Connect with us

News

Korupsi 5,8 T, NCID : Partai Harus Minta Maaf Ke Rakyat

KABARMerpati.com, Jakarta — Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, kasus mega korupsi Rp 5.8 Triliun yang menejerat salah satu kader PDIP Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi merupakan tsunami bagi partai politik saat ini dan harusnya partai minta maaf kepada Rakyat karena telah gagal membina kadernya.

Apalagi jumlahnya yang sangat fantastis tentu ini sangat melukai rakyat yang selama ini menaruh harapan yang besar untuk melakukan perubahan tapi ternyata melukai rakyat dengan diproses oleh penegak hukum karena terjerat kasus korupsi.

“Sikap partai yang cenderung sebatas melakukan pemecatan adalah upaya lepas tangan atas kegagalan membina para kadernya, padahal secara moral seharusnya partai politik yang menjadi naungan para koruptor tersebut juga harus bertanggung jawab karena dalam perjalanannya menuju jabatan politik tersebut melalui jalur politik, saya kira diperlukan regulasi lebih dari semua pihak mengingat kader partai politik yang terjerat kasus korupsi malah semakin bertambah”,tutur Jajat.

Jajat menambahkan, dalam sebuah kontetasi politik seperti pilkada dukungan dari partai politik merupakan salah satu penentu sah nya seseorang untuk menjadi calon dalam pilkada, disinilah peran partai politik ini dalam memnetukan siapa yang akan didukungnya, terlepas ada deal-deal politik didalamnya, namun hal menjadi penegasan jika partai merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas perilaku para kadernya.

“Seberapa banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi adalah cerminan bagaimana buruknya partai yang dinauinginya, karena meskipun kasus korupsi bisa dikatakan urusan individual pelakunya, namun rakyat dapat menilai partai adalah rumah politik yang tidak hanya bertugas mencetak kader-kader terbaik, tapi juga melakukan kontrol atas kader-kadernya sehingga kejadian seperti yang menimpa kader PDIP Supian Hadi tidak terulang”, tutup Jajat.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Prabowo Unggah Foto dan Doa untuk Putra Tunggalnya

Prabowo Unggah Foto dan Doa untuk Putra Tunggalnya

 

“Mabruuk alfa mabruuk ‘alaika mabruuk Mabruuk alfa mabruuk yaaum-miiladik mabruuk mas Didit”

Jakarta – Putra tunggal calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo atau Didit Prabowo, berulang tahun yang ke-35, Jumat (22/3). Prabowo pun memberi ucapan selamat kepada putra semata wayangnya itu.

Prabowo memberi ucapan kepada Didit melalui akun Instagramnya, @prabowo. Menggunakan Instagram fitur Story, Prabowo mengunggah foto barengnya bersama sang anak.

“Tepat 35 tahun yang lalu kami dikaruniai seorang putra. Semoga selalu berbakti dan selalu dalam lindunganNya,” tulis Prabowo sebagai ucapan dan doanya untuk Didit.

Foto tersebut diunggah, Kamis (22/3), kurang lebih pukul 