Presiden Prabowo Perkuat Ketahanan Energi. Bioetanol Dari E20 Menuju E50, Biodiesel B50 Dilanjutkan

Dunia sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik. Konflik antarnegara, gangguan rantai pasok, hingga gejolak harga energi bisa sewaktu-waktu mengguncang perekonomian sebuah negara. Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya sederhana: sampai kapan Indonesia harus mempertaruhkan kebutuhan energinya pada pasokan dari luar negeri?

Energi bukan sekadar urusan kendaraan bisa berjalan atau lampu tetap menyala. Energi menyangkut kehidupan jutaan rakyat, keberlangsungan industri, harga kebutuhan pokok, hingga masa depan perekonomian nasional. Ketika pasokan energi terganggu, dampaknya bisa menjalar ke mana-mana.

Karena itulah, pemerintah perlu mengambil peran lebih dari sekadar memastikan BBM tersedia hari ini. Negara harus membangun persiapan untuk menghadapi ancaman energi di masa depan.

Inilah salah satu arah kebijakan yang dibahas Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih pada 3 November 2026.

Pertama, pemerintah mendorong diversifikasi energi melalui bioetanol E20 menuju E50.

Indonesia memiliki sumber daya pertanian yang dapat dikembangkan menjadi bahan baku energi. Artinya, sektor pertanian tidak hanya dituntut menghasilkan pangan, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari rantai pasok energi nasional.

Kolaborasi Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian menjadi penting. Sebab, kemandirian energi tidak bisa dibangun hanya dari sektor hilir. Harus ada kesiapan bahan baku, industri pengolahan, teknologi, investasi, dan keterlibatan petani.

Kedua, program biodiesel B50 tetap dilanjutkan.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap mendorong pemanfaatan sumber daya domestik sebagai bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

Potensi kelapa sawit Indonesia dapat menjadi salah satu penopang diversifikasi energi. Namun, pengembangannya juga harus memperhatikan produktivitas, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.

Ketiga, pemerintah menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak dengan target kapasitas hingga 60 hari.

Ini persoalan yang tidak boleh dianggap sepele. Memiliki akses terhadap minyak mentah saja tidak cukup apabila kapasitas penyimpanannya terbatas.

Pemerintah merencanakan pembangunan fasilitas penyimpanan di sejumlah wilayah Sumatra. Studi kelayakan telah rampung dan peninjauan lokasi direncanakan mulai akhir tahun 2026, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan serta risiko bencana.

Artinya, pemerintah mulai memberikan perhatian pada persoalan yang sering luput dari pembicaraan publik: bukan hanya dari mana minyak diperoleh, tetapi juga bagaimana negara memiliki kemampuan menyimpan dan mengelola pasokannya.

Di Sinilah Peran Negara Diuji!

Pemerintah tidak cukup hanya bereaksi ketika harga minyak dunia melonjak atau pasokan internasional terganggu. Pemerintah harus mampu mengantisipasi risiko, membangun infrastruktur, mengembangkan energi alternatif, dan memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling menanggung akibat krisis.

Namun, rencana besar tidak boleh berhenti sebagai pengumuman. E20 harus memiliki kepastian implementasi, B50 harus dijalankan dengan pengawasan yang baik, dan target penyimpanan minyak 60 hari harus diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang nyata.

Jangan sampai Indonesia kaya sumber daya, tetapi masih kesulitan mengubah kekayaan tersebut menjadi kekuatan energi bagi rakyatnya sendiri.

Kemandirian energi bukan pekerjaan satu malam. Ini adalah perjuangan panjang yang membutuhkan keberanian mengambil kebijakan, konsistensi pemerintah, kesiapan industri, dan pengawasan publik.

Sebab, ukuran keberhasilan ketahanan energi bukan sekadar berapa banyak program diumumkan, melainkan seberapa kuat Indonesia bertahan ketika dunia menghadapi krisis.

Indonesia membutuhkan energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Dan di situlah tanggung jawab negara: memastikan kebutuhan energi hari ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.