Menjaga Harapan di Tengah Bencana: Peran Negara untuk Sumatera

Bagi warga yang rumahnya terendam banjir, bencana bukan sekadar berita di layar televisi. Ia hadir dalam bentuk kehilangan, kecemasan, dan ketidakpastian tentang hari esok. Di saat seperti inilah, kehadiran negara bukan lagi soal prosedur, melainkan soal rasa aman: apakah rakyat benar-benar ditemani saat musibah datang.

Presiden Prabowo Subianto memilih menyampaikan pesan yang sederhana namun kuat. “Semua warga yang mengalami musibah akan kita bantu, karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua,” tegasnya. Ia juga mengingatkan agar bencana tidak dijadikan alat untuk memperkaya diri. Pesan ini bukan hanya pernyataan politik, tetapi penegasan bahwa penderitaan rakyat tidak boleh dimanfaatkan oleh siapa pun.

Pesan tersebut diterjemahkan ke dalam langkah nyata. Pemerintah langsung menyalurkan Dana Kemasyarakatan Presiden kepada warga terdampak. Dana Tanggap Darurat berupa Dana Siap Pakai (DSP) dan cadangan bencana digerakkan melalui BNPB agar bantuan bisa segera menjangkau lokasi yang sulit diakses. APBN pun digunakan untuk membangun kembali wilayah yang rusak, bukan sekadar menambal keadaan darurat.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak. Setiap kabupaten dan kota menerima Rp4 miliar, sementara masing-masing provinsi mendapatkan Rp20 miliar. Angka ini penting, bukan hanya sebagai nominal, tetapi sebagai penyangga agar daerah tidak dibiarkan berjuang sendirian menghadapi dampak bencana.

Pada tahun 2025, perhatian negara tidak berkurang. Dana Siap Pakai kembali dialokasikan khusus untuk tiga provinsi terdampak, ditambah tambahan DSP sebesar Rp1 triliun. Cadangan bencana disiapkan dengan pagu Rp5 triliun, dan masih tersedia Rp2,97 triliun yang siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Negara memilih berjaga, bukan menunggu keadaan memburuk.

Komitmen ini berlanjut hingga 2026. Pemerintah menganggarkan DSP sebesar Rp250 miliar dan menyiapkan cadangan bencana Rp5 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya, pemulihan warga tidak berhenti di fase darurat, tetapi dilanjutkan hingga kehidupan bisa kembali berjalan normal.

Negara juga memahami bahwa bencana membebani keuangan daerah. Karena itu, pemerintah memberikan relaksasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,25 triliun pada 2025 dan Rp43,8 triliun pada 2026. Pinjaman PEN daerah direstrukturisasi, dengan penundaan kewajiban pembayaran dan perpanjangan tenor hingga 15 tahun. Bahkan, untuk infrastruktur yang rusak berat, sebagian kewajiban dapat dihapus agar daerah bisa fokus membangun kembali, bukan terbebani cicilan.

Di sisi lain, pemerintah mempercepat klaim asuransi Barang Milik Negara (BMN). Kementerian dan lembaga diminta segera mengajukan klaim, didukung koordinasi dengan OJK agar prosesnya tidak berlarut-larut. Tambahan dana juga datang dari pooling fund bencana oleh BPDLH sebesar Rp250,4 miliar.

Ke depan, estimasi kebutuhan penanganan bencana pada 2026 mencapai Rp51 triliun. Pemerintah berencana memenuhinya melalui reprioritisasi APBN, pemanfaatan anggaran infrastruktur kementerian/lembaga, serta Inpres Infrastruktur 2026 yang difokuskan untuk tiga wilayah terdampak.

Bagi warga yang kehilangan rumah, angka-angka ini mungkin belum sepenuhnya menghapus duka. Namun, di balik setiap rupiah yang dialokasikan, ada pesan yang ingin disampaikan negara: bahwa rakyat tidak sendirian. Tantangan berikutnya adalah memastikan bantuan benar-benar sampai, tepat sasaran, dan dikelola dengan jujur. Sebab, bagi korban bencana, kehadiran negara yang paling bermakna bukan hanya cepat, tetapi juga tulus dan berkelanjutan.