Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintahan Bersih dan Polri Sebagai Garda Rakyat

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Rabu (29/10/2025), menandai penegasan arah kebijakan pemerintahan yang tegas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti dua agenda penting: penguatan profesionalisme Polri dalam memberantas kejahatan, dan penegakan integritas di seluruh lini pemerintahan.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa sejak awal pemerintahannya, Kapolri telah diberi mandat untuk memimpin tiga prioritas besar: pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online. Ketiga masalah tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

“Polri harus bekerja cepat, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Polisi harus menjadi polisi rakyat, yang hadir di tengah masyarakat untuk melindungi dan mencegah kejahatan,” ujar Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan strategis Presiden terhadap peran Polri sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan nasional. Dalam perspektif Prabowo, keamanan bukan semata soal penegakan hukum, melainkan juga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Polri dituntut untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan kedekatan dengan masyarakat.

Selain menekankan pentingnya pemberantasan kejahatan, Presiden Prabowo juga mengingatkan perlunya penataan dari dalam pemerintahan. Ia menolak keras praktik “pemerintah dalam pemerintah” yang menjadi ruang bagi munculnya mafia birokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, tidak boleh ada individu atau kelompok yang memanfaatkan sistem pemerintahan untuk memperkaya diri sendiri.

“Tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada orang pintar yang merasa bisa mengakali pemimpin politik dan rakyat,” tegas Presiden.

Dalam pandangan Presiden, pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan nasional adalah bagian dari amanah konstitusi yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia menggambarkan sumber daya nasional sebagai darah kehidupan bangsa. Bila darah itu terus bocor akibat korupsi dan praktik mafia, maka tubuh bangsa akan melemah.

Presiden juga menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menjaga stabilitas dan menegakkan hukum. Polri, TNI, kejaksaan, bea cukai, dan lembaga negara lainnya diharapkan bekerja dalam satu kesatuan visi, tanpa ego sektoral. “Kita harus jadi satu tim. Kita satu korps, korps Merah Putih, korps NKRI,” ujar Presiden.

Lebih jauh, Presiden Prabowo menegaskan kembali pentingnya persatuan nasional sebagai fondasi pembangunan. Ia mengingatkan bahwa perbedaan politik tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun bangsa. Setelah proses demokrasi selesai, semua pihak harus bersatu dalam semangat kerja sama dan gotong royong untuk Indonesia yang lebih maju.

Pidato Presiden Prabowo di Mabes Polri tersebut bukan sekadar pesan seremonial, tetapi cerminan visi pemerintahan yang ingin mengembalikan wibawa negara melalui penegakan hukum, pembersihan birokrasi, dan pembenahan moralitas politik. Pemerintahan yang bersih, aparat yang profesional, serta rakyat yang bersatu adalah tiga pilar utama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.