Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Fondasi Kuat Menuju Indonesia Emas 2045

Memasuki usia dua tahun, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan capaian yang patut kita syukuri bersama. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan semester I-2026 mencapai 5,45 persen—lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun kedua pemerintahan SBY (4,97 persen) dan Jokowi (5,04 persen).

Kemiskinan turun ke 8,07 persen dan pengangguran ke 4,68 persen, keduanya lebih rendah dari dua periode pembanding. Ini bukan angka kecil, melainkan bukti nyata bahwa arah pembangunan yang dipilih pemerintah sudah tepat sasaran.

Ketimpangan juga menunjukkan perbaikan, Gini Ratio turun dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Inflasi memang bergerak dari 1,84 persen ke 3,28 persen, namun tetap berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia dan jauh lebih terkendali dibandingkan tahun kedua pemerintahan SBY. Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, melalui berbagai program bantuan sosial dan stabilisasi harga pangan.

Di sisi birokrasi, kemajuan yang dicapai sungguh menggembirakan. Sistem manajemen talenta telah berkembang dari hanya 42 instansi pada 2024 menjadi 336 instansi pada Oktober 2026. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam membangun aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berbasis kompetensi.

Meritokrasi bukan sekadar wacana, melainkan telah menjadi praktik nyata di sebagian besar instansi pemerintah. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa birokrasi yang kuat adalah tulang punggung pembangunan, dan karena itu terus mendorong penguatan sistem ini di seluruh lini.

Penurunan porsi Transfer ke Daerah (TKD) dari 25,8 persen pada 2024 menjadi 18 persen pada 2026 juga perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Kebijakan ini bukan berarti melemahkan daerah, melainkan bagian dari upaya pemerintah menata ulang belanja negara agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Pemerintah tetap berkomitmen memperkuat otonomi daerah melalui skema pembiayaan yang lebih terarah, termasuk mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam menggali potensi fiskal lokal. Desentralisasi tetap menjadi fondasi penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Pemerintah tidak tinggal diam terhadap berbagai catatan di lapangan. Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan program-program ini berjalan efisien, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan. Komitmen pemerintah jelas bahwa setiap rupiah anggaran rakyat harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bersama.

Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan bahwa negara memiliki kemampuan fiskal, birokrasi, dan politik yang sangat besar untuk menjalankan agenda pembangunan. Dua tahun berikutnya akan menjadi babak baru yang lebih menantang, namun pemerintah optimistis dapat melewatinya dengan baik. Kuncinya adalah terus memperkuat meritokrasi, memberdayakan daerah, menjaga stabilitas harga, dan memastikan pertumbuhan ekonomi dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan fondasi yang sudah terbangun kokoh, kita pantas menatap masa depan dengan optimisme. Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan komitmennya untuk membawa Indonesia melompat lebih tinggi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan kita semua seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal dan menyukseskan agenda besar ini. Karena pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan kerja bersama seluruh rakyat Indonesia.