Rp 42 Triliun Disiapkan Presiden Prabowo, Pemulihan Sumatra Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas!

Bencana boleh merusak rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Namun, jangan sampai harapan masyarakat untuk bangkit ikut terhenti. Inilah yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Presiden Prabowo menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp 42 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tiga provinsi tersebut pada 2027. Angka ini bukan sekadar besaran anggaran, melainkan bentuk keseriusan pemerintah agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama menunggu kepastian pemulihan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa anggaran tersebut terdiri atas sekitar Rp 33 triliun untuk program kementerian dan lembaga pada 2027 serta Rp9 triliun anggaran 2026 yang belum terealisasi dan akan diluncurkan ke tahun berikutnya.

Sasarannya pun tidak hanya memperbaiki infrastruktur. Jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, pasar, hingga pemulihan UMKM menjadi bagian dari program yang disiapkan.

Artinya, pemerintah tidak hanya ingin membangun kembali bangunan yang rusak, tetapi juga menghidupkan kembali aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Ada satu hal yang menarik dari arahan Presiden Prabowo: pekerjaan pemulihan tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administrasi dan keterlambatan pencairan anggaran.

Karena itu, Tito mengusulkan persetujuan anggaran dilakukan lebih awal agar kementerian dan lembaga bisa segera melakukan lelang dini. Pemerintah menargetkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi kembali berjalan pada Januari 2027 atau paling lambat Februari 2027.

Langkah ini penting. Sebab, masyarakat yang kehilangan rumah, tempat usaha, akses jalan, dan fasilitas pendidikan tidak bisa diminta terus bersabar tanpa kepastian kapan kehidupan mereka kembali normal.

Namun, dukungan anggaran Rp 42 triliun tentu harus dikawal secara serius. Transparansi, ketepatan sasaran, pengawasan proyek, dan kualitas pembangunan harus menjadi perhatian agar setiap rupiah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Presiden Prabowo telah memberikan dukungan dan arah yang jelas. Kini, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pihak terkait harus memastikan pelaksanaannya berjalan cepat dan tepat.

Sebab, keberhasilan pemulihan pasca bencana bukan diukur dari besarnya anggaran yang diumumkan, melainkan dari seberapa cepat masyarakat bisa kembali tinggal dengan aman, bekerja, bersekolah, dan menjalani kehidupan secara normal.

Rp42 triliun sudah disiapkan. Jangan biarkan masyarakat menunggu lebih lama. Pemulihan Sumatra harus benar-benar terasa di kehidupan rakyat!