Presiden Prabowo Perluas Kepastian Kerja, Prasetyo Hadi Umumkan Kabar Baik bagi Guru hingga Petugas Damkar

Kabar baik datang bagi para tenaga pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah bersama DPR RI menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini tidak hanya menyasar guru, tetapi juga dosen, tenaga medis, petugas pemadam kebakaran (Damkar), hingga personel Satpol PP.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI pada Jumat, 6 November 2026. Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil finalisasi kesepakatan pemerintah dan DPR yang sebelumnya telah dibahas pada Agustus lalu.

Perluasan kebijakan ini menunjukkan bahwa penataan tenaga pelayanan publik tidak hanya berfokus pada satu profesi. Ada banyak pekerja yang selama ini menjalankan tugas penting bagi masyarakat, tetapi masih membutuhkan kepastian status kepegawaian.

Guru mengabdikan diri untuk pendidikan, tenaga medis melayani kesehatan masyarakat, sedangkan petugas Damkar berada di garis depan ketika terjadi kebakaran dan keadaan darurat. Mereka memiliki tanggung jawab besar yang membutuhkan dukungan dan kepastian dalam bekerja.

Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa PPPK penuh waktu nantinya diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027. Kesempatan tersebut berlaku lintas profesi, sehingga terbuka peluang bagi para pegawai untuk menempuh jenjang karier sebagai PNS sesuai ketentuan seleksi.

Tidak berhenti di situ, pemerintah dan DPR turut menyepakati perpanjangan perjanjian kerja bagi 172.323 guru non-ASN yang terdaftar dalam Dapodik serta 2.482 tenaga pengajar di bawah Kementerian Agama. Kebijakan serupa juga akan diberlakukan bagi tenaga kesehatan non-ASN.

Tentu, implementasinya perlu disertai kejelasan mekanisme, anggaran, dan pemenuhan hak pegawai. Namun, keputusan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah Presiden Prabowo dalam menata tenaga pelayanan publik.

Pada akhirnya, pembangunan bangsa tidak hanya diukur dari gedung, jalan, atau besarnya investasi. Kepastian masa depan orang-orang yang setiap hari melayani masyarakat juga merupakan bagian dari pembangunan Indonesia.