Penyadapan Ilegal Terbongkar, Diduga Makar: Kader PSI Taubat Berjamaah?

Ketika skandal penyadapan ilegal menyeret nama-nama besar di institusi negara, publik berhak bertanya, apakah ini sekadar penyalahgunaan kewenangan, atau ada agenda politik yang lebih besar di baliknya? Dan mengapa gejolak justru muncul di tengah menguatnya pengaruh Jokowi di PSI serta spekulasi politik menuju Pilpres 2029?

Ada sesuatu yang sangat serius ketika dugaan penyadapan ilegal tidak lagi menyangkut persoalan privasi individu, tetapi menyasar Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, hingga organisasi masyarakat.

Kasus ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut kehormatan negara, keamanan pemerintahan, dan prinsip demokrasi yang seharusnya menjamin bahwa kekuasaan negara tidak boleh digunakan sebagai alat untuk memata-matai kepentingan politik tertentu.

Perkembangan berikutnya bahkan jauh lebih serius. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyidik sedang mendalami kemungkinan keterkaitan perkara tersebut dengan dugaan tindak pidana makar berdasarkan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP.

Jika benar ada penyalahgunaan sistem penyadapan negara untuk kepentingan di luar penegakan hukum, siapapun pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada jenderal, mantan pejabat, politisi, ataupun orang dekat kekuasaan yang kebal hukum.

Yang membuat perkara ini semakin menarik untuk dicermati adalah konteks politik di sekelilingnya. Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut disebut sebagai tersangka bersama sejumlah perwira tinggi Polri. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana kewenangan dan infrastruktur penegakan hukum bisa diduga digunakan di luar prosedur yang sah.

Kita perlu mengingat bahwa Listyo Sigit diangkat menjadi Kapolri pada era pemerintahan Jokowi. Hubungan kelembagaan dan sejarah pengangkatan tersebut tentu relevan untuk ditelusuri sebagai bagian dari pemeriksaan jaringan pengambilan keputusan. Kedekatan jabatan atau riwayat pengangkatan membuat publik berspekulasi menduga bahwa Listyo Sigit Prabowo adalah orangnya Jokowi.

Disisi lain, tidak bisa dipungkiri perkembangan politik PSI belakangan ini semakin erat dengan figur Jokowi dan keluarganya.

Selain Kaesang sebagai Ketua Umum PSI, Jokowi secara terbuka mengumumkan bahwa dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Pengumuman tersebut disampaikan pada 26 September 2026 di Bandung dengan memperlihatkan KTA PSI.

Di sinilah publik patut bersikap kritis. Apakah PSI akan benar-benar menjadi partai yang memperjuangkan gagasan dan kaderisasi politik, atau justru menjadi kendaraan untuk mempertahankan pengaruh kekuasaan keluarga Jokowi? Pertanyaan itu semakin relevan ketika berbicara tentang Pilpres 2029.

Di tengah panasnya perdebatan politik tersebut, muncul perkembangan yang patut mendapat perhatian publik. Pada 9 November 2026, Giring Ganesha, mantan vokalis Nidji sekaligus mantan Ketua Umum PSI, mengumumkan pengunduran dirinya dari keanggotaan partai tersebut.

Alasan yang disampaikannya cukup menarik. Giring mengaku ada hal-hal dalam perjalanan berpartai yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang diperjuangkannya sejak awal. Pernyataan mundurnya Giring Ganesha tentu membuat seluruh Kader PSI terkejut, dan sudah bukan rahasia umum bahwa tokoh sentral partai politik memiliki barisan pasukan maka siapapun Kader PSI, besar kemungkinannya untuk mengikuti langkah mantan Ketua Umum PSI.

Bukan hanya Giring, pada hari yang sama Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wakil Ketua Umum PSI Isyana Bagoes Oka juga menyatakan mundur dari jabatan serta aktivitas kepartaian. Raja Juli menyebut ingin berkonsentrasi penuh menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan, sedangkan Isyana juga mengundurkan diri dari kepengurusan.

Tiga nama sekaligus meninggalkan posisi politiknya di PSI. Ini bukan perkembangan yang bisa begitu saja diabaikan. Memang, belum ada bukti bahwa pengunduran diri mereka berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal. Masing-masing juga memiliki alasan yang berbeda. Namun, kemunculannya di tengah gejolak politik dan persoalan hukum yang menyita perhatian nasional layak menjadi kritik publik.

Publik berhak mendapatkan penjelasan. Sebab, PSI dahulu dikenal membawa semangat politik anak muda, anti korupsi, transparansi, dan pembaruan demokrasi. Jika semangat itu masih menjadi identitas partai, maka konsistensi terhadap prinsip harus lebih penting daripada loyalitas kepada figur mantan Presiden yang memiliki segudang kontroversi. Jangan sampai slogan perubahan hanya menjadi alat marketing politik.

Hal yang harus tetap menjadi fokus perhatian orang terdekat Presiden Prabowo, baik secara kelembagaan maupun secara personal, harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai, orang-orang yang terafiliasi dengan Jokowi diberi keleluasaan dalam menjalankan tugas kenegaraannya.

Cukup, bentuk pengkhianatan yang mengancam keselamatan Presiden Prabowo tidak boleh terulang kembali. Tidak menutup kemungkinan, bentuk pengkhianatan kecil lainnya dapat dilakukan oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan situasi, apalagi kedatangan mereka karena ingin memperoleh posisi dan jabatan di pemerintahan. Bukan atas dasar loyalitas pada Presiden Prabowo selalu pimpinan tertinggi di republik maupun pengabdian pada bangsa dan negara.

Alarm keras ini harus terus dinyalakan, pengamanan terhadap kepala negara harus ditingkatkan, evaluasi terhadap orang dalam pemerintahan harus ditelisik, dan pengawasan terhadap pihak-pihak yang memiliki ambisi politik harus terus dibidik serta upaya-upaya dari musuh negara harus di counter ditengah komitmen Presiden Prabowo memberantas para mafia, koruptor, oknum pejabat yang melanggar hukum.