Sikap Ironi ICW Terhadap Pengesahan UU Perampasan Aset: Hentikan Polemik, Waktunya Mengawal Pelaksanaan

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset semestinya menjadi momentum penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara. Setelah bertahun-tahun menjadi tuntutan publik, pembahasan dan pengesahan regulasi ini seharusnya membuka babak baru: bagaimana negara memastikan aset hasil tindak pidana dapat ditelusuri, dibekukan, dirampas, dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum.
Namun, muncul polemik dari Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai proses pengesahan, termasuk persoalan keterlibatan masyarakat sipil. Kritik tersebut tentu merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Akan tetapi, ada pertanyaan yang layak diajukan kepada ICW: jika selama ini pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda yang didorong, mengapa setelah regulasi disahkan perhatian justru begitu besar diarahkan pada kekecewaan terhadap proses pelibatan?
Dari Mendesak Pengesahan Menjadi Mempermasalahkan Hasil Pengesahan
Jika melihat rekam jejaknya, ICW pada September 2025 secara terbuka mendesak DPR dan pemerintah segera membahas serta mengesahkan RUU Perampasan Aset. Bahkan, ICW menilai regulasi tersebut sangat penting untuk menutup celah pemulihan kerugian negara akibat korupsi.
ICW juga secara konsisten mendorong percepatan pembahasan melalui berbagai kegiatan advokasi sepanjang 2024. Artinya, kebutuhan terhadap regulasi perampasan aset bukan sesuatu yang baru bagi organisasi tersebut.
Akan tetapi, ketika DPR akhirnya menyetujui pengesahan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026, ICW justru melontarkan kritik keras terhadap substansi dan proses pembentukannya.
Di sinilah muncul persoalan yang patut dikritisi. Apakah perjuangan mengesahkan UU Perampasan Aset hanya dianggap berhasil apabila seluruh rekomendasi ICW diakomodasi? Apakah sebuah lembaga masyarakat sipil harus selalu menjadi pihak yang dilibatkan secara langsung agar hasil legislasi dapat diterima?
Demokrasi tidak boleh berubah menjadi tuntutan bahwa setiap aspirasi satu kelompok harus menjadi keputusan negara. Tentu saja, mendesak pengesahan tidak berarti masyarakat sipil kehilangan hak untuk mengkritik hasil akhirnya. Namun, kritik juga harus ditempatkan secara proporsional. Jangan sampai perbedaan antara aspirasi dan keputusan legislasi kemudian dipersepsikan sebagai kegagalan total dari sebuah regulasi.
Standar Kritik Harus Konsisten, Bukan Hanya Ketika Aspirasi Tidak Terakomodasi
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah perubahan posisi ICW dari mendesak percepatan pengesahan menjadi mempertanyakan hasil legislasi yang telah disepakati DPR dan pemerintah. ICW menyebut tidak dilibatkan dalam pembahasan dan mempersoalkan keterbukaan dokumen rancangan undang-undang. Persoalan partisipasi publik memang penting dan tidak boleh disepelekan.
Namun, ada fakta lain yang juga perlu disampaikan. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan bahwa selama pembahasan terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber dan 87 di antaranya telah diakomodasi. Menurut keterangannya, ICW tidak tercatat mengajukan diri sebagai narasumber maupun mengirimkan masukan tertulis. Pernyataan ini tentu merupakan klaim pihak DPR yang masih dapat diuji melalui dokumen dan rekam komunikasi kedua pihak.
Agar polemik tidak berkepanjangan, perdebatan mengenai keterlibatan ICW sebaiknya tidak berhenti pada klaim sepihak. Perlu dibuka fakta mengenai undangan, permohonan audiensi, surat masukan, akses dokumen, dan tanggapan DPR. Yang lebih penting, partisipasi publik tidak boleh dimaknai sebatas siapa yang duduk di ruang rapat. Ukurannya adalah apakah proses legislasi memberikan kesempatan yang layak bagi masyarakat untuk mengetahui, menyampaikan pendapat, dan memperoleh penjelasan atas masukannya.
