Menakar Siapa Dibalik Kasus Penyadapan Ilegal Listyo Sigit? Jokowi, Koruptor, Para Mafia Atau Oligarki?

Ketika mantan Kapolri terseret dugaan penyadapan terhadap Presiden, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur kepolisian. Publik berhak mempertanyakan: siapa yang berkepentingan mengawasi, mengendalikan, bahkan mungkin melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo? Apakah ini persoalan loyalitas politik masa lalu, atau ada kepentingan ekonomi dan jaringan kekuasaan yang merasa terancam oleh agenda pemerintahan baru?

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak yang sangat serius. Perkembangan hingga 11 November 2026 menunjukkan bahwa Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan perbuatan tersebut berlangsung pada periode 2025–2026. Sasaran yang diduga disadap bukan hanya Presiden, melainkan juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, insan media, organisasi masyarakat, dan LSM.

Dalam pengungkapan awal, penyidik menyebut adanya dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Sebelas telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk turut disita sebagai barang bukti.

Yang membuat persoalan ini semakin serius adalah munculnya dugaan tindak pidana makar. Sejumlah pihak tengah memberikan pernyataan, diantaranya Mensesneg, Menko Kumham Imipas, dan Kepala BIN yang menyatakan adanya dugaan upaya melumpuhkan fungsi kepala negara agar Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan, yang mengarah pada Pasal 191 hingga 193 KUHP.

Jokowi dan Listyo Sigit: Hubungan Kekuasaan Yang Patut Ditelusuri

Ada satu fakta politik yang tidak bisa dihapus dari sejarah, bahwa Listyo Sigit Prabowo diangkat menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2021. Penunjukan tersebut merupakan keputusan politik dan konstitusional Presiden saat itu, setelah melalui proses pencalonan dan persetujuan DPR.

Karena itu, ketika Listyo kemudian terseret dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, publik wajar mengingat kembali hubungan kekuasaan yang terbentuk pada masa pemerintahan Jokowi. Mulai dari Listyo Sigit sebagai Kapolresta Surakarta, kemudian menjadi Ajudan Jokowi hingga menjadi Kapolri.

Analisis Made Supriatma dari ISEAS-Yusof Ishak Institute yang diberitakan BBC menyoroti bagaimana kepolisian pada era Jokowi berkembang menjadi salah satu penopang penting kekuasaan politik. Analisis tersebut juga mengulas bagaimana penunjukan pejabat kepolisian menjadi bagian dari strategi membangun dukungan pemerintahan. Berdasarkan analisis itulah sbg masukan bahwa persoalan ini merupakan persoalan struktural yang layak ditindaklanjuti dan diperiksa.

Masalahnya adalah loyalitas institusi negara tidak boleh diwariskan sebagai loyalitas pribadi kepada mantan penguasa. Kapolri adalah pejabat negara yang menjalankan tugas berdasarkan hukum dan bertanggung jawab dalam sistem pemerintahan yang sah. Bukan milik presiden yang mengangkatnya, bukan pula milik kelompok politik tertentu. Jika dugaan penyadapan terhadap Presiden terbukti dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan, persoalannya menjadi ujian serius terhadap profesionalisme dan independensi Polri.

Era Jokowi: pembangunan nasional atau konsolidasi kekuatan ekonomi para oligarki?

Untuk memahami mengapa kasus ini memiliki dimensi politik yang luas, kita perlu melihat kembali arah pembangunan ekonomi selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi.

Pemerintahan Jokowi memang menghasilkan pembangunan infrastruktur besar-besaran, mulai dari jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, kawasan industri, hilirisasi mineral, kereta cepat, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Seluruh pembangunan memang menghasilkan manfaat ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, pertanyaan kritisnya adalah siapa yang paling banyak menikmati keuntungan ekonomi dari kebijakan tersebut?

Penelitian Eve Warburton dari Australian National University yang diterbitkan pada 2024, berjudul Private Power and Public Office: The Rise of Business Politicians in Indonesia, menemukan adanya peningkatan peleburan kekuatan bisnis dan jabatan publik selama era Jokowi.

Penelitian tersebut menyoroti semakin kuatnya kehadiran pengusaha dalam institusi politik dan pemerintahan, serta kecenderungan kebijakan pembangunan yang semakin berorientasi pada kepentingan korporasi. Bahkan, penelitian tersebut menyebut bahwa batas antara kekuatan swasta dan jabatan publik semakin melebur dalam politik Indonesia.

Penelitian lain yang diterbitkan dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies pada 2025, berjudul Business-Politics Relations in Indonesia: The Oligarchisation of Democracy, menemukan banyak anggota parlemen dan kabinet memiliki keterkaitan langsung dengan perusahaan. Penelitian itu juga menyoroti persoalan konflik kepentingan yang berpotensi mengarahkan kebijakan publik untuk menguntungkan kepentingan bisnis tertentu.

Hilirisasi Nikel: Kedaulatan Ekonomi atau Dominasi Kelompok Pemilik Modal?

Salah satu contoh paling penting adalah kebijakan hilirisasi nikel. Pelarangan ekspor bijih nikel mentah yang berlaku penuh sejak Januari 2020 menjadi bagian dari strategi pemerintahan Jokowi untuk mendorong industrialisasi nasional.

Kebijakan ini memiliki tujuan strategis, bahwa Indonesia tidak boleh terus-menerus menjual bahan mentah dan membeli kembali produk olahan dengan harga lebih mahal. Tetapi, siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari kebijakan tersebut?

Sebuah penelitian mengenai industrialisasi mineral kritis Indonesia yang diterbitkan dalam jurnal The Extractive Industries and Society mengungkapkan bahwa perkembangan industri nikel melibatkan konsentrasi modal pada sejumlah perusahaan besar, termasuk investor Tiongkok dan kelompok bisnis domestik yang memiliki hubungan dengan elite politik.

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa jumlah konsesi tambang nikel berskala sangat besar meningkat setelah kebijakan pelarangan ekspor diberlakukan kembali. Sementara itu, Transparency International Indonesia pada September 2025 mengangkat persoalan risiko korupsi dan kelemahan tata kelola dalam rantai industri pertambangan nikel, termasuk di kawasan industri Weda Bay.

Artinya, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari besarnya investasi, pembangunan smelter, dan nilai ekspor. Negara juga harus memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal.

IKN dan Kerjasama Investasi

Pembangunan IKN juga memperlihatkan besarnya keterlibatan investasi swasta dan asing dalam proyek strategis nasional. Pada Juni 2025, Otorita IKN mengungkapkan kerjasama investasi dari perusahaan dan konsorsium asal Tiongkok yang nilainya mendekati Rp70 triliun. Kerjasama tersebut antara lain menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Disisi lain, investasi asing bukan persoalan selama menguntungkan negara, transparan, dan memenuhi ketentuan hukum. Namun, pemerintah era Jokowi harus memastikan bahwa proyek-proyek strategis tidak berubah menjadi ladang konsolidasi kepentingan kelompok bisnis yang memiliki akses istimewa terhadap kekuasaan.

Di sinilah relevansi agenda pemerintahan Prabowo untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, memperbaiki tata kelola sumber daya alam, dan memberantas praktik korupsi serta mafia ekonomi. Jika ada kelompok bisnis yang selama bertahun-tahun menikmati keuntungan dari kedekatan dengan kekuasaan, perubahan arah kebijakan tentu dapat mengganggu kepentingan mereka.

Tetapi, apakah kelompok-kelompok tersebut berada di balik kasus penyadapan Presiden? Itulah pertanyaan yang harus dijawab dengan pembuktian, bukan sekedar tuduhan.

Listyo Sigit dan Bayang-Bayang Kasus Ferdy Sambo: Bagaimana Dengan Konsorsium Judi Online 303?

Ada satu persoalan lain yang tidak boleh dilupakan publik ketika membicarakan rekam jejak kepemimpinan Listyo Sigit, yaitu kasus Ferdy Sambo dan mencuatnya isu konsorsium judi online 303 pada 2022.

