Connect with us

Nasional

Posisi Terakhir PLN dan PASTI dijual Kalau JKW Menang Lagi

JKW menghamba kepada Benjamin dan Zionis, dengan menjual PLN dan mengorbankan rakyat kecil. - kabarmerpati.com

kabarmerpati.com, JAKARTA – Ternyata Transmisi 500 KV PLN Jawa – Bali bukan satu Unit Bisnis lagi dari PLTU Suralaya ( di ujung Barat ) sampai Bali (di ujung Timur). Tetapi telah terbagi dalam tiga Unit Bisnis EHV (Extra High Voltage ) ,dan satu Unit Bisnis P2B (Pengaturan dan Penyaluran Beban). Yaitu : – PLN TJBB ( Transmisi Jawa Bagian Barat ). – PLN TJBT ( Transmisi Jawa Bagian Tengah ). – PLN TJBTB (Transmisi Jawa Bagi an Timur dan Bali ) – PLN P2B ( Pengaturan dan Penyaluran Beban ). Ini artinya untuk kelistrikan Jawa-Bali hanya tinggal satu langkah lagi mengikuti skenario Zionis International yg pada tahun 1998 mereka telah terbitkan “The Power Sector Restructuring Program” (PSRP). Yaitu privatisasi/penjualan PLN Jawa-Bali dan menyerahkan PLN Luar Jawa-Bali ke PEMDA. Kebijakan ini lahir akibat terbitnya Letter Of Intent (LOI) pada 31 Oktober 1997. Akibat hutang LN saat itu sekitar AS$ 132 miliar ( Nah saat ini hutang era Jokowi ke China sekitar AS$ 150,5 miliar dan China belum minta diterbitkannya LOI ). Saat ini sisi Pembangkit Jawa-Bali 30% telah diserahkan Asing dan Aseng dlm konsep IPP (Independent Power Producer). Sementara mrk pegang “Take Or Pay” (TOP) Clause, sehingga daya total prakteknya berasal dari pembangkit swasta yg menyedot subsidi listrik di APBN (antara Rp 50 – Rp 70 triliun pertahun) dan makin mahalnya tarip listrik. Sementara sisi ritail mayoritas juga telah berada di tangan para “taoke”( ALFAMART dkk ) dlm bentuk TOKEN. Bila tiba2 Menteri ESDM menerbitkan SK bahwa PLN P2B dicabut dari PLN ,dan resmi berfungsi sebagai : 1). Operator System. 2). Operator Pasar/Pengendali pasar listrik Jawa-Bali Maka Lembaga ini akan berwujud sebagai Badan Pengatur Pasar Tenaga Listrik / BAPETAL ( semacam SKK Migas untuk sektor Migas ). Sebagai Lembaga Independent yg beroperasi diluar kewenangan PLN. Apalagi seluruh Pembangkit, Transmisi dan Distribusi kemudian dijual ke Asing dan Aseng ( sesuai PERPRES No 44/2016 yg diterbitkan Pres Jokowi pada September 2016), maka tarip listrik Jawa-Bali sepenuhnya akan mengikuti MEKANISME PASAR BEBAS dan PLN Jawa-Bali BUBAR !! Tarip Listrik diperkirakan akan melonjak sekitar 5xlipat dari tarip saat ini (saat ini sekitar Rp 1.200,- per kWh). INILAH YG SELAMA INI DIKENAL DNG ISTILAH “UNBUNDLING SYSTEM” ! Dan hal diatas sangat mungkin krn beban hutang yg “bejibun”, apalagi hutang ke China disertai “intimidasi” dng pengiriman TKA secara Illegal. Implikasi dari Unbundling System yg sangat mengerikan adalah terjadinya “over pricing” atau lonjakan tarip listrik yg tiba2 saat terjadi “peak load” atau beban puncak yg berlangsung sekitar jam 17.00-23.00. Yg terjadi di Kamerun adalah 15xlipat dari tarip normal. Ini semua terjadi karena mekanisme pasar bebas ketenagalistrikan akibat hukum “supply and demand” yg berlangsung dalam system MBMS ( Multy Buyers and Multy Sellers System ). Dan semua ini ada didepan mata kita Bangsa Indonesia ! Karena Regulasi dan System yg ada sudah di “giring” kearah itu. Kalau dulu masih ada beberapa LSM yg mengkritisi masalah ini. Sehingga dng bekerja sama dengan SP PLN berkali kali mampu gagalkan skenario Zionis ini ! Tapi saat ini LSM2 kritis tsb sudah berada dibawah “grip” Rezim. Sehingga memang sangat memprihatinkan, tidak ada lagi Lembaga yg kritisi masalah ini. !! Wallahua’lam…!!!

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Deklarasi Menang, Prabowo-Sandi Akan Pimpin RI Periode 2019-2024

Pasangan capres-cawapres, Prabowo-Sandi deklarasi menangkan Pilpres 2019 - (18/04/2019)- kabarmerpati.com

 kabarmerpati.com, JAKARTA – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno deklarasikan kemenangan di Pilpres 2019.

Deklarasi tersebut, dihadiri sejumlah pimpinan partai koalisi di di Kartanegara, kebayoran Baru, Kamis (18/4).

Deklarasi itu diklaim berdasarkan hasil penghitungan tim internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

“Pada hari ini saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandi mendeklarasikan kemenangan residen dan wapres tahun 2019-2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 62 persen dan C1 yang telah kami rekapitulasi,” kata Prabowo, Kamis (18/4).

Diketahui, saat ini sejumlah lembaga survei telah merilis hitung cepat dan menempatkan pasangan capres cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres.

Perhitungan resmi KPU dijadwalkan akan diumumkan pada Mei 2019 mendatang.

Prabowo mengatakan sengaja mendeklarasikan kemenangan ini secara lebih cepat karena mengklaim punya bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan di sejumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dia juga mengajak seluruh pendukungnya untuk sujud syukur menyambut deklarasi kemenangan ini.

“Kepada seluruh pendukung pasangan 02 dari berbagai kalangan dari parpol koalisi para ulama relawan tokoh agama dari semua agama para pemuda pemudi milenial seluruh emak dan bapak militan kami ajak bersyukur rasa syukur yang sedalam-nya,”katanya.

Prabowo juga meminta pendukungnya agar tidak jumawa menanggapi kemenangannya itu.

“Inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk segera pererat seperti yang dikatakan Jokowi agar rantai putus disambung kembali. Sudah tentu saya dan Sandi akan tetap bersahabat dengan pak Jokowi dan Ma’ruf Amin,” katanya.(*)

Continue Reading

Nasional

Mengapa Polisi Malaysia Hentikan Penyelidikan Coblos Ilegal?

Ada perkembangan yang sangat mengerikan dan mengherankan terkait coblos illegal surat suara di Malaysia. Polisi Diraja Malaysia (PDM), kemarin (14/4/2019). - kabarmerpati.com

By Asyari Usman

kabarmerpati.com, JAKARTA – Ada perkembangan yang sangat mengerikan dan mengherankan terkait coblos illegal surat suara di Malaysia. Polisi Diraja Malaysia (PDM), kemarin (14/4/2019), mengatakan mereka mencapai kesepakatan dengan Polri untuk tidak melanjutkan kasus itu karena tidak menemukan pelanggaran undang-undang Malaysia.

Apa yang terjadi? Mengapa PDM tiba-tiba mennghentikan penyelidikan kasus coblos illegal itu? Padahal, kubu 01 percaya bahwa pencoblosan itu dilakukan, digerebek, dan diviralkan oleh kubu 02?

Nah, kalau orang dari kubu 02 yang dikatakan merekayasa kecurangan itu, bukankah ini kesempatan untuk membuktikannya? Mengapa dihentikan? Mungkinkah Polri meminta PDM menghentikan itu?

Apa kira-kira jawaban untuk penghentian penyelidikan itu?

Ada kemungkinan bahwa penyelidikan lebih lanjut akan sangat membahayakan posisi caspres 01 dan beberapa caleg DPRRI dapil DKI Jakarta. Kenapa? Boleh jadi jumlah surat suara yang telah dicoblos di tanda gambar 01 itu jumlahnya sangat besar. Seperti terlihat di dalam rekaman video penggerebekan, tampak jelas begitu banyak tas plastik hitam dan karung putih yang isinya patut diduga adalah surat suara yang terlah tercoblos tanda gambar 01.

Ada yang memperkirakan jumlah surat suara tercoblos 01 yang ditemukan di dua TKP yang berada di kawasan Bangi, Kajang, itu mencapai puluhan ribu lembar.

Penemuan tanggal 11 April 2019 itu terjadi di dua lokasi. Pertama, di satu bangunan ruko yang terdapat di Taman Universiti Sungai Tungkas, Bangi, Selangor. Di sini, ditemukan 20 tas diplomatik, 10 kantung plastik hitam, dan 5 karung goni putih dengan tulisan ‘Pos Malaysia’. Jumlah surat suara yang telah dicoblos 01 dan caleg nomor urut 3 (NasDem) diperkirakan antara 10-20 ribu lembar.

Kedua, ditemukan lokasi penyimpanan surat suara per pos (surat suara yang dikirim lewat pos). Di satu rumah di kawasan Bandar Baru, Bangi, juga di Selangor. Di sini ditemukan 158 karung yang patut diduga berisi surat suara. Diduga berat, surat suara ini tercoblos 01 dan caleg nomor urut 2 (NasDem). Nomor urut 2 adalah Davin Kirana, anak Rusdi Kirana (dubes RI di Malaysia). Jumlah surat suara diperkirakan antara 40-50 ribu lembar.

Yang menemukan surat suara tercoblos itu adalah ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahara Ulyana, bersama anggotanya Rizki Israeni Nur. Yaza menjelaskan rincian ini lewat keterangan tertulis yang dimuat di dalam media online, IND Times.

Patut pula diduga bahwa pencoblosan illegal tsb terjadi di banyak tempat di Malaysia. Besar kemungkinan tidak hanya di dua lokasi itu. Sehingga, kalau PDM melakukan pengusutan lebih lanjut, bisa saja akan ditemukan lagi ribuan atau puluhan ribu lembar surat suara yang telah tercoblos di tanda gambar 01.

