Gelar Rapat Terbatas, Presiden Prabowo Pastikan Evaluasi Penanganan Bencana Sumatera dan Mitigasi Bencana di Berbagai Wilayah

Pemulihan pasca bencana bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan hanya dengan membangun kembali rumah dan memperbaiki jalan yang rusak. Lebih dari itu, pemulihan harus memastikan masyarakat kembali menjalani kehidupan secara normal, roda perekonomian bergerak, fasilitas pelayanan publik berfungsi, serta wilayah terdampak memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman bencana berikutnya.

Langkah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk mengevaluasi progres satu tahun pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat patut diapresiasi. Evaluasi ini memperlihatkan pentingnya kehadiran pemerintah pusat dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Bencana yang melanda Sumatera pada November 2025 merupakan salah satu ujian besar bagi pemerintah. Dampaknya sangat luas, meliputi tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat terbatas pada 9 November 2026, bencana tersebut berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan, dengan lebih dari 2,1 juta warga mengalami pengungsian.

Kerusakan yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Tercatat lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, dan 1.593 fasilitas ibadah terdampak. Ribuan titik jalan dan jembatan turut mengalami kerusakan.

Besarnya dampak tersebut menunjukkan bahwa pemulihan membutuhkan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan anggaran yang memadai.

Pemerintahan Presiden Prabowo telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. Rencana tersebut mencakup 11.520 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,67 triliun selama tiga tahun.

Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga perbaikan sungai, pembangunan sekolah, pemulihan rumah warga, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan.

Inilah pendekatan pemulihan yang patut diapresiasi. Pemerintah tidak hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi membangun kembali kehidupan masyarakat agar lebih baik dan lebih tangguh.

Dukungan anggaran sekitar Rp12,34 triliun yang telah diberikan kepada daerah terdampak juga menjadi bukti pentingnya keterlibatan pemerintah pusat. Anggaran tersebut mencakup bantuan belanja tidak terduga, tambahan transfer keuangan daerah, dan dukungan fiskal lainnya. Tentu saja, besarnya anggaran harus diikuti pengawasan, transparansi, dan ketepatan sasaran agar benar-benar dirasakan masyarakat.

Salah satu indikator penting keberhasilan penanganan pasca bencana adalah kembalinya layanan dasar masyarakat. Dalam laporan terbaru yang disampaikan Mendagri, terdapat kemajuan yang patut dicatat.

Sebanyak 87 rumah sakit terdampak seluruhnya telah kembali beroperasi. Dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 4.823 telah kembali menggunakan bangunan sekolah asal, sedangkan 99 lainnya masih menggunakan kelas darurat.

Jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi telah kembali 100 persen fungsional. Pembangunan hunian sementara mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit. Pemerintah juga mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Angka-angka tersebut memberikan gambaran bahwa proses pemulihan mulai menghasilkan kemajuan nyata. Beroperasinya rumah sakit berarti masyarakat kembali memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kembalinya kegiatan belajar mengajar memberikan kepastian bagi masa depan anak-anak. Sementara pulihnya jalan dan jembatan menjadi faktor penting untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal penting lainnya dari rapat terbatas tersebut adalah instruksi Presiden Prabowo untuk mempercepat normalisasi sungai di wilayah terdampak. Arahan ini sangat strategis karena pemulihan pasca bencana tidak akan optimal apabila ancaman banjir susulan masih terus menghantui masyarakat.

Data yang disampaikan Mendagri menunjukkan bahwa sejak April hingga Oktober 2026 terjadi sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi tersebut. Pemerintah juga mengidentifikasi 137 sungai terdampak, diantaranya Aceh 31 sungai Sumatera Utara 48 sungai, dan Sumatera Barat sebanyak 58 sungai.

Dari sisi penanganan muara, terdapat 38 muara yang menjadi perhatian pemerintah. Tujuh telah selesai dinormalisasi, 11 sedang dikerjakan, dan 20 lainnya belum tertangani. Normalisasi sungai menjadi penting karena sedimentasi yang menumpuk dapat mengurangi kapasitas aliran air. Ketika hujan deras terjadi, sungai lebih mudah meluap dan mengancam pemukiman maupun infrastruktur yang baru saja diperbaiki.

Langkah Presiden Prabowo tidak berhenti pada pemulihan kerusakan. Pemerintah juga mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan keterangan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani setelah mengikuti rapat terbatas pada 9 November 2026, puncak musim hujan diperkirakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu Desember 2026 hingga Februari 2027.

Prediksi tersebut sejalan dengan publikasi BMKG mengenai prakiraan musim hujan 2026/2027. BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami puncak musim hujan pada periode tersebut.

Menghadapi kondisi ini, pemerintah menyiapkan beberapa langkah strategis, diantaranya memperkuat sistem peringatan dini cuaca hingga tingkat kecamatan, meningkatkan pemetaan wilayah rawan banjir dan tanah longsor, menyiapkan operasi modifikasi cuaca bersama BNPB, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak tetap terlindungi dari ancaman cuaca ekstrem.

Selanjutnya, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada BNPB agar menambah stok berbagai perlengkapan darurat untuk menghadapi potensi bencana di berbagai wilayah Indonesia. Diantaranya, velbed atau tempat tidur lipat untuk kebutuhan pengungsian tenda darurat, genset sebagai sumber listrik cadangan, perahu karet untuk evakuasi masyarakat, selimut bagi warga terdampak, dan water purifier atau alat pemurni air bersih.

Sebagai gambaran, BNPB mencatat bahwa sepanjang 24 Oktober hingga 8 November 2026 terjadi banjir di 12 kabupaten/kota. Tujuh wilayah telah surut, sedangkan lima kabupaten masih membutuhkan perhatian, yakni Pidie Jaya, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Lumajang. Kelima wilayah tersebut mencakup 22 kecamatan dengan 11.404 kepala keluarga terdampak.

BNPB juga memetakan tiga kecamatan berstatus awas dan 74 kecamatan berstatus siaga yang tersebar di enam provinsi berdasarkan pemetaan hingga 11 November 2026. Fakta ini memperlihatkan bahwa ancaman bencana bukan hanya persoalan satu daerah. Kesiapan nasional harus diperkuat agar bantuan dapat segera dimobilisasi ketika masyarakat membutuhkan.

Karena itu, instruksi Presiden untuk memperbanyak peralatan darurat merupakan kebijakan yang tepat. Jangan sampai ketika bencana terjadi, proses evakuasi terhambat hanya karena keterbatasan perlengkapan penyelamatan.

Dengan kata lain, agenda rapat terbatas ini menjadi bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam menangani dan mengantisipasi bencana. Langkah mengevaluasi langsung perkembangan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa persoalan masyarakat terdampak tetap menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan. Presiden Prabowo perlu terus memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintahan bekerja dengan kecepatan, ketepatan, dan tanggung jawab agar penanggulangan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara optimal.