Connect with us

News

Opini : Menguji Janji Capres

Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Jakarta, 2/1/2019

Pilpres adalah ajang kompetisi program. Sebelum program dibuat, para calon akan diuji pengetahuannya tentang bangsa ini. Mulai soal energi, pendidikan, masalah pengangguran, hingga masalah hukum, pendidikan dan HAM. Lalu, apa program-program jenius yang akan ditawarkan oleh Paslon.

Dari dua hal ini rakyat akan menilai. Mana diantara Paslon yang paling ok penguasaannya tentang Indonesia dan kemampuannya menawarkan program. Tentu, ini bagi pemilih yang menggunakan otaknya. Mereka adalah para pemilih rasional. Sayangnya, pemilih rasional gak banyak jumlahnya. Yang paling banyak itu pemilih emosional.

Pemilih emosional itu cirinya dua. Pertama, memilih berdasarkan pilihan tokoh, kiyai dan ormasnya. Pokonya mati urip nderek ormas. Fanatik! Mereka memarkir otaknya dan mengabaikan kecerdasannya. Males mikir. Padahal, elit ormasnya itu rasional. Siapa yang diprediksi menang, apa kompensasi buat elitnya, dan keuntungan apa yang akan disiapkan untuk ormasnya. Rasionalitas transaksional dan Pragmatisme model ini lumrah terjadi pada sejumlah ormas. Ormas yang mana? Anda pasti sudah paham tanpa harus disebutkan.

Kedua, karena benci sama calon yang lain. Kebencian ini bukan dilatarbelakangi oleh faktor integritas, moral, atau rendahnya kapasitas paslon. Tapi lebih pada persoalan pribadi, atau karena Paslon lain didukung oleh tokoh, partai atau ormas yang tak disukainya. Apalagi kemudian timses mampu menggandakan kebencian itu dengan hoak dan propaganda. Mujarab! Langsung cespleng!

Ingat 2014? Muncul Isu: jika Prabowo kalah, Ahmad Dhani mau potong kemaluannya. Seminggu setelah pilpres, ada 18 media minta maaf kepada Ahmad Dhani karena telah ikutan menframing hoax itu. Apakah pilpres 2019 masih akan ada hoax? Auranya makin parah. Hoak seperti inilah yang jadi hidangan lezat bagi pemilih emosional. Pasukan fanatik yang tak bernalar.

Indonesia akan melahirkan pemimpin yang relatif baik, jika para pemilihnya didominasi dari kalangan rasional. Isu yang diterima, didiskusikan dan meriah di kalangan pemilih rasional terkait dengan program.

Pemilih rasional akan mampu menyangkal pertama, isu-isu hoax (black campign). Kedua, isu-isu murahan seperti alpateka, selamat natal, ziarah kubur dan wudhu (negatif campign). Ketiga, isu yang tak ada relevansinya dengan kepemimpinan, seperti imam shalat, bacaan al-Quran dan faktor keturunan.

Di hadapan pemilih rasional, program adalah janji. Setiap Paslon dituntut untuk membuat janji terbaiknya. Janji yang baik itu jika pertama, jadi solusi terhadap problem dan kebutuhan rakyat. Kedua, janji itu bisa direalisasikan. Sebaik dan sehebat apapun program yang dijanjikan, jika tak dapat direalisasikan, itu mah penipuan. Bohong! Nah, para pemilih rasional bisa membaca apakah janji itu logis atau tidak. Jujur atau bohong-bohongan.

Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf dituntut untuk secara cerdas menawarkan janji-janji dalam program yang menarik hati rakyat. Yaitu, janji yang dirasa rakyat mampu menjadi solusi terhadap problem dan kebutuhan rakyat selama ini. Yang paling up to date saat ini terkait dengan kedaulatan pangan, kepastian harga pokok yang murah, tersedianya lapangan kerja, subsidi BBM, TDL, dan pupuk, keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh dan UMKM sebagai komunitas kelas bawah, juga jaminan dan dukungan usaha, dan seterusnya.

Siapa yang janji politiknya paling ok dan menarik, rakyat akan memutuskan untuk memilih. Disini, Jokowi punya masalah. 2014 janji Jokowi mayoritas tak terealisir. Mungkinkah Jokowi akan janji lagi? Sulit! Ada beban bagi kubu Jokowi-Ma’ruf untuk membuat janji. Pasti akan dianggap bohong. Padahal, itu program yang harus ditawarkan kepada -dan dinilai oleh- rakyat.