Boleh jadi, skala kecurangan itu telah atau akan mencapai batas pelanggaran yang bisa mendiskualifikasikan paslon 01. Diduga, dalam rangka menghindarkan hal inilah PDM menghentikan penyelidikan. Dan ini sinkron dengan pernyataan KPU bahwa surat suara yang dicoblos illegal di Malaysia itu, dianggap tidak ada. “Dianggap sampah saja,” kata komisioner KPU, Ilham Saputra, kemarin (14/4/2019) di kantornya di Menteng, Jakarta

Dengan gambaran situasi seperti ini, ada kemungkinan pihak Indonesia menyampaikan permintaan agar pengusutan (siasat) oleh PDM dihentikan. Dan dinyatakan ‘case close’ (perkara ditutup). Logisnya, kalau kubu 01 yakin kecurangan ini adalah rekayasa kubu 02, pastilah mereka akan sangat ngotot agar PDM mengusutnya tuntas.

Faktanya, jumlah surat suara tercoblos illegal yang ditemukan itu sangat besar sehingga tidak masuk akal untuk dikerjakan oleh orang-orang kubu 02. Tak logis untuk ditimpakan kasus ini ke kubu 02.

Bukti yang sangat krusial dalam temuan kecurangan ini adalah tas diplomatik. Tas ini tidak bisa didapat secara sembarangan. Bisa dikatakan 99% mustahil orang kubu 02 bisa menguasai tas diplomatik.

BPN Prabowo-Sandi seharusnya mengejar kasus pencurangan besar ini. Dari sini bisa saja terungkap skenario jahat yang telah direncanakan secara sistematis. *Penulis adalah wartawan senior.

Continue Reading

Nasional

Lapitek Ukri Sebut Prabowo-Sandi Unggul di Jabar dan Nasional

LEMBAGA Afiliasi Penelitian Ilmu dan Teknologi Universitas Kebangsaan RI (Lapitek UKRI) merilis survei Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kamis (11/4/2019). - kabarmerpati.com

kabarmerpati.com, BANDUNG – LEMBAGA Afiliasi Penelitian Ilmu dan Teknologi Universitas Kebangsaan RI (Lapitek UKRI) merilis survei Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan keunggulan Pasangan Prabowo-Sandi 78,5 persen dan Pasangan Jokowi -Ma’ruf Amin 21,5 persen untuk Jawa Barat.

Sementara itu, untuk tingkat nasional yakni pasangan Prabowo-Sandi 63 persen dan Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin 37 persen.

Ketua LPPM UKRI, Rohmanizar Setiadi mengatakan bahwa survei tersebut dilakukan metode random sampling dengan koresponden 10.252 dari berbagai provinsi di Indonesia. Lebih jauh, margin error 2,19 persen dan tingkat kepercayaan 95,5 persen.

“Dalam survei ini kita menggunakan aplikasi sebagai pengganti formulir, sehingga lebih cepat. Yang ditanyakan cuma satu yakni sosok kepemimpinan nasional seperti apa kedepan, jadi tidak banyak interaksi,” ungkapnya kepada wartawan di UKRI, Jln. Ters. Halimun, Kota Bandung, Kamis (11/4/2019).

Menurutnya, aplikasi tersebut lebih memudahkan dalam memperoleh data, sementara untuk usia koresponden yakni yang telah memiliki hak pilih. Pihaknya sendiri memanfaatkan kemajuan teknologi, dalam melaksanakan proses survei tersebut.

Dikatakannya, selain dalam aplikasi tersebut, koresponden tinggal melakukan klik pada salah satu gambar Capres-Cawapres. Setelah itu, maka data akan langsung tersimpan di database, dimana hasil tersebut diperoleh dalam waktu 10 hari.

“Kita memanfaatkan pengembangan teknologi dan digital dalam survei ini, dengan menguji aplikasi berbasis android ini. Hasilnya juga cukup akurat dan tingkat kepercayaan cukup tinggi,” katanya.

Disingging terkait jomplangnya suara di Jawa Barat, lanjutnya, pihak masih melakukan analisis lebih jauh terkait hasil tersebut. Karena diakuinya, pihaknya sendiri melihat berbagai faktor terkait penyebab dari perbedaan suara yang cukup signifikan tersebut.

“Kita sedang analisis lebih jauh, karena harus melihat dari berbagai faktor dengan perubahan trend yang cukup signifikan ini,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UKRI Bandung, Boyke Setiawan mengatakan bahwa survei tersebut sebagai bentuk partisipasi UKRI dalam dunia politik, terlebih dengan momentum Pilpres. Melihat dengan masih kurangnya partisipasi kaum intelektual atau cendikiawan, yang mau ikut membangun bangsa khususnya di bidang politik.

“Dalam survei ini kejujuran yang nomor satu, kalau tidak apa bedanya dengan survei yang lain, kalau mau dibedah silahkan,” tambahnya.

Continue Reading

Top Access