Pemerintah bahkan menyiapkan kapal feri dari Surabaya untuk mendukung akses Sikka–Palue. Artinya, modernisasi armada laut bukan sekadar proyek pengadaan alat utama sistem senjata, tetapi berangkat dari kebutuhan operasional di lapangan.

Langkah yang tidak kalah strategis adalah pemanfaatan ITS Giuseppe Garibaldi yang dihibahkan Italia kepada Indonesia. Komisi I DPR pada Juli 2026 telah menyetujui permohonan penerimaan hibah kapal tersebut dari Pemerintah Italia kepada Kementerian Pertahanan.

Presiden Prabowo kemudian menyampaikan bahwa kapal tersebut akan diperkuat dan dimodifikasi menjadi kapal induk helikopter serta wahana nirawak. Dalam pernyataan terbaru, Garibaldi diproyeksikan dapat membawa hingga sekitar 10 helikopter kelas menengah.

Di sinilah terlihat pendekatan pertahanan Indonesia yang tidak sekadar mengejar simbol memiliki "kapal induk", tetapi mengarahkan platform tersebut pada fungsi yang sesuai dengan kebutuhan nasional yaitu mobilitas udara, pengawasan, logistik, penanganan bencana, hingga operasi kemanusiaan.

Bahkan, laporan terbaru menyebut kapal tersebut sedang dalam perjalanan menuju Indonesia dan dijadwalkan tiba sekitar pertengahan September 2026. Modernisasi pertahanan sering kali hanya dipahami sebagai peningkatan kemampuan tempur. Padahal, bagi Indonesia konsep pertahanan harus memiliki dimensi yang jauh lebih luas.

Ketika gempa menghantam pulau-pulau kecil, ketika terjadi erupsi, kebakaran hutan, atau bencana yang memutus akses darat, kapal militer dengan kemampuan angkut dan helikopter dapat menjadi infrastruktur darurat yang sangat penting.

Karena itu, rencana memperbanyak LCM dan LCVP sekaligus memodifikasi Garibaldi menjadi kapal induk helikopter dan drone dapat dibaca sebagai upaya membangun militer dual-use atau dengan kata lain kuat untuk menjaga kedaulatan, tetapi juga cepat hadir untuk melindungi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia yang memiliki wilayah geografis sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau. Kapal besar tidak selalu dapat masuk ke wilayah dengan fasilitas pelabuhan terbatas. Justru kapal pendarat berukuran lebih kecil dapat menjadi penghubung terakhir menuju pulau-pulau terpencil.

Hal penting dari kebijakan ini adalah adanya orientasi pada kemampuan operasional. Presiden tidak hanya berbicara mengenai pembelian kapal, tetapi menghubungkan kebutuhan alutsista dengan persoalan realitas, yakni bagaimana bantuan bisa sampai kepada masyarakat di pulau kecil, bagaimana personel dapat digerakkan dengan cepat, dan bagaimana TNI dapat memiliki fleksibilitas menghadapi berbagai situasi.

Dalam konteks tersebut, modernisasi TNI AL bukan hanya memperbanyak jumlah kapal. Yang dibangun adalah ekosistem kemampuan maritim mulai dari kapal angkut, kapal pendarat, helikopter, drone, sistem komando, personel terlatih, dan kemampuan logistik yang saling terintegrasi.

Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo memahami satu realitas penting, bahwa Indonesia tidak mungkin menjadi negara kuat tanpa memiliki kekuatan maritim yang kuat. Kedaulatan Indonesia tidak hanya dijaga di perbatasan darat. Laut adalah ruang strategis tempat jalur perdagangan, sumber daya alam, konektivitas antarpulau, dan kepentingan nasional bertemu. Oleh karena itu, modernisasi armada TNI AL patut dipandang sebagai investasi jangka panjang terhadap kedaulatan sekaligus ketahanan nasional.

Lebih penting lagi, orientasinya tidak berhenti pada perang. Kapal-kapal tersebut harus mampu menjadi alat negara untuk menyelamatkan, mengangkut, mendistribusikan, mengawasi, dan melindungi.

Jika modernisasi LCM, LCVP, serta transformasi Giuseppe Garibaldi benar-benar diwujudkan secara terukur, transparan, dan terintegrasi dengan industri pertahanan nasional, maka kebijakan ini dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam membangun kekuatan maritim Indonesia yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan nasional.