Kasus Ferdy Sambo merupakan salah satu ujian terbesar bagi institusi Polri. Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi penanganan perkara dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Pada saat penyidikan kasus Sambo berlangsung, publik dihebohkan dengan beredarnya diagram yang dikenal sebagai Konsorsium 303. Diagram tersebut mengklaim adanya jaringan bisnis perjudian ilegal yang melibatkan sejumlah nama, termasuk Ferdy Sambo dan sejumlah anggota kepolisian.

Nama-nama yang tercantum dalam diagram tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang kemungkinan hubungan antara bisnis ilegal dan perlindungan oleh oknum aparat.

Bagaimana respons Listyo Sigit saat itu? Pada September 2022, Listyo menyatakan telah memerintahkan penyidik untuk mengusut tuntas isu Konsorsium 303, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan anggota kepolisian. Ia juga menegaskan bahwa pengungkapan harus didasarkan pada bukti dan pendekatan scientific crime investigation, bukan asumsi.

Pernyataan itu patut diapresiasi sebagai komitmen yang semestinya dijalankan. Namun, justru karena Listyo merupakan Kapolri pada saat isu tersebut mencuat, publik berhak mempertanyakan sejauh mana penyelidikan benar-benar berhasil membongkar jaringan perjudian yang diduga memiliki perlindungan dari oknum aparat.

Perlu ditegaskan, bahwa beredarnya diagram 303 bukan bukti bahwa Ferdy Sambo, Listyo Sigit, atau pejabat lain terbukti menjadi bagian dari jaringan perjudian tersebut. Tetapi, pertanyaan mengenai transparansi penanganan kasus tersebut tetap sah.

Lebih menarik lagi, pada Januari 2026, Listyo sendiri menyampaikan bahwa jaringan judi online menggunakan transaksi berlapis, banyak rekening, rekening luar negeri, dan perusahaan cangkang untuk menyamarkan aliran uang.

Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan judi online bukan hanya persoalan situs perjudian, melainkan juga persoalan jaringan keuangan dan kemungkinan keterlibatan berbagai pihak. Maka, apabila sekarang mantan Kapolri tersebut terseret dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden, publik memiliki alasan kuat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas.

Jangan sampai penegakan hukum hanya berani menyentuh pelaku lapangan, sementara jaringan kekuasaan yang lebih besar tidak pernah disentuh.

Apakah Ada Pertarungan Antara Kekuasaan Lama dan Agenda Pemerintahan Prabowo?

Inilah pertanyaan politik yang paling penting. Presiden Prabowo tidak hanya mewarisi pemerintahan Jokowi. Ia juga mewarisi struktur birokrasi, jaringan ekonomi, hubungan politik, dan berbagai persoalan tata kelola yang terbentuk selama pemerintahan sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, perubahan kepemimpinan tidak otomatis berarti perubahan seluruh struktur kekuasaan.

Bisa saja seseorang berganti jabatan, tetapi jaringan kepentingan yang selama ini mengitarinya tetap bertahan. Bisa saja kebijakan pemerintahan berubah, tetapi aktor-aktor yang menikmati keuntungan dari kebijakan lama masih memiliki pengaruh. Bahkan, bisa saja institusi negara secara formal sudah berada di bawah pemerintahan baru, tetapi sebagian jejaring kekuasaan lama masih memiliki pengaruh informal.

Kasus penyadapan ini menjadi momentum untuk menguji apakah institusi negara benar-benar bekerja berdasarkan kepentingan nasional atau masih dipengaruhi loyalitas personal dan kepentingan kelompok. Ada tiga kemungkinan besar yang patut diselidiki.

Pertama, kemungkinan adanya loyalitas politik kepada kekuasaan lama. Apabila penyidikan membuktikan bahwa penyadapan dilakukan untuk mengumpulkan informasi politik demi kepentingan kelompok tertentu, maka persoalannya bukan lagi sekedar pelanggaran teknis, tapi merupakan bentuk penyalahgunaan institusi negara untuk kepentingan politik.

Kedua, kemungkinan adanya kepentingan ekonomi yang merasa terancam. Agenda pemberantasan korupsi, penertiban tambang ilegal, pemberantasan penyelundupan, pengawasan sumber daya alam, dan pembenahan tata kelola investasi berpotensi berbenturan dengan kepentingan pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik ilegal maupun konflik kepentingan.

Ketiga, kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam institusi kepolisian. Jika benar terjadi operasi penyadapan tanpa prosedur yang sah, harus dibongkar siapa yang menyetujui, menyediakan fasilitas, menjalankan, dan menerima hasil operasi tersebut. Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapapun hanya karena memiliki pangkat, jabatan, atau kedekatan politik.

Pemberantasan mafia pangan, mafia tambang, penyelundupan, perjudian online, korupsi, dan berbagai kejahatan ekonomi membutuhkan keberanian politik sekaligus konsistensi penegakan hukum. Disinilah pemerintahan Prabowo memperlihatkan perbedaan mendasar antara negara hukum dan negara yang dikendalikan oleh kepentingan elite.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Diantaranya:

Pertama, membongkar seluruh rantai komando penyadapan. Penyelidikan tidak boleh berhenti pada para tersangka. Harus diketahui siapa pemberi perintah, siapa pelaksana, siapa penerima informasi, dan untuk kepentingan apa operasi tersebut dilakukan.

Kedua, mengaudit penggunaan fasilitas intelijen dan teknologi kepolisian. Penggunaan perangkat penyadapan harus memiliki dasar hukum, otorisasi, dan pengawasan yang jelas.

Ketiga, membuka kembali persoalan jaringan judi online. Dugaan jaringan perlindungan perjudian ilegal, termasuk isu Konsorsium 303, harus ditangani berdasarkan bukti dan tidak boleh dibiarkan menjadi rumor tanpa kepastian.

Keempat, menelusuri konflik kepentingan proyek strategis nasional. Kerja sama investasi, konsesi pertambangan, proyek infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam harus diaudit secara transparan.

Kelima, menjamin independensi penegakan hukum. Tidak boleh ada perlakuan khusus kepada pendukung pemerintah, mantan pejabat, pengusaha besar, ataupun lawan politik.

Kini, Presiden Prabowo terus menunjukkan bahwa pemberantasan mafia bukan hanya slogan politik, melainkan agenda penegakan hukum yang berlaku untuk semua.

Siapa Sebenarnya Yang Takut Terhadap Pemerintahan Prabowo?

Pada akhirnya, kasus penyadapan ilegal ini membuka pertanyaan yang jauh lebih besar daripada persoalan hubungan Jokowi dan Listyo Sigit.

Apakah ada kekuatan politik yang belum bisa menerima perubahan pusat kekuasaan? Apakah ada jaringan bisnis yang merasa kepentingannya terganggu oleh kebijakan pemerintahan baru? Apakah ada oknum aparat yang selama ini merasa memiliki kekuasaan sendiri di luar kendali hukum? Apakah ada persoalan internal kepolisian yang selama ini tidak pernah dibongkar secara menyeluruh? Apakah ada kepentingan asing yang coba masuk melalui lingkaran dalam kekuasaan? Atau jangan-jangan kombinasi dari keseluruhan potensi yang ada?

Untuk menjawab semua itu, sebagai warga negara sepatutnya mengapresiasi langkah-langkah Presiden Prabowo dalam melakukan pembenahan di republik ini. Presiden Prabowo perlu dukungan semua pihak untuk membuktikan bahwa kekuasaan negara berada di tangan konstitusi, bukan di tangan mantan penguasa, bukan di tangan oligarki, bukan di tangan mafia, dan bukan pula di tangan aparat yang merasa dirinya lebih besar daripada negara. Karena musuh terbesar pemerintahan bukanlah kritik politik, melainkan penyalahgunaan kekuasaan yang dibiarkan tumbuh di dalam tubuh negara sendiri.