Rumah Sakit Harus Terus Berbenah: Evaluasi Sistem Akreditasi Rumah Sakit dan Pembukaan Rating Penilaian dari Pasien

Pelayanan kesehatan bukan sekadar persoalan tersedianya gedung rumah sakit, alat kesehatan, tenaga medis, atau kelengkapan administrasi. Ukuran paling penting dari sebuah pelayanan kesehatan adalah apakah pasien mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, manusiawi, tepat waktu, dan memberikan hasil terbaik.

Rencana Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi sistem akreditasi rumah sakit sekaligus membuka ruang bagi pasien memberikan penilaian langsung merupakan langkah positif dalam membangun sistem kesehatan yang semakin transparan dan berorientasi kepada masyarakat.

Pada 14 September 2026, Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa pengalaman pasien akan menjadi salah satu komponen yang dipertimbangkan dalam evaluasi akreditasi rumah sakit. Penilaian tersebut dapat mencakup pengalaman pasien dalam proses registrasi, waktu tunggu dokter, kecepatan memperoleh obat, hingga kualitas interaksi dengan tenaga kesehatan.

Gagasan tersebut sejalan dengan arah pembenahan akreditasi rumah sakit yang sebelumnya mulai didorong Kemenkes agar tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administratif. Pada Juli 2026, Kemenkes menyampaikan rencana agar mutu rumah sakit lebih banyak diukur berdasarkan clinical outcome, keselamatan pasien, dan keberhasilan pelayanan medis secara lebih berkelanjutan.

Akreditasi tetap penting karena menjadi instrumen untuk memastikan rumah sakit memenuhi standar pelayanan. Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sendiri mendefinisikan akreditasi sebagai pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian terhadap pemenuhan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, standar yang baik harus terlihat dalam pengalaman nyata pasien. Rumah sakit bisa memiliki fasilitas lengkap, tetapi jika pasien harus menunggu terlalu lama, kesulitan memperoleh informasi, merasa diperlakukan tidak ramah, atau menghadapi prosedur yang berbelit-belit, maka masih ada persoalan mutu yang harus diperbaiki.

Di sinilah rating pasien menjadi penting. Suara pasien dapat menjadi early warning system bagi pemerintah dan pengelola rumah sakit. Keluhan yang muncul berulang kali mengenai antrean, pelayanan administrasi, komunikasi dokter, waktu pemberian obat, kebersihan, maupun kenyamanan fasilitas dapat menjadi data untuk menentukan bagian mana yang membutuhkan pembenahan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi penerima layanan, tetapi ikut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan mutu pelayanan kesehatan.

Membuka ruang rating pasien tidak boleh berhenti pada pemberian bintang atau angka kepuasan. Rating harus menjadi bagian dari sistem evaluasi yang terintegrasi dengan indikator mutu, keselamatan pasien, hasil klinis, serta mekanisme pengaduan.

Artinya, rumah sakit yang memperoleh banyak keluhan harus mendapatkan evaluasi. Rumah sakit yang menunjukkan perbaikan harus memperoleh apresiasi. Sementara persoalan serius yang menyangkut keselamatan pasien harus mendapatkan tindak lanjut secara cepat dan terukur.

Kemenkes juga perlu memastikan bahwa sistem penilaian memiliki mekanisme untuk memilah antara keluhan individual, persoalan pelayanan yang sistematis, dan penilaian yang tidak relevan. Data rating harus objektif, terlindungi dari manipulasi, dan tidak boleh menjadi alat untuk merugikan tenaga kesehatan secara sepihak.

Yang paling penting, setiap masukan pasien harus memiliki tindak lanjut. Masyarakat idealnya tidak hanya mengetahui nilai sebuah rumah sakit, tetapi juga dapat melihat apakah rumah sakit tersebut melakukan perbaikan atas persoalan yang ditemukan.

Reformasi akreditasi juga harus menjaga keseimbangan antara kepuasan pasien dan keselamatan pasien. Tidak semua tindakan medis dapat menghasilkan kesembuhan 100 persen. Sebab itu, penilaian tidak boleh semata-mata menghukum rumah sakit ketika terjadi hasil klinis yang buruk, tetapi harus melihat kompleksitas penyakit, tingkat risiko, kondisi pasien, standar prosedur, dan kualitas proses pelayanan.

Kemenkes sendiri telah mengarahkan sistem baru agar penilaian mutu semakin memperhatikan hasil klinis dan keselamatan pasien. Dalam rancangan tersebut, indikator keberhasilan pelayanan disesuaikan dengan jenis layanan dan penyakit tertentu serta menggunakan standar keberhasilan pelayanan yang disusun berdasarkan data nasional dan praktik terbaik.

Agar kebijakan ini berjalan efektif, pemerintah perlu mengintegrasikan rating dan umpan balik pasien dengan ekosistem digital kesehatan. Kemenkes telah mendorong integrasi rekam medis elektronik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dengan SATUSEHAT sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan.

Ke depan, data pengalaman pasien dapat dikombinasikan dengan indikator lain seperti waktu tunggu, ketersediaan layanan, keselamatan pasien, hasil klinis, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan. Dengan data tersebut, pemerintah dapat membangun sistem pengawasan yang lebih dinamis. Rumah sakit tidak hanya dievaluasi ketika proses akreditasi berlangsung, tetapi kualitas pelayanannya dapat dipantau secara lebih berkelanjutan.

Kebijakan ini patut didukung karena menempatkan masyarakat pada posisi yang sangat penting dalam reformasi kesehatan, pasien bukan sekadar objek pelayanan, melainkan pemegang hak atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. Namun dukungan tersebut harus disertai harapan yang jelas kepada pemerintah.

Pertama, rating pasien harus transparan dan memiliki metodologi yang jelas. Kedua, penilaian harus dikombinasikan dengan indikator keselamatan dan hasil klinis sehingga tidak semata-mata menjadi kontes popularitas rumah sakit. Ketiga, setiap keluhan yang valid harus memiliki mekanisme tindak lanjut. Keempat, rumah sakit yang mendapatkan penilaian rendah harus mendapatkan pembinaan dan, untuk persoalan serius, pengawasan yang lebih ketat. Kelima, pemerintah harus secara berkala mempublikasikan perkembangan perbaikan sehingga masyarakat dapat melihat bahwa suara mereka benar-benar menghasilkan perubahan.

Langkah Kementerian Kesehatan mengevaluasi sistem akreditasi dan membuka ruang bagi pasien untuk memberikan penilaian merupakan momentum penting menuju tujuan tersebut. Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan menggeser paradigma dari sekadar kepatuhan administratif menuju hasil pelayanan dan pengalaman pasien.

Kini tantangannya adalah memastikan bahwa setiap rating, kritik, dan keluhan tidak berhenti sebagai angka di layar, tetapi berubah menjadi perbaikan fasilitas, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan yang lebih cepat, serta keselamatan pasien yang semakin terjamin.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan sistem kesehatan tidak hanya diukur dari seberapa baik pemerintah membangun fasilitas kesehatan, tetapi dari seberapa baik negara memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan yang layak, aman, bermartabat, dan berkeadilan.