Presiden Prabowo Tak Tinggal Diam, Penanganan Karhutla Diperkuat dan Korporasi Diburu

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan menunggu hujan turun. Dibutuhkan tindakan cepat, pengerahan sumber daya, serta penegakan hukum yang tegas. Dalam situasi ini, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara serius, terukur, dan melibatkan seluruh pihak.

Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026), Presiden Prabowo menginstruksikan agar upaya pemadaman diperkuat. Operasi udara ditingkatkan, termasuk penggunaan pesawat Hercules untuk mendukung penyemaian bahan pemicu hujan, sementara pengerahan personel TNI, Polri, Dinas Kehutanan, dan masyarakat juga diminta dilakukan lebih masif.

Pesan Presiden Prabowo jelas: jangan hanya menunggu hujan, tetapi segera bertindak. Arahan ini menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar laporan dan pernyataan.

Namun, memadamkan api saja tidak cukup. Jika ada pihak yang sengaja membakar hutan atau terbukti bertanggung jawab atas terjadinya karhutla, mereka harus menghadapi proses hukum.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa 98 laporan polisi terkait dugaan karhutla oleh korporasi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polri juga sedang mendalami kemungkinan keterlibatan pihak asing dalam sejumlah kasus tersebut.

Penyidikan ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga menyasar pihak-pihak yang bertanggung jawab. Bahkan, kepolisian menyatakan akan menelusuri pertanggungjawaban hingga pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang terbukti terkait.

Tentu, semua dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum. Namun, arah penegakannya patut mendapat perhatian: perusahaan tidak boleh merasa kebal hukum hanya karena memiliki modal besar atau jaringan usaha yang luas.

Di sinilah ketegasan pemerintah Presiden Prabowo diuji sekaligus dibutuhkan. Negara harus mampu melindungi masyarakat dari dampak asap, menjaga kelestarian hutan, dan memastikan kerusakan lingkungan tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

Kita juga perlu memahami bahwa karhutla bukan semata-mata persoalan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki peran masing-masing. Koordinasi yang kuat serta pengawasan di lapangan harus berjalan beriringan agar kebakaran dapat dicegah sejak dini.

Mendukung langkah Presiden Prabowo bukan berarti menutup mata terhadap persoalan yang masih terjadi. Justru dukungan yang sehat adalah mendorong agar setiap instruksi dilaksanakan secara konsisten, pemadaman berjalan efektif, dan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.

Hutan Indonesia bukan untuk dibakar demi keuntungan segelintir pihak. Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi kepentingan bersama.

Kini, yang dibutuhkan adalah kerja nyata dari semua pihak. Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk memperkuat penanganan. Selanjutnya, seluruh jajaran harus memastikan arahan tersebut benar-benar terasa manfaatnya di lapangan, hingga api padam dan pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum.