Connect with us

Nasional

Janggal, Pakar IT Temukan Data Pemilih yang Lahir di Zaman Nabi Isa

Pakar IT Temukan Data Pemilih Yang Lahir Di Zaman Nabi Isa

Kejanggalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 kembali ditemukan. Kali ini giliran pakar IT, Agus Maksum, yang menemukan keberadaan sejumlah DPT aneh.

Dia bahkan mengaku menemukan DPT yang lahir di zaman Nabi Isa AS.

“Hidup sezaman dengan Nabi Isa AS. Namanya Sharmila dan Heni Anggraini, yang lahir tahun 1 masehi dan lahirnya 0107 (tanggal 1 Juli). (Selain itu) 300 ribu lebih (DPT) lahir 1873, 1874,” ungkapnya dalam diskusi Seknas Prabowo-Sandi, di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Keanehan data itu bahkan pernah dibuktikan sendiri oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh dalam sebuah wawancara di acara televisi.

“Waktu itu Mbak Balqis TV One waktu (wawancara) Pak Zudan itu minta data saya. Saya kirim aja acak. Kemudian ditunjukkan kemudian dibilang Pak Zudan ah ini pasti salah. Begitu dicek ternyata benar muncul 1873. Itu acara fakta,” tegasnya.

Tak hanya itu, lanjut Agus, pihaknya juga menemukan ada banyak sekali orang yang terlahir pada tahun 1900 Masehi. Kalau dihitung-hitung, umur mereka saat ini sudah mencapai 119 tahun.

“Banyak sekali (DPT yang mencurigakan). Kalau mau tak munculkan semua, ada yang tahun 9 ribu. Banyak sekali. Ada orang lahir dalam satu TPS itu 01 07 tahun ’63 sama semua,” pungkasnya.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga telah melapor ke KPU RI terkait 17,5 juta DPT yang mencurigakan. Terkait itu, Agus memastikan bahwa temuan BPN bukan isapan jempol belaka.

“17,5 juta itu adalah akumulasi data ganda,” tegasnya

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Deklarasi Menang, Prabowo-Sandi Akan Pimpin RI Periode 2019-2024

Pasangan capres-cawapres, Prabowo-Sandi deklarasi menangkan Pilpres 2019 - (18/04/2019)- kabarmerpati.com

 kabarmerpati.com, JAKARTA – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno deklarasikan kemenangan di Pilpres 2019.

Deklarasi tersebut, dihadiri sejumlah pimpinan partai koalisi di di Kartanegara, kebayoran Baru, Kamis (18/4).

Deklarasi itu diklaim berdasarkan hasil penghitungan tim internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

“Pada hari ini saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandi mendeklarasikan kemenangan residen dan wapres tahun 2019-2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 62 persen dan C1 yang telah kami rekapitulasi,” kata Prabowo, Kamis (18/4).

Diketahui, saat ini sejumlah lembaga survei telah merilis hitung cepat dan menempatkan pasangan capres cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres.

Perhitungan resmi KPU dijadwalkan akan diumumkan pada Mei 2019 mendatang.

Prabowo mengatakan sengaja mendeklarasikan kemenangan ini secara lebih cepat karena mengklaim punya bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan di sejumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dia juga mengajak seluruh pendukungnya untuk sujud syukur menyambut deklarasi kemenangan ini.

“Kepada seluruh pendukung pasangan 02 dari berbagai kalangan dari parpol koalisi para ulama relawan tokoh agama dari semua agama para pemuda pemudi milenial seluruh emak dan bapak militan kami ajak bersyukur rasa syukur yang sedalam-nya,”katanya.

Prabowo juga meminta pendukungnya agar tidak jumawa menanggapi kemenangannya itu.

“Inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk segera pererat seperti yang dikatakan Jokowi agar rantai putus disambung kembali. Sudah tentu saya dan Sandi akan tetap bersahabat dengan pak Jokowi dan Ma’ruf Amin,” katanya.(*)

Continue Reading

Nasional

Mengapa Polisi Malaysia Hentikan Penyelidikan Coblos Ilegal?

