Terbongkarnya Ambisi Kekuasaan Jokowi: Kasus Penyadapan Ilegal Menjadi Boomerang Pemakzulan Gibran

Ada pertanyaan besar yang patut ditelaah, apakah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh negara sekadar penyalahgunaan kewenangan aparat, atau terdapat persoalan yang lebih luas mengenai relasi kekuasaan, loyalitas politik, dan upaya mempertahankan pengaruh setelah pergantian pemerintahan?

Kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membuka persoalan serius. Bukan hanya karena menyangkut dugaan pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum, melainkan karena Listyo memiliki sejarah kedekatan institusional dan politik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Tidak dapat dipungkiri, Listyo Sigit memiliki perjalanan karier yang erat dengan pemerintahan Jokowi. Sebelum menjadi Kapolri, Listyo pernah bertugas sebagai ajudan Presiden Jokowi pada 2014–2016. Pada Januari 2021, Jokowi mengusulkan namanya sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR dan kemudian melantiknya sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021. Fakta ini tercantum dalam profil resmi pimpinan Polri.

Artinya, hubungan Jokowi dan Listyo bukan hanya hubungan antara dua tokoh yang pernah bertemu dalam acara kenegaraan. Ada sejarah kepercayaan jabatan, kedekatan dalam lingkungan kepresidenan, dan hubungan profesional yang panjang. Inilah yang membuat penetapan Listyo sebagai tersangka dalam kasus penyadapan menjadi persoalan politik yang tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan mengenai jejaring kekuasaan masa lalu.

Lebih jauh, publik berhak mempertanyakan untuk kepentingan siapa informasi komunikasi para pejabat negara dikumpulkan? Siapa yang menjadi penerima informasi? Apakah hasil penyadapan hanya disimpan, atau digunakan untuk kepentingan tertentu? Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pembuktian forensik digital, pemeriksaan aliran informasi, penelusuran perintah, dan pengungkapan seluruh rantai komando.

Publik membutuhkan kejelasan mengenai batas hubungan politik, pengaruh kekuasaan, dan kemungkinan adanya jejaring yang masih bekerja setelah pergantian pemerintahan. Apabila penyidik menemukan bukti adanya komunikasi, perintah, pendanaan, atau koordinasi dengan pihak lain, tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang pernah menduduki kursi presiden.

Mantan presiden tetap warga negara yang tunduk pada hukum. Kritik terhadap Jokowi bukan berarti menyatakan dirinya bersalah. Kritik itu merupakan tuntutan agar seluruh kemungkinan yang relevan diperiksa secara objektif. Maka penyidik sudah sepatutnya memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan.

Di sinilah persoalan menjadi semakin menarik. Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, kini menghadapi tekanan politik dan konstitusional menyangkut persyaratan pencalonan sebanyak 120 anggota DPR dari sejumlah partai telah menandatangani petisi yang mempersoalkan kelayakan Gibran. Persoalan tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa persoalan Gibran memiliki jalur politik dan hukum tersendiri. Di tengah situasi tersebut, kasus penyadapan yang menyeret mantan orang kepercayaan Jokowi menambah tekanan terhadap citra dan pengaruh politik keluarga mantan presiden tersebut.

Tantangan berikutnya yang harus diungkap oleh Penyidik ialah: Siapa yang pertama kali memerintahkan penyadapan? Siapa yang menentukan daftar nomor telepon target? Apakah ada pihak di luar institusi kepolisian yang meminta atau menerima hasil penyadapan? Apakah terdapat komunikasi dengan tokoh politik atau pihak yang memiliki kepentingan kekuasaan? Siapa yang memerintahkan penghapusan data dan apa tujuan sebenarnya? Apakah terdapat aliran dana atau fasilitas yang berkaitan dengan operasi tersebut?

Jika terdapat bukti yang mengarah kepada pihak lain, penyidik wajib menindaklanjutinya tanpa pandang bulu. Jangan sampai perkara sebesar ini hanya menghasilkan sejumlah tersangka, tetapi gagal menjelaskan siapa sesungguhnya yang berada di balik operasi tersebut.

Disamping itu, persoalan Gibran harus ditempatkan dalam koridor konstitusi. Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur mekanismenya melalui DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR. Dengan demikian, pemakzulan bukan instrumen untuk membalas konflik antar elite, bukan pula alat untuk menyelesaikan perseteruan antara pendukung pemerintahan lama dan pemerintahan baru.

Jika persoalan persyaratan Gibran memang memiliki dasar hukum untuk diuji, prosesnya harus berjalan berdasarkan putusan pengadilan, bukti, dan mekanisme konstitusional.

Peristiwa ini juga menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Ketika dugaan penyadapan justru menyasar kepala negara dan sejumlah tokoh penting, persoalan utamanya adalah memastikan bahwa institusi negara bekerja berdasarkan konstitusi, bukan loyalitas personal. Presiden telah meminta agar penanganan kasus dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa ditutup-tutupi. Arahan tersebut harus diwujudkan dalam penyidikan yang profesional dan dapat diuji publik.

Prabowo tidak boleh membiarkan perkara ini berubah menjadi pertarungan politik tanpa ujung. Tetapi Prabowo juga tidak boleh membiarkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan berlalu tanpa pertanggungjawaban.

Dengan kata lain, kedekatan historis Listyo dengan Jokowi adalah fakta. Penetapan Listyo sebagai tersangka merupakan perkembangan hukum yang harus diuji di pengadilan. Dugaan adanya keterlibatan Jokowi atau pihak lain harus segera diungkap.

Jangan sampai ambisi mempertahankan pengaruh kekuasaan justru menjadi bumerang politik. Jabatan Wakil Presiden bukan warisan keluarga, institusi negara bukan alat loyalitas pribadi, dan hukum tidak boleh tunduk kepada siapa pun. Sejarah demokrasi tidak akan menilai seseorang dari seberapa lama ia mampu mempertahankan pengaruh, melainkan dari seberapa besar penghormatannya terhadap batas-batas kekuasaan dan supremasi hukum.