Artikel Terbaru

Indonesia dan Jepang merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik politik, ekonomi maupun sosial. Dalam sejarahnya Jepang dan Indonesia memiliki sejarah panjang baik dari sebelum kemerdekaan Indonesia dimana Jepang berhasil menduduki Indonesia selama beberapa tahun sebelum Kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom atom oleh sekutu. Namun pasca kemerdekaan RI, hubungan Jepang dan Indonesia mengalami perubahan terutama setelah Perjanjia...

“Mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan kalimat yang tercantum dalam Alinea keempat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi salah satu tujuan dan tanggung jawab negara. Dengan ini, negara harus memastikan seluruh warga negara Indonesia memiliki akses serta kesempatan memperoleh Pendidikan yang layak serta berkualitas. Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan negara ini, harus ada upaya konkret dari pemerintah dengan memunculkan kebijakan-kebijakan terkait persoalan Pendidik...

Politik luar negeri Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999, merupakan kebijakan, sikap dan langkah pemerintah untuk melakukan hubungan internasional. Berlandaskan prinsip “Bebas dan Aktif”, politik ini memungkinkan Indonesia menentukan sikap independen dan tidak terikat pada kekuatan tertentu. Melalui prinsip ini, Indonesia berkontribusi aktif dalam penyelesaian konflik global dan mempromosikan perdamaian, kemerdekaan, serta keadilan sosial. Politik bebas aktif...

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025 menandai langkah signifikan dalam politik luar negeri Indonesia. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang oleh pemerintah, dengan harapan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kancah global dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya. Sebelum kita menelusuri lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sih BRICS itu? Dari berbagai sumber, penulis kemudian menghimpun bahwa BRICS adalah kelompok e...

Makan bergizi gratis di sekolah, serempak dimulai dalam beberapa kota pada 6 Januari 2025. Program ini memberikan peluang besar untuk mendukung dan memperkuat ketahanan pangan lokal. Dengan memprioritaskan bahan pangan dari petani dan produsen lokal, program ini menciptakan permintaan yang stabil untuk hasil pertanian di daerah dan memperkuat pasar domestik karena hasil panen mereka memiliki pasar yang terjamin. Memanfaatkan hasil panen dari petani setempat sebagai bahan utama, program ini me...

Indonesia mendapat kabar baik atas pengumuman ketua BRICS 2025 Brasil, yang menetapkan Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS. Pengumuman ini disambut dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS merupakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kerjasama ataupun melakukan kolaborasi terhadap negara lainnya yang tergabung dalam BRICS. Bukan hanya itu posisi Indonesia dalam BRICS juga membuat posisi politik Indonesia di mata dunia semakin dilihat dan s...

Munculnya makan bergizi gratis merupakan ide serta gagasan dari Presiden ke-8 Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto. Program ini menjadi fokus utama Prabowo dalam pencalonan dirinya sebagai calon presiden pada pemilu 2024, program makan bergizi ini menjadi visi serta cita-cita Prabowo untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan sosial merupakan amanat dari pembukaan UUD 1945 serta n...

Langkah pemerintah untuk menjalankan stimulus ekonomi melalui PLN memberikan diskon 50% kepada masyarakat merupakan kebijakan yang patut diapresiasi. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan rakyat secara langsung. Sejak 1 Januari 2025 potongan tarif listrik sudah dapat dinikmati. Dengan adanya diskon ini, masyarakat dapat mengalokasikan anggaran listrik untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, terutama...

Per 1 Januari 2025, pemerintah Indonesia resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Kebijakan ini merupakan langkah besar dalam reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara demi mendukung berbagai program pembangunan. Meski terdengar memberatkan, penting untuk melihat kebijakan ini dari perspektif yang lebih luas. Faktanya, kebutuhan bahan pokok dan beberapa layanan penting tetap bebas dari kenaikan PPN ini. Hal ini menunjukkan bahwa...