Absennya Idham Azis Dalam Pertemuan Presiden Bersama Mantan Kapolri di Hambalang

Ketika isu dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar menjadi perhatian publik, ketidakhadiran seorang mantan Kapolri dalam forum silaturahmi para Mantan Kapolri bukan hanya persoalan kehadiran tetapi publik berhak mempertanyakan konteksnya.

Ada dua hal yang perlu dipisahkan secara tegas antara lain, dugaan tindak pidana yang harus dibuktikan melalui proses hukum dan dinamika hubungan antar petinggi kepolisian yang layak menjadi perhatian publik.

Presiden Prabowo menerima sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Minggu, 8 November 2026. Nama Jenderal Polisi (Purn.) Idham Azis, Kapolri periode 2019–2021, tidak tercantum dalam daftar sepuluh tokoh yang hadir. Fakta tersebut dikonfirmasi dalam pemberitaan dan daftar resmi Sekretariat Presiden.

Ketidakhadiran itu tentu tidak otomatis berarti Idham memiliki hubungan dengan perkara penyadapan ilegal. Belum ada dasar untuk menyimpulkan demikian. Namun, dalam situasi ketika seorang mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, diberitakan menjadi tersangka dugaan penyadapan ilegal, publik memiliki alasan untuk meminta penjelasan yang transparan mengenai berbagai relasi dan dinamika kepemimpinan di tubuh Polri.

Listyo Sigit merupakan Kapolri yang menggantikan Idham Azis pada Januari 2021. Dengan demikian, keduanya memiliki hubungan institusional langsung sebagai pejabat yang menjalankan estafet kepemimpinan Polri. Hubungan kedinasan tersebut penting ditelusuri secara proporsional. Kedekatan dalam struktur organisasi, kesinambungan kepemimpinan, atau hubungan personal tidak boleh dianggap sebagai bukti keterlibatan dalam tindak pidana.

Pertanyaan yang lebih mendasar yaitu apakah mekanisme pengawasan internal pada masa pergantian kepemimpinan berjalan efektif? Apakah ada kebijakan, prosedur, atau praktik yang perlu dievaluasi agar penyalahgunaan kewenangan tidak berulang?

Ada satu fakta menarik dalam proses pergantian kepemimpinan Polri pada 27 Januari 2021. Idham Azis secara langsung menyerahkan Panji Tribrata kepada Listyo Sigit sebagai simbol estafet kepemimpinan Korps Bhayangkara. Bahkan, Idham menyampaikan keyakinannya bahwa Listyo mampu membawa Polri menjadi lebih baik melalui program Presisi.

Artinya, hubungan keduanya bukan sekedar hubungan antar purnawirawan dan pejabat aktif, melainkan memiliki sejarah kesinambungan kepemimpinan yang terdokumentasi.

Di sinilah pertanyaan publik menjadi relevan. Jika Listyo Sigit kini terseret perkara dugaan penyadapan ilegal, apakah tidak penting bagi publik untuk mengetahui bagaimana pengawasan, pertanggungjawaban, dan kesinambungan kebijakan di lingkungan kepolisian selama masa transisi kepemimpinan tersebut?

Apakah Idham Azis mengetahui adanya persoalan tertentu selama masa kepemimpinannya? Apakah pernah ada laporan atau indikasi penyimpangan yang perlu ditindaklanjuti? Dan apakah ada alasan khusus di balik ketidakhadirannya di Hambalang? Semua itu merupakan pertanyaan yang layak dijawab.

Persoalan ini semakin serius karena penyidik juga dikabarkan mendalami dugaan makar dalam perkara penyadapan. Namun, penting dicatat bahwa berdasarkan pemberitaan 9 November 2026, dugaan makar masih dalam tahap pendalaman, sedangkan penetapan tersangka yang diberitakan berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Jika benar terdapat upaya sistematis untuk menyadap komunikasi Presiden, pejabat negara, dan tokoh-tokoh strategis tanpa dasar hukum, persoalannya bukan lagi hanya pelanggaran prosedur teknis. Itu menyangkut perlindungan komunikasi negara, keamanan nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang dapat dilihat sebagai forum pertukaran pengalaman lintas generasi. Tetapi di tengah persoalan serius yang sedang dihadapi institusi kepolisian, publik juga membutuhkan lebih dari sekadar simbol kebersamaan.

Ketidakhadiran Idham Azis tidak boleh dijadikan vonis politik. Namun, sejarah hubungannya dengan Listyo Sigit sebagai pendahulu dan penerus kepemimpinan Polri membuat pertanyaan tentang kesinambungan pengawasan institusi patut mendapat perhatian.

Presiden Prabowo pun perlu memastikan bahwa penanganan perkara ini berlangsung independen, transparan, dan tidak berubah menjadi pertarungan antar kelompok elite.

Dengan kata lain, yang harus dilindungi bukan reputasi seseorang, bukan solidaritas kelompok, dan bukan warisan jabatan. Yang harus dilindungi adalah negara, konstitusi, serta kepercayaan rakyat terhadap hukum. Sebab, dalam negara hukum, tidak ada mantan Kapolri yang kebal pemeriksaan, tidak ada jenderal yang berada di atas undang-undang, dan tidak ada kedekatan personal yang dapat menggantikan pembuktian.