Connect with us

Opini

Catatan Rachland Nashidik Soal Pembentukan Tim Gabungan Kasus Novel

Rachland Nashidik, Wakil Sekjen Partai Demokrat Jakarta, 16 Januari 2019

Pembentukan Tim Gabungan untuk kasus Novel tentu perlu disambut secara pantas. Namun demi kejujuran perlu disampaikan beberapa catatan.

1. Saya terus terang bingung kenapa Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Kapolri berupa pembentukan Tim Gabungan untuk kasus Novel. Tugas Komnas HAM adalah memastikan kinerja polisi selalu berada dalam konformitasnya pada norma norma HAM. Kalau mengevaluasi kinerja Polda dalam kasus Novel, dan karena menilai tak cukup lalu komnas mendesak Kapolri ambil alih dengan membentuk Tim Gabungan: tidakkah itu sebenarnya pekerjaan Kompolnas? Tugas Komnas HAM itu menggebrak meja Presiden, bukan meja Kapolri.

2. Ada kekacauan konseptual. Suatu pelanggaran HAM dalam kasus Novel bisa terjadi karena Polisi membiarkan kasus ini hingga hak Novel atas perlakuan sama di muka hukum tidak dipenuhi. Bila itu terjadi, Komnas HAM wajib turun tangan. Misalnya dengan mendesak atau menyampaikan rekomendasi kepada Presiden agar dibentuk Tim Pencari fakta untuk membantu polisi. Di sini lucunya: alih alih menggebrak meja Presiden, Komnas HAM malah mengevaluasi kinerja Polda. Lalu mendesak kasus Novel diambil alih oleh Kapolri dengan membentuk Tim Gabungan. Ini sama saja dengan mengakui Polisi bekerja, kendati diperlukan tambahan keseriusan. Soalnya, bila polisi bekerja, lalu dimana letak pelanggaran HAM dalam kasus Novel? Kalau begitu, apa dasar bagi Komnas HAM turun tangan dalam kasus Novel?

3. Siapapun arsitek di belakang Tim Gabungan Kasus Novel, dia tidak mempelajari evolusi Tim Pencari Fakta dalam sejarah politik Indonesia paska reformasi. Bandingkan dengan TGPF Kerusuhan Mei 1998 dan dengan TPF Munir sebagai benchmark. Yang pertama didasari Keputusan sejumlah menteri, yakni Menhan/Panglima ABRI, Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri dan Menteri Peranan Wanita. Yang kedua bahkan didasari oleh Keputusan Presiden. Itu evolusinya dari sisi otoritas. Evaluasinya, kendati TGPF kerusuhan Mei 98 memiliki dasar otoritas yang kuat dan jurisdiksi yang luas, namun at the end of the day diakui memiliki kelemahan. TGPF bagaimanapun “cuma pencari fakta”. Hasil temuan-temuannya, meski penting dari sisi pencarian kebenaran, namun tak berlaku sebagai barang bukti dalam proses hukum. Temuan TGPF harus diserahkan kepada Polisi untuk ditindaklanjuti oleh penyelidikan dan kemudian penyidikan, apabila bisa. Ini antiklimaks. Belum tentu Polisi mau atau bisa menindaklanjuti temuan. Soal lain, otoritas menteri ternyata tidak cukup, kurang kuat, untuk menembus tembok tembok kesulitan yang membentengi kejahatan akibat abuse of power. Evaluasi itulah yang membuat TPF Munir berbeda. TPF Munir dibentuk oleh otoritas lebih tinggi, yakni Presiden. Inilah kepanjangan tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membantu dan melindungi polisi dalam menyelidiki kasus Munir. Melapor langsung pada Presiden, tim ini dengan sengaja dirancang untuk diketuai penyidik Polri (Brigjen. Marsudhi Hanafi). Agar temuan-temuan Tim bisa langsung dijadikan barang bukti bagi proses hukum, apabila memenuhi syarat.

4. Dengan kata lain, Tim Gabungan Kasus Novel berada di luar atau melawan evolusi Tim Pencari Fakta di Indonesia. Sebagai Tim Pencari Fakta, dia “cuma” didasari Keputusan Kapolri. Artinya, ini sejatinya adalah tim polisi biasa yang keanggotaannya ditambahi dari unsur non-polisi. Di sini kita bertemu kejanggalan. Bila ini tim polisi, masak iya pekerjaannya cuma cari fakta? Sebaliknya, bila tim ini melakukan pekerjaan normal polisi yaitu menyelidiki kejahatan, apa perlunya membentuk “Tim Gabungan”, yang dari sisi nama mengingatkan publik pada TGPF Kerusuhan Mei dan TPF Munir? Ke sana sini tak sampai.

