Dana Cadangan Pesangon Wajib Menutup Celah Mangkraknya Hak Pekerja Saat PHK

a 69141a5572dcf

Bagi jutaan pekerja, pesangon bukan sekadar angka kompensasi di atas kertas. Pesangon adalah jaring pengaman terakhir saat masa kerja berakhir, bekal menyambung hidup ketika pemutusan hubungan kerja datang tiba-tiba, dan bentuk penghormatan atas keringat serta loyalitas bertahun-tahun. 

Ketika perusahaan abai menyediakan maupun membayarkan hak tersebut, persoalan ini tidak boleh dianggap sekadar kendala arus kas atau masalah teknis bisnis. Mengabaikan kewajiban hukum atas hak pekerja adalah bentuk pelanggaran hukum yang merampas keadilan sosial di ruang hubungan industrial.

 

Kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) kini memiliki pijakan tegas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. 

 

Aturan ini mewajibkan perusahaan skala menengah dan besar untuk menyiapkan dana cadangan pesangon dan menyetorkannya ke lembaga pengelola yang ditetapkan pemerintah paling lambat pada Oktober 2027, sementara pelaku usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban tersebut.

Di tingkat teknis, pemerintah tengah merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan turunan lainnya sebagai panduan pelaksanaan. Seperti disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, pemerintah masih mengkaji besaran iuran, mekanisme penghimpunan, serta penetapan resmi lembaga pengelola agar kebijakan berjalan terukur tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan. 

 

Bagi perusahaan menengah dan besar yang mengabaikan kewajiban ini, UU Nomor 27 Tahun 2026 menyiapkan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha.

 

Selama ini, pekerja yang terkena PHK sering menghadapi kenyataan pahit soal hak pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak tersendat atau menguap ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau dinyatakan pailit. 

 

Bahkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang sudah berkekuatan hukum tetap kerap buntu di lapangan saat perusahaan tidak memiliki likuiditas atau enggan membayar.

 

Melalui mekanisme DCP, pencadangan dilakukan secara bertahap dan terpusat sejak awal, bukan menunggu krisis terjadi. Langkah ini memberi kepastian perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja sekaligus membantu perusahaan menengah dan besar merencanakan biaya ketenagakerjaan secara lebih terukur serta meredam guncangan arus kas bila terjadi PHK massal. 

Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai skema ini penting untuk mencegah terulangnya ketidakpastian kompensasi seperti yang dialami pekerja dalam kasus kepailitan atau kesulitan besar perusahaan.

 

Meski arah kebijakan ini patut diapresiasi karena menyasar akar masalah klasik ketenagakerjaan, penerapan DCP masih menyimpan sejumlah ujian kritis yang harus dijawab pemerintah sebelum tenggat Oktober 2027.

Pada akhirnya, undang-undang yang kuat hanya akan bermakna jika diikuti ketegasan penegakan hukum. Perusahaan menengah dan besar tidak bisa lagi menjadikan alasan krisis sebagai tameng untuk melangkahi hak normatif pekerja, sementara pemerintah dituntut menerbitkan aturan pelaksana yang jelas, adil, dan bebas dari ambiguitas kelembagaan. 

 

Negara harus memastikan bahwa ketika masa kerja seorang pekerja berakhir, yang mereka terima adalah kepastian hukum dan keadilan, bukan janji kosong dan perbuatan melawan hukum yang dibiarkan.

Komentar (0)

Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.

Masuk atau daftar untuk bergabung dalam diskusi. Kami melindungi akun Anda dengan keamanan berlapis.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.