Pepatah bilang: jika anda ingin tahu tentang seseorang, lihatlah masa lalunya. Jokowi punya track record buruk soal janji. Ini menyangkut tidak saja soal kapasitas, yaitu ketidakmampuan Jokowi merealisasikan janji, tapi juga integritas. Dianggap tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah diucapkan. Apalagi, hingga hari ini Jokowi belum pernah klarifikasi, lalu minta maaf kepada rakyat atas janji-janjinya yang tidak terealisasikan. Sampai beredar meme: “2019, janji lagi”. Saya kira, tak semudah itu.

Berarti, Jokowi gagal? Jika ukurannya janji politik, jawabnya iya. Pemimpin dianggap gagal jika pertama, hasil kerja dan kebijakannya tak sesuai ekspektasi rakyatnya. Kedua, tidak merealisasikan janji-janji politiknya. Saya kira, soal ini semua sepakat.

Apakah berarti Jokowi tidak akan terpilih lagi? Jika pemilihnya mayoritas adalah pemilih rasional, Jokowi sulit untuk terpilih kembali. Fakta surveinya, di kalangan pemilih kelas menengah ke atas dan pemilih perkotaan, suara untuk Jokowi rendah. Di medsos, dimana para penggunanya adalah masyarakat perkotaan dan rasional, suara Jokowi-Ma’ruf jauh di bawah Prabowo-Sandi.

Namun mesti dipahami, bahwa mayoritas pemilih Indonesia adalah pemilih emosional. Preferensi psikologis jauh lebih besar dari preferensi rasional. Faktor pencitraan dan isu-isu paikologis masih sangat berpengaruh. Rasionalitas program seringkali tak mudah menyentuh komunitas emosional ini. Akibatnya, terjadi proses pembodohan rakyat yang terus menerus. Akhirnya, paslon bertindak pragmatis dengan berebut suara di tokoh dan elit ormas. Mereka adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dan jadi rujukan bagi para pemilih emosional. Karenanya, tokoh dan elit ormas sering panen saat pemilu, baik pileg, pilkada maupun pilpres.

Isu yang berkembang di kalangan para pemilih emosional tak jauh dari isu alpateka dan imam shalat. Sedih bukan? Tapi, itulah kualitas demokrasi kita. Belum ada tanda-tanda yang menggembirakan.

Tugas elit, media (?) dan para akademisi adalah mendorong masyarakat memilih dengan kesadaran dan kecerdasannya. Yaitu, fokus membaca program yang dijanjikan Paslon sebagai “baiat politik”. Program yang dijanjikan bagus tidak? Masuk akal tidak? Jika bagus dan masuk akal, pilih. Jika buruk, atau bagus tapi gak masuk akal, jangan pilih. Apalagi jika janji itu bohong. Akibat memilih pemimpin yang bohong, bangsa ini akan jadi tumbal keserakahan, bukan hanya lima tahun, tapi berdampak puluhan tahun kedepan.

 

Nasional

Prabowo Unggah Foto dan Doa untuk Putra Tunggalnya

Prabowo Unggah Foto dan Doa untuk Putra Tunggalnya

 

“Mabruuk alfa mabruuk ‘alaika mabruuk Mabruuk alfa mabruuk yaaum-miiladik mabruuk mas Didit”

Jakarta – Putra tunggal calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo atau Didit Prabowo, berulang tahun yang ke-35, Jumat (22/3). Prabowo pun memberi ucapan selamat kepada putra semata wayangnya itu.

Prabowo memberi ucapan kepada Didit melalui akun Instagramnya, @prabowo. Menggunakan Instagram fitur Story, Prabowo mengunggah foto barengnya bersama sang anak.

“Tepat 35 tahun yang lalu kami dikaruniai seorang putra. Semoga selalu berbakti dan selalu dalam lindunganNya,” tulis Prabowo sebagai ucapan dan doanya untuk Didit.

Foto tersebut diunggah, Kamis (22/3), kurang lebih pukul 22.00 WIB oleh Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini tidak me-mention akun siapapun dalam unggahannya.

Didit berprofesi sebagai perancang busana kenamaan dunia. Didit diketahui tinggal di Paris, Prancis.

Cucu Presiden ke-2 RI Soeharto ini juga diketahui tumbuh besar di Boston, Amerika Serikat. Tak hanya terkenal sebagai perancang busana, Didit juga dikenal sebagai salah satu perancang interior mobil BMW Individual Series 7.

Continue Reading

Nasional

BPN Keberatan Metro TV ikut Sebagai Salah Satu Penyelenggara Debat ke 4

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno keberatan Metro TV jadi salah satu stasiun televisi yang menyelenggarakan debat keempat Pemilihan Presiden 2019 pada 30 Maret mendatang.

Keberatan terkait dengan pemberitaan Metro TV yang dinilai tidak berimbang.

Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan keberatan tersebut telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami secara resmi kemarin sudah menyampaikan surat keberatan Metro TV ikut sebagai salah satu penyelenggara debat,” ujar Dahnil setelah menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (21/3)

Dahnil mengatakan pemberitaan pasangan calon capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin terlalu mendominasi di siaran Metro TV.

Sementara itu, pemberitaan untuk Prabowo-Sandi sangat sedikit atau cenderung yang berkaitan dengan hal negatif.

“Oleh sebab itu, kami meminta kepada KPU untuk menarik Metro TV sebagai penyelenggara debat karena Metro tidak seimbang melakukan pemberitaan 01 dan 02,” ujar dia.

Metro TV adalah stasiun televisi swasta milik Surya Paloh yang juga Ketua Umum Partai Nasdem. Partai Nasdem di Pilpres 2019 adalah salah satu pengusung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Sementara itu Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun mengatakan keputusan untuk menyelenggarakan debat Pilpres adalah ranah KPU. Karena itu Metro TV bersama stasiun televisi lain dalam Grup Emtek (SCTV dan Indosiar) selaku stasiun televisi yang ditunjuk untuk menyiapkannya.

“Kami sudah menyiapkan begitu banyak hal, jadi kami jalan,” kata Don Bosco.

Soal tudingan tak berimbang, Don Bosco menilai tak ada kaitannya dengan penyelenggaraan debat mendatang. Pasalnya tidak ada perspektif editorial yang akan masuk dalam debat nanti.

“Semua sudah ditentukan A sampai Z-nya. Aturan main sudah ditentukan, pertanyaan sudah ditentukan, lalu durasi sudah ditentukan, lalu apa yang buat teman-teman di sana (BPN) keberatan,” katanya.

Don Bosco menambahkan, kubu BPN sudah lama bicara soal boikot Metro TV. Namun meski begitu, Metro TV berusaha memberi ruang pada dua kubu.

“Kami meminta terus menerus narasumber dari BPN untuk hadir di Metro TV. Surat, whatsapp, telepon itu banyak ke teman-teman di BPN, tetapi tidak dilayani,” ujarnya.

Diketahui, debat capres keempat ini akan disiarkan oleh Metro TV, SCTV, dan Indosiar pada 30 Maret 2019. Tema debat yang akan diangkat adalah ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.

 

Continue Reading

Nasional

Mengenai Masa Tenang Pemilu 2019, Kominfo Panggil Twitter dan Google

Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana memanggil sembilan penyedia platform media sosial jelang masa tenang pemilihan umum legislatif dan presiden serta wakil presiden atau pileg dan pilpres 2019.

Dari kesembilan platform itu di antaranya Facebook, Twitter, Google, dan BlackBerry Messenger.

“Kalau platform yang lain terkait dengan pilpres. Kami akan secepatnya memanggil mereka semua,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, di Gedung Kominfo, Rabu, 20 Maret 2019.

Ia menjelaskan pemanggilan tersebut untuk mengusahakan keadaan kondisi di setiap platform, termasuk saat masa tenang pemilu.

Salah satu pokok bahasannya adalah saat masa tenang di dunia nyata, bagaimana dengan media sosial.

Di ranah publik sudah tersedia aturan mengenai masa tenang pemilu, di mana tidak boleh lagi terselenggara kampanye akbar.

“Media sosial juga harus begitu. Nanti ada diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum,” jelas Semuel. Masa tenang jelang pemilu diselenggarakan pada 13 hingga 16 April 2019

Continue Reading

Top Access