5. Kesimpulannya, Tim Gabungan Kasus Novel ini “tailor made” agar pas dengan kepentingan politik Jokowi dalam Pemilu dan debat besok. Tim ini bukan hanya akan mengeluarkan kasus Novel dari daftar kesalahan Jokowi dalam urusan perlindungan HAM. Ia juga memberi kesan seolah Jokowi bertekad menuntaskan kasus Novel. Namun, bila tim ini gagal atau tak selesai, Jokowi tinggal menyalahkan polisi. Lalu menegaskan: “Itu tak ada hubungan dengan saya. Tim itu dibentuk atas rekomendasi Komnas HAM, bukan saya”.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Jokowi Enggan Sampaikan Visi-Misi, Prabowo Unggul Satu Kosong

JAKARTA, Direktur Nurjaman Center Indonesia For Demokracy (NCID) Jajat Nurjamat mengatakan pembatalan acara penyampaian visi –misi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran Jokowi – Ma’ruf hanya mau mengutus tim sukses (stuntman) menguntungkan kubu Prabowo. Pasalnya, sesuatu yang tidak lazim jika penyampaiam visi-misi di wakilkan, apalagi sekelas capres.

“Visi-Misi merupakan hal baku bagi setiap kandidat yang mana bertujuan supaya masyarakat mengerti bagaimana negara ini akan di kelola ke depannya, kaitannya dengan peran dari stuntman tadi, ini yang sangat menarik karena akibat dari kejadian ini malah muncul persepsi jangan-jangan memang pada dasarnya capres ini belum paham terkait visi-misinya sendiri, di sisi lain kubu Prabowo yang terlihat lebih siap justru malah di untungkan dengan skor 1.0 untuk kubu Prabowo”, tutur Jajat.

Jajat menambahkan, efek domino dari kejadian ini juga sebagai pihak penyelengara KPU terkena dampaknya yang di nilai tidak konsisten menjalankan program yang disusunnya sendiri. Padahal, seharusnya jika KPU bersikap profesional agenda tersebut bisa tetap berjalan terlepas dari siapa aktor yang akan menyampaikan visi-misi nantinya. Jangan karena tidak ada kesepakatan program yang sudah dibuat sendiri oleh KPU tidak di jalankan.

“Sikap tidak tegas yang di tunjukan oleh KPU malah dikhawatirkan akan mendgradasi kepercayaan masyarakat kepada KPU itu sendiri sebagai pihak penyelenggara, karena disinilah KPU di uji sejauh mana kemapmpuannya dalam menempatkan posisinya, saya khawatir akibat dari kejadiam imi malah akan memuncul dugaan jika KPU tidak tegas sehingga sikap netralnya di ragukan, tentunya ini sangat berbahaya dan bisa mendegradasi jumlah pasrtisipan pemilu dan pilpres 2019″, tutup Jajat.

Continue Reading

News

Jika KPU Tak Netral, Apa Gunanya Pemilu?

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Rakyat makin geram terhadap sikap KPU. Awalnya curiga kok KPU bikin kotak surat suara dari kardus. Itu terjadi di saat kepercayaan rakyat sedang anjlok. Otomatis muncul kecurigaan adanya rencana kecurangan. Rasa curiga ini berawal dari data DPT (Daftar Pemilih Tetap) masih bermasalah. Lalu muncul fakta KTP berceceran di berbagai tempat. Tiada ujung dalam pengusutan. Tak ada terduga, apalagi tersangka.

Berbagai alasan normatif dibuat. Pertama, karena adanya aturan yang membolehkan. Kedua, untuk menekan anggaran negara. Jelas terkesan mengada-ada. Ganjil, alias tak masuk di akal. Hajat demokrasi yang sangat penting, dan ditunggu rakyat karena akan menentukan masa depan bangsa seolah dipermainkan. Ini bukan soal kardus. Ini masalah akses dan potensi kecurangan. Bukan rahasia umum bahwa pemilu kita selama ini sarat kecurangan. Eh, malah diperlebar aksesnya dengan kotak suara dari bahan kardus.