Ada perkembangan yang sangat mengerikan dan mengherankan terkait coblos illegal surat suara di Malaysia. Polisi Diraja Malaysia (PDM), kemarin (14/4/2019). - kabarmerpati.com

By Asyari Usman

kabarmerpati.com, JAKARTA – Ada perkembangan yang sangat mengerikan dan mengherankan terkait coblos illegal surat suara di Malaysia. Polisi Diraja Malaysia (PDM), kemarin (14/4/2019), mengatakan mereka mencapai kesepakatan dengan Polri untuk tidak melanjutkan kasus itu karena tidak menemukan pelanggaran undang-undang Malaysia.

Apa yang terjadi? Mengapa PDM tiba-tiba mennghentikan penyelidikan kasus coblos illegal itu? Padahal, kubu 01 percaya bahwa pencoblosan itu dilakukan, digerebek, dan diviralkan oleh kubu 02?

Nah, kalau orang dari kubu 02 yang dikatakan merekayasa kecurangan itu, bukankah ini kesempatan untuk membuktikannya? Mengapa dihentikan? Mungkinkah Polri meminta PDM menghentikan itu?

Apa kira-kira jawaban untuk penghentian penyelidikan itu?

Ada kemungkinan bahwa penyelidikan lebih lanjut akan sangat membahayakan posisi caspres 01 dan beberapa caleg DPRRI dapil DKI Jakarta. Kenapa? Boleh jadi jumlah surat suara yang telah dicoblos di tanda gambar 01 itu jumlahnya sangat besar. Seperti terlihat di dalam rekaman video penggerebekan, tampak jelas begitu banyak tas plastik hitam dan karung putih yang isinya patut diduga adalah surat suara yang terlah tercoblos tanda gambar 01.

Ada yang memperkirakan jumlah surat suara tercoblos 01 yang ditemukan di dua TKP yang berada di kawasan Bangi, Kajang, itu mencapai puluhan ribu lembar.

Penemuan tanggal 11 April 2019 itu terjadi di dua lokasi. Pertama, di satu bangunan ruko yang terdapat di Taman Universiti Sungai Tungkas, Bangi, Selangor. Di sini, ditemukan 20 tas diplomatik, 10 kantung plastik hitam, dan 5 karung goni putih dengan tulisan ‘Pos Malaysia’. Jumlah surat suara yang telah dicoblos 01 dan caleg nomor urut 3 (NasDem) diperkirakan antara 10-20 ribu lembar.

Kedua, ditemukan lokasi penyimpanan surat suara per pos (surat suara yang dikirim lewat pos). Di satu rumah di kawasan Bandar Baru, Bangi, juga di Selangor. Di sini ditemukan 158 karung yang patut diduga berisi surat suara. Diduga berat, surat suara ini tercoblos 01 dan caleg nomor urut 2 (NasDem). Nomor urut 2 adalah Davin Kirana, anak Rusdi Kirana (dubes RI di Malaysia). Jumlah surat suara diperkirakan antara 40-50 ribu lembar.

Yang menemukan surat suara tercoblos itu adalah ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahara Ulyana, bersama anggotanya Rizki Israeni Nur. Yaza menjelaskan rincian ini lewat keterangan tertulis yang dimuat di dalam media online, IND Times.

Patut pula diduga bahwa pencoblosan illegal tsb terjadi di banyak tempat di Malaysia. Besar kemungkinan tidak hanya di dua lokasi itu. Sehingga, kalau PDM melakukan pengusutan lebih lanjut, bisa saja akan ditemukan lagi ribuan atau puluhan ribu lembar surat suara yang telah tercoblos di tanda gambar 01.

Boleh jadi, skala kecurangan itu telah atau akan mencapai batas pelanggaran yang bisa mendiskualifikasikan paslon 01. Diduga, dalam rangka menghindarkan hal inilah PDM menghentikan penyelidikan. Dan ini sinkron dengan pernyataan KPU bahwa surat suara yang dicoblos illegal di Malaysia itu, dianggap tidak ada. “Dianggap sampah saja,” kata komisioner KPU, Ilham Saputra, kemarin (14/4/2019) di kantornya di Menteng, Jakarta

Dengan gambaran situasi seperti ini, ada kemungkinan pihak Indonesia menyampaikan permintaan agar pengusutan (siasat) oleh PDM dihentikan. Dan dinyatakan ‘case close’ (perkara ditutup). Logisnya, kalau kubu 01 yakin kecurangan ini adalah rekayasa kubu 02, pastilah mereka akan sangat ngotot agar PDM mengusutnya tuntas.

Faktanya, jumlah surat suara tercoblos illegal yang ditemukan itu sangat besar sehingga tidak masuk akal untuk dikerjakan oleh orang-orang kubu 02. Tak logis untuk ditimpakan kasus ini ke kubu 02.

Bukti yang sangat krusial dalam temuan kecurangan ini adalah tas diplomatik. Tas ini tidak bisa didapat secara sembarangan. Bisa dikatakan 99% mustahil orang kubu 02 bisa menguasai tas diplomatik.

BPN Prabowo-Sandi seharusnya mengejar kasus pencurangan besar ini. Dari sini bisa saja terungkap skenario jahat yang telah direncanakan secara sistematis. *Penulis adalah wartawan senior.

Continue Reading

Nasional

Lapitek Ukri Sebut Prabowo-Sandi Unggul di Jabar dan Nasional

LEMBAGA Afiliasi Penelitian Ilmu dan Teknologi Universitas Kebangsaan RI (Lapitek UKRI) merilis survei Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kamis (11/4/2019). - kabarmerpati.com

kabarmerpati.com, BANDUNG – LEMBAGA Afiliasi Penelitian Ilmu dan Teknologi Universitas Kebangsaan RI (Lapitek UKRI) merilis survei Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan keunggulan Pasangan Prabowo-Sandi 78,5 persen dan Pasangan Jokowi -Ma’ruf Amin 21,5 persen untuk Jawa Barat.

Sementara itu, untuk tingkat nasional yakni pasangan Prabowo-Sandi 63 persen dan Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin 37 persen.

Ketua LPPM UKRI, Rohmanizar Setiadi mengatakan bahwa survei tersebut dilakukan metode random sampling dengan koresponden 10.252 dari berbagai provinsi di Indonesia. Lebih jauh, margin error 2,19 persen dan tingkat kepercayaan 95,5 persen.

“Dalam survei ini kita menggunakan aplikasi sebagai pengganti formulir, sehingga lebih cepat. Yang ditanyakan cuma satu yakni sosok kepemimpinan nasional seperti apa kedepan, jadi tidak banyak interaksi,” ungkapnya kepada wartawan di UKRI, Jln. Ters. Halimun, Kota Bandung, Kamis (11/4/2019).

Menurutnya, aplikasi tersebut lebih memudahkan dalam memperoleh data, sementara untuk usia koresponden yakni yang telah memiliki hak pilih. Pihaknya sendiri memanfaatkan kemajuan teknologi, dalam melaksanakan proses survei tersebut.

Dikatakannya, selain dalam aplikasi tersebut, koresponden tinggal melakukan klik pada salah satu gambar Capres-Cawapres. Setelah itu, maka data akan langsung tersimpan di database, dimana hasil tersebut diperoleh dalam waktu 10 hari.

“Kita memanfaatkan pengembangan teknologi dan digital dalam survei ini, dengan menguji aplikasi berbasis android ini. Hasilnya juga cukup akurat dan tingkat kepercayaan cukup tinggi,” katanya.

Disingging terkait jomplangnya suara di Jawa Barat, lanjutnya, pihak masih melakukan analisis lebih jauh terkait hasil tersebut. Karena diakuinya, pihaknya sendiri melihat berbagai faktor terkait penyebab dari perbedaan suara yang cukup signifikan tersebut.

“Kita sedang analisis lebih jauh, karena harus melihat dari berbagai faktor dengan perubahan trend yang cukup signifikan ini,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UKRI Bandung, Boyke Setiawan mengatakan bahwa survei tersebut sebagai bentuk partisipasi UKRI dalam dunia politik, terlebih dengan momentum Pilpres. Melihat dengan masih kurangnya partisipasi kaum intelektual atau cendikiawan, yang mau ikut membangun bangsa khususnya di bidang politik.

“Dalam survei ini kejujuran yang nomor satu, kalau tidak apa bedanya dengan survei yang lain, kalau mau dibedah silahkan,” tambahnya.

Continue Reading

Top Access