Kritik Substansi Harus Dijawab dengan Argumentasi Hukum, Bukan Saling Menuding
ICW juga menyoroti sejumlah ketentuan yang dianggap melemahkan efektivitas UU Perampasan Aset, khususnya tidak dimasukkannya ketentuan *illicit enrichment* atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar, penerapan prinsip non retroaktif, serta perubahan ambang batas perampasan aset tanpa pemidanaan. Ketiga persoalan tersebut memang layak mendapatkan perhatian serius.
Namun, kritik tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh UU Perampasan Aset tidak memiliki manfaat. Demikian pula, pengesahan undang-undang tidak berarti seluruh persoalan substansinya sudah selesai.
Perdebatan mengenai *illicit enrichment*, misalnya, harus dikaji dengan memperhatikan keseimbangan antara pemberantasan korupsi, pembuktian hukum, perlindungan hak milik, dan asas praduga tak bersalah.
Begitu pula dengan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. Kewenangan negara harus disertai prosedur peradilan yang adil, pengawasan, transparansi, serta kesempatan bagi pemilik aset untuk membuktikan haknya.
Dengan demikian, perbedaan pandangan mengenai norma hukum seharusnya menjadi bahan evaluasi yang konstruktif, bukan alasan untuk menghapus seluruh arti penting pengesahan undang-undang tersebut.
Jangan Sampai Polemik Mengalahkan Kepentingan Pemberantasan Korupsi
Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, tujuan utama UU Perampasan Aset adalah memperkuat kemampuan negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana. Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang mampu menjangkau kekayaan hasil kejahatan, mencegah penyembunyian aset, dan mengembalikan kerugian negara.
Data yang pernah disampaikan ICW sendiri menunjukkan betapa besarnya persoalan pemulihan aset. Berdasarkan perhitungan ICW terhadap tren vonis perkara korupsi periode 2019–2023, kerugian negara mencapai Rp234,8 triliun, sementara pengembalian melalui perampasan aset hanya sekitar Rp32,8 triliun atau 13,9 persen.
Angka tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa persoalan pemberantasan korupsi tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan politik dan perbedaan pendapat antar lembaga. Kini, setelah UU Perampasan Aset disahkan, perhatian publik harus diarahkan pada bagaimana negara menjalankannya secara efektif.
Waktunya Mengawal Pelaksanaan, Bukan Terjebak Dalam Polemik Berkepanjangan
Pengesahan UU Perampasan Aset bukan garis akhir pemberantasan korupsi. Justru, pengesahan ini menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Pemerintah harus memastikan pelaksanaan undang-undang berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. DPR juga harus terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan publik.
Sementara itu, ICW dan organisasi masyarakat sipil lainnya memiliki ruang konstitusional untuk terus mengawasi. Jika terdapat ketentuan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi atau merugikan kepentingan publik, tersedia mekanisme pengujian melalui Mahkamah Konstitusi. Namun, perlu dipahami bahwa mengkritik tidak sama dengan meniadakan. Mengawasi tidak harus berarti menolak seluruh hasil kerja legislasi.
Jangan sampai semangat pemberantasan korupsi justru tersandera oleh polemik mengenai siapa yang dilibatkan dan siapa yang tidak dilibatkan. Jika sebelumnya ICW mendesak pengesahan UU Perampasan Aset karena urgensi pemulihan kerugian negara, maka konsistensi perjuangan tersebut juga perlu diwujudkan melalui pengawasan terhadap implementasinya. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus berbasis fakta, argumentasi hukum, dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kesimpulannya, hentikan polemik yang tidak produktif. Saatnya mengawal pelaksanaan UU Perampasan Aset. Sebab, uang negara yang dirampok harus kembali kepada negara, dan rakyat berhak mendapatkan manfaat dari setiap rupiah yang berhasil diselamatkan.
Komentar (0)
Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.