Belum selesai soal ini, muncul kebijakan baru KPU: penyampaian visi dan misi dibatalkan. Alasannya? Dua pihak tak ada kesepakatan. Petahana minta diwakili oleh timses, sementara kubu Prabowo-Sandi menuntut Paslon yang menyampaikan. Akhirnya, batal! Aneh, aturan KPU diserahkan pada kesepakatan Paslon. Kalau gak disepakati, gak jadi. Kalau aturan diserahkan ke Paslon, kenapa dua Paslon gak suit aja. Humpimpah alaikum gambreng. Lahirlah presiden dan wakil presiden baru. Kelar negeri ini.

Nampak sekali kalau KPU tidak punya standar bagaimana membuat aturan dan kebijakan untuk mengawal pemilu agar berkualitas. Jangan sampai rakyat bilang bahwa standar KPU sudah disesuaikan dengan standar kemenangan Paslon. Kalau benar begitu, KPU telah berubah fungsi jadi pemain, bukan wasit. Dan ini akan jadi pembunuhan pelan-pelan dan sistematis terhadap demokrasi. Dengan begitu, masa depan bangsa akan terancam.

Masalah pembatalan visi dan misi sedang hangat diperbincangkan publik, datang lagi kebijakan baru yang tak kalah anehnya. KPU membuat keputusan untuk mengirimkan bocoran pertanyaan ke Paslon seminggu sebelum debat dimulai. Apa alasanya? Agar Paslon punya waktu mempelajari, dan menyiapkan jawabannya dengan detil.

Kita bisa bayangkan jika pemimpin dihadapkan pada berbagai masalah bangsa yang datang tiba-tiba. Tak terduga, dan keluar dari rencana. Kalau dihadapkan pada pertanyaan spontan panelis saja gak siap, bagaimana mau menghadapi problem besar bangsa yang tiba-tiba?

Justru yang dibutuhkan dari seorang pemimpin adalah kemampuannya menghadapi masalah. Bagaimana di tengah masalah itu ia tampil untuk memberikan solusi.

Banyak masalah bangsa yang datang tiba-tiba. Gempa dan tsunami bertubi-tubi di saat dolar naik, utang mulai sulit dan APBN defisit. Bagaimana cara mengatasinya? Disinilah kecerdasan dan insting seorang pemimpin akan menentukan. Misal, musibah datang, pemimpin hadir ke pengungsian, ke rumah sakit, untuk pertama, memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin yang selalu hadir di tengah rakyat yang terdampak bencana. Kedua, instruksikan kepada kementerian dan dinas terkait untuk mendata dan menyelesaikan kebutuhan mereka. Bila perlu, gunakan anggaran dari pos lain. Ini dharurat. Jadi, datang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kebijakan. Bagaimana jadi pemimpin jika tidak siap untuk reaksi tanggap dharurat?

Rencana oktober produksi mobil Esemka. Lalu, uji emisi gak lolos. Bagaimana solusi alternatifnya agar rakyat tak kecewa? Disinilah seorang pemimpin dituntut kecerdasan, kecekatan dan ketegasannya. Jangan bilang: itu bukan urusan pemerintah. Itu urusan perusahaan swasta. Loh!

Rupiah anjlok dan dolar melambung tinggi. Padahal janjinya diangka 10 ribu rupiah. Das sain gak sesuai das sollen. Ekspektasi tak seindah kenyataan. Seorang pemimpin dituntut untuk cerdas dan bertanggung jawab dalam menyikapi. Tidak boleh diam, apalagi berlagak lupa.

Masalah bangsa ada yang predictable, mudah diprediksi, tapi banyak yang unpredictable, tak bisa diprediksi. Karena itu, butuh pemimpin yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Pemimpin adalah eksepsional person. Manusia yang berbeda.

Debat capres-cawapres yang selama ini berlaku yaitu mendayagunakan para panelis untuk membongkar isi otak capres-cawapres itu sangat bagus. Para panelis mengajukan berbagai pertanyaan terkait dengan kondisi bangsa, dan menguji sejauhmana para calon pemimpin bangsa ini mengerti dan menguasai problem bangsa yang akan dipimpinnya. Lalu memberi solusi cepat dan tepat. Ini on the track. Dari sini rakyat bisa menilai kemampuan para calon pemimpin.

Anehnya, KPU mau merubahnya. Rencananya, pertanyaan lebih dulu dikirim ke capres-cawapres. Ini jadi kesempatan bagi capres-cawapres untuk menyerahkan pertanyaan-pertanyaan itu ke timses. Jawabannya tinggal dihafal dan disampaikan saat debat.

