Kemenkes Dorong Kesadaran Sanitasi Layak: Fondasi Masyarakat Sehat dan Lingkungan Pemukiman yang Berkualitas

18 Nov 2026103Foto Reza HermawanReza Hermawan
936753 cropped

Sanitasi layak merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu, upaya Kementerian Kesehatan dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku sanitasi yang sehat perlu terus diperkuat melalui edukasi, pembangunan fasilitas dasar, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Persoalan sanitasi bukan sekadar urusan ketersediaan toilet atau tempat mandi, cuci, kakus (MCK). Lebih dari itu, sanitasi berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta pencegahan berbagai penyakit menular. Lingkungan permukiman yang tidak memiliki fasilitas sanitasi memadai, ditambah saluran pembuangan limbah rumah tangga yang buruk, dapat meningkatkan risiko pencemaran air dan penyebaran penyakit.

Data BPS menunjukkan adanya kemajuan, tetapi pemerataan akses masih menjadi pekerjaan penting. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025 sebanyak 85,37 persen rumah tangga Indonesia telah memiliki akses terhadap sanitasi layak. Artinya, masih terdapat sekitar 14,63 persen rumah tangga yang belum menikmati akses tersebut.

Tantangan pemerataan juga terlihat dari perbedaan kelompok ekonomi. Rumah tangga pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah memiliki akses sanitasi layak sebesar 79,19 persen. Sementara itu, kelompok 20 persen teratas mencapai 92,08 persen. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah masih membutuhkan perhatian lebih besar dalam penyediaan fasilitas sanitasi.

Kondisi tersebut menjadi alasan penting mengapa pemerintah perlu terus memperkuat program pembangunan MCK komunal, perbaikan drainase, pengelolaan limbah domestik, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Khususnya di kawasan permukiman padat, intervensi sanitasi harus dilakukan secara terpadu agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi risiko pencemaran lingkungan.

WHO Indonesia dalam publikasinya pada 19 November 2025 juga menyoroti tantangan sanitasi aman di Indonesia. Lebih dari 30 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki akses terhadap sanitasi yang dikelola secara aman. WHO juga mencatat bahwa pada 2024 baru 10,2 persen rumah tangga memiliki toilet dengan sistem yang memisahkan limbah manusia dari manusia dan lingkungan.

Data tersebut perlu dipahami secara tepat. Sanitasi layak dan sanitasi yang dikelola secara aman merupakan dua kategori berbeda. Sanitasi aman tidak hanya mensyaratkan keberadaan toilet, tetapi juga memastikan pengolahan lumpur tinja dan limbah dilakukan secara benar sehingga tidak mencemari lingkungan.

Oleh sebab itu, edukasi masyarakat harus berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur. Masyarakat perlu dibiasakan menggunakan jamban sehat, tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, menjaga kebersihan saluran air, serta memastikan septic tank memenuhi standar kesehatan dan tidak mencemari sumber air bersih.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan padat penduduk. Mereka tidak cukup hanya diberikan imbauan untuk menjaga kebersihan apabila fasilitas dasar yang dibutuhkan belum tersedia. Kehadiran pemerintah melalui pembangunan infrastruktur sanitasi yang terjangkau dan mudah diakses menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan pelayanan publik.

Langkah kolaboratif pemerintah bersama WHO dalam memperkuat Sanitation Safety Planning atau perencanaan keamanan sanitasi juga patut menjadi perhatian. Program ini mendorong pengelolaan sanitasi secara menyeluruh, mulai dari penggunaan toilet, pengumpulan limbah, pengolahan, hingga pembuangan akhir yang aman. Pendekatan tersebut juga mempertimbangkan risiko perubahan iklim, banjir, dan kerusakan sistem drainase.

Dengan demikian, keberhasilan program sanitasi tidak cukup diukur dari banyaknya fasilitas MCK yang dibangun. Ukuran keberhasilannya juga harus mencakup keberlanjutan pemeliharaan, kualitas pengolahan limbah, perubahan perilaku masyarakat, serta berkurangnya resiko penyakit yang berkaitan dengan lingkungan.

Pada akhirnya, membangun kesadaran sanitasi layak berarti membangun investasi kesehatan untuk masa depan bangsa. Masyarakat yang memiliki akses terhadap sanitasi memadai akan memiliki lingkungan tempat tinggal yang lebih bersih dan terlindungi dari berbagai risiko kesehatan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah perlu terus memperkuat langkah edukasi dan pemerataan fasilitas sanitasi. Sementara itu, masyarakat juga harus mengambil peran aktif dengan menjadikan kebersihan lingkungan sebagai kebiasaan sehari-hari.

Sanitasi yang baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan gerakan bersama. Dengan kerja sama yang berkelanjutan, cita-cita menghadirkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan secara bertahap.

Komentar (0)

Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.

Masuk atau daftar untuk bergabung dalam diskusi. Kami melindungi akun Anda dengan keamanan berlapis.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.