Dua Tahun Presiden Prabowo, Investasi Rp3.923 Triliun Serap 5,48 Juta Tenaga Kerja

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa investasi tidak cukup hanya diukur dari besarnya modal yang masuk ke Indonesia. Hal yang jauh lebih penting adalah sejauh mana investasi tersebut mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan industri dalam negeri, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi nasional sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026 mencapai Rp3.923,2 triliun. Investasi tersebut tercatat menyerap 5.485.944 tenaga kerja. Angka ini memperlihatkan besarnya aktivitas ekonomi yang tercipta di tengah upaya pemerintah memperkuat fondasi perekonomian nasional.

Bagi masyarakat, angka investasi bukan sekadar laporan ekonomi. Di baliknya terdapat peluang seseorang mendapatkan pekerjaan, keluarga memperoleh penghasilan, serta daerah memiliki kesempatan untuk berkembang melalui aktivitas industri dan usaha produktif.

Investasi Tidak Lagi Terpusat di Pulau Jawa

Salah satu hal yang patut diperhatikan adalah persebaran investasi yang mulai menunjukkan keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa.

Dalam periode dua tahun tersebut, investasi di luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, Jawa mencatatkan Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.

Komposisi ini penting karena pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya bertumpu pada wilayah yang sejak lama menjadi pusat kegiatan industri. Daerah di luar Jawa juga membutuhkan investasi, lapangan kerja, infrastruktur, dan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pemerataan investasi memang tidak otomatis menghapus kesenjangan antardaerah. Namun, meningkatnya porsi investasi di luar Jawa menjadi perkembangan yang patut diapresiasi, sekaligus perlu dijaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan industri.

Hilirisasi Menjadi Jalan untuk Meningkatkan Nilai Tambah

Presiden Prabowo juga mendorong agar Indonesia tidak terus bergantung pada penjualan bahan mentah. Kekayaan sumber daya alam perlu diolah menjadi produk bernilai tambah sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Data Januari hingga September 2026 mencatat realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp480 triliun. Sektor mineral menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp335,1 triliun, disusul perkebunan dan kehutanan sebesar Rp83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp54 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp7,3 triliun.

Kontribusi investasi hilirisasi pada triwulan III 2026 juga mencapai 35 persen, meningkat dibandingkan sekitar 26 persen pada 2024.

Pengembangan industri nikel, baterai kendaraan listrik, dan berbagai produk turunannya menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri global. Dengan pengolahan yang semakin maju, Indonesia memiliki peluang untuk memperoleh nilai tambah lebih besar dibandingkan hanya menjual bahan mentah.

Meski demikian, keberhasilan hilirisasi tidak cukup dinilai dari besarnya investasi atau banyaknya pabrik yang dibangun. Pemerintah juga perlu memastikan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, penggunaan teknologi yang lebih baik, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok industri.

Dengan demikian, kekayaan alam Indonesia tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Perizinan Lebih Cepat, Investor Mendapat Kepastian

Selain mendorong masuknya modal, pemerintah berupaya membenahi persoalan birokrasi yang selama ini dapat menghambat kegiatan usaha.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa integrasi sistem perizinan kini melibatkan 28 kementerian dan badan. Pemerintah juga menerapkan mekanisme fiktif positif untuk kondisi tertentu ketika instansi terkait tidak menyelesaikan proses perizinan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Menurut Rosan, sekitar 328 perizinan telah diterbitkan melalui mekanisme tersebut.

Pemerintah turut memperkuat koordinasi dalam pengurusan izin tinggal terbatas atau KITAS bagi tenaga kerja asing. Proses layanan imigrasi yang sebelumnya dapat memakan waktu panjang ditargetkan menjadi lima hari.

Pembenahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan investasi bukan hanya soal menawarkan peluang bisnis, melainkan juga membangun sistem pelayanan yang lebih jelas dan dapat diprediksi.

Investor membutuhkan kepastian aturan dan waktu pelayanan. Namun, percepatan perizinan juga harus berjalan seiring dengan pengawasan, kepatuhan terhadap hukum, dan perlindungan kepentingan nasional. Birokrasi yang cepat harus tetap memastikan bahwa kegiatan usaha berlangsung secara bertanggung jawab.

Pekerjaan Rumah Berikutnya Adalah Memastikan Manfaatnya Merata

Pemerintah memiliki kebutuhan investasi sebesar Rp13.032,8 triliun hingga 2029 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi delapan persen. Target tersebut tentu membutuhkan kerja besar, mulai dari menjaga kepercayaan investor, memperbaiki iklim usaha, memperluas industri pengolahan, hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Capaian investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo memberikan modal penting untuk melanjutkan agenda tersebut. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa pertumbuhan investasi benar-benar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan angka investasi yang tinggi. Mereka membutuhkan pekerjaan dengan penghasilan layak, kesempatan bagi tenaga kerja lokal, harga kebutuhan yang terjangkau, dan peluang usaha yang semakin terbuka.

Karena itu, keberhasilan kebijakan investasi Presiden Prabowo pada akhirnya perlu diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.

Investasi yang berkualitas bukan sekadar modal yang masuk, melainkan modal yang menghasilkan pekerjaan, memperkuat industri nasional, meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia, dan menciptakan pertumbuhan yang lebih merata.

Dengan capaian Rp3.923,2 triliun dan penyerapan hampir 5,49 juta tenaga kerja, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki fondasi untuk melanjutkan pembangunan ekonomi. Tantangan berikutnya adalah memastikan fondasi tersebut berkembang menjadi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat di seluruh Indonesia.