Kalau begitu, lalu apa gunanya nyapres dan nyawapres kalau untuk menjawab pertanyaan saja harus menghafal dari timsesnya? Ini modus menghindar. Jangan sampai bilang: saya mau ngetes para timses saya. Silahkan timses anu…. Lah pripun toh mas…

Keputusan KPU tentang pembatalan penyampaian visi-misi dan mengirim pertanyaan ke Paslon sebelum jadual debat, ini sangat berbahaya. Pertama, akan melahirkan pemimpin yang boleh jadi tak paham dengan visi dan misinya. Karena, tanggungjawabnya diserahkan kepada timses. Kedua, akan lahir pemimpin yang tidak siap dengan masalah. Ketiga, membuat pemimpin akan kehilangan legitimasi dari rakyatnya.

Dugaan publik terus tumbuh bahwa KPU tidak sedang menjadikan demokrasi sebagai ikhtiar untuk melahirkan kepemimpinan yang berkualitas, tapi KPU ada untuk melayani paslon tertentu. Jika kecurigaan ini menguat, legitimasi KPU makin lemah dan pemilu terancam. Rakyat akan berpikir, untuk apa pemilu diselenggarakan jika KPU tak netral?

Jakarta, 5/1/2019

Continue Reading

News

Opini : Menguji Janji Capres

Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Jakarta, 2/1/2019

Pilpres adalah ajang kompetisi program. Sebelum program dibuat, para calon akan diuji pengetahuannya tentang bangsa ini. Mulai soal energi, pendidikan, masalah pengangguran, hingga masalah hukum, pendidikan dan HAM. Lalu, apa program-program jenius yang akan ditawarkan oleh Paslon.

Dari dua hal ini rakyat akan menilai. Mana diantara Paslon yang paling ok penguasaannya tentang Indonesia dan kemampuannya menawarkan program. Tentu, ini bagi pemilih yang menggunakan otaknya. Mereka adalah para pemilih rasional. Sayangnya, pemilih rasional gak banyak jumlahnya. Yang paling banyak itu pemilih emosional.

Pemilih emosional itu cirinya dua. Pertama, memilih berdasarkan pilihan tokoh, kiyai dan ormasnya. Pokonya mati urip nderek ormas. Fanatik! Mereka memarkir otaknya dan mengabaikan kecerdasannya. Males mikir. Padahal, elit ormasnya itu rasional. Siapa yang diprediksi menang, apa kompensasi buat elitnya, dan keuntungan apa yang akan disiapkan untuk ormasnya. Rasionalitas transaksional dan Pragmatisme model ini lumrah terjadi pada sejumlah ormas. Ormas yang mana? Anda pasti sudah paham tanpa harus disebutkan.

Kedua, karena benci sama calon yang lain. Kebencian ini bukan dilatarbelakangi oleh faktor integritas, moral, atau rendahnya kapasitas paslon. Tapi lebih pada persoalan pribadi, atau karena Paslon lain didukung oleh tokoh, partai atau ormas yang tak disukainya. Apalagi kemudian timses mampu menggandakan kebencian itu dengan hoak dan propaganda. Mujarab! Langsung cespleng!

Ingat 2014? Muncul Isu: jika Prabowo kalah, Ahmad Dhani mau potong kemaluannya. Seminggu setelah pilpres, ada 18 media minta maaf kepada Ahmad Dhani karena telah ikutan menframing hoax itu. Apakah pilpres 2019 masih akan ada hoax? Auranya makin parah. Hoak seperti inilah yang jadi hidangan lezat bagi pemilih emosional. Pasukan fanatik yang tak bernalar.

Indonesia akan melahirkan pemimpin yang relatif baik, jika para pemilihnya didominasi dari kalangan rasional. Isu yang diterima, didiskusikan dan meriah di kalangan pemilih rasional terkait dengan program.

Pemilih rasional akan mampu menyangkal pertama, isu-isu hoax (black campign). Kedua, isu-isu murahan seperti alpateka, selamat natal, ziarah kubur dan wudhu (negatif campign). Ketiga, isu yang tak ada relevansinya dengan kepemimpinan, seperti imam shalat, bacaan al-Quran dan faktor keturunan.

Di hadapan pemilih rasional, program adalah janji. Setiap Paslon dituntut untuk membuat janji terbaiknya. Janji yang baik itu jika pertama, jadi solusi terhadap problem dan kebutuhan rakyat. Kedua, janji itu bisa direalisasikan. Sebaik dan sehebat apapun program yang dijanjikan, jika tak dapat direalisasikan, itu mah penipuan. Bohong! Nah, para pemilih rasional bisa membaca apakah janji itu logis atau tidak. Jujur atau bohong-bohongan.

Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf dituntut untuk secara cerdas menawarkan janji-janji dalam program yang menarik hati rakyat. Yaitu, janji yang dirasa rakyat mampu menjadi solusi terhadap problem dan kebutuhan rakyat selama ini. Yang paling up to date saat ini terkait dengan kedaulatan pangan, kepastian harga pokok yang murah, tersedianya lapangan kerja, subsidi BBM, TDL, dan pupuk, keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh dan UMKM sebagai komunitas kelas bawah, juga jaminan dan dukungan usaha, dan seterusnya.

Siapa yang janji politiknya paling ok dan menarik, rakyat akan memutuskan untuk memilih. Disini, Jokowi punya masalah. 2014 janji Jokowi mayoritas tak terealisir. Mungkinkah Jokowi akan janji lagi? Sulit! Ada beban bagi kubu Jokowi-Ma’ruf untuk membuat janji. Pasti akan dianggap bohong. Padahal, itu program yang harus ditawarkan kepada -dan dinilai oleh- rakyat.

Pepatah bilang: jika anda ingin tahu tentang seseorang, lihatlah masa lalunya. Jokowi punya track record buruk soal janji. Ini menyangkut tidak saja soal kapasitas, yaitu ketidakmampuan Jokowi merealisasikan janji, tapi juga integritas. Dianggap tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah diucapkan. Apalagi, hingga hari ini Jokowi belum pernah klarifikasi, lalu minta maaf kepada rakyat atas janji-janjinya yang tidak terealisasikan. Sampai beredar meme: “2019, janji lagi”. Saya kira, tak semudah itu.

Berarti, Jokowi gagal? Jika ukurannya janji politik, jawabnya iya. Pemimpin dianggap gagal jika pertama, hasil kerja dan kebijakannya tak sesuai ekspektasi rakyatnya. Kedua, tidak merealisasikan janji-janji politiknya. Saya kira, soal ini semua sepakat.

Apakah berarti Jokowi tidak akan terpilih lagi? Jika pemilihnya mayoritas adalah pemilih rasional, Jokowi sulit untuk terpilih kembali. Fakta surveinya, di kalangan pemilih kelas menengah ke atas dan pemilih perkotaan, suara untuk Jokowi rendah. Di medsos, dimana para penggunanya adalah masyarakat perkotaan dan rasional, suara Jokowi-Ma’ruf jauh di bawah Prabowo-Sandi.

Namun mesti dipahami, bahwa mayoritas pemilih Indonesia adalah pemilih emosional. Preferensi psikologis jauh lebih besar dari preferensi rasional. Faktor pencitraan dan isu-isu paikologis masih sangat berpengaruh. Rasionalitas program seringkali tak mudah menyentuh komunitas emosional ini. Akibatnya, terjadi proses pembodohan rakyat yang terus menerus. Akhirnya, paslon bertindak pragmatis dengan berebut suara di tokoh dan elit ormas. Mereka adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dan jadi rujukan bagi para pemilih emosional. Karenanya, tokoh dan elit ormas sering panen saat pemilu, baik pileg, pilkada maupun pilpres.

Isu yang berkembang di kalangan para pemilih emosional tak jauh dari isu alpateka dan imam shalat. Sedih bukan? Tapi, itulah kualitas demokrasi kita. Belum ada tanda-tanda yang menggembirakan.

Tugas elit, media (?) dan para akademisi adalah mendorong masyarakat memilih dengan kesadaran dan kecerdasannya. Yaitu, fokus membaca program yang dijanjikan Paslon sebagai “baiat politik”. Program yang dijanjikan bagus tidak? Masuk akal tidak? Jika bagus dan masuk akal, pilih. Jika buruk, atau bagus tapi gak masuk akal, jangan pilih. Apalagi jika janji itu bohong. Akibat memilih pemimpin yang bohong, bangsa ini akan jadi tumbal keserakahan, bukan hanya lima tahun, tapi berdampak puluhan tahun kedepan.

 

Continue Reading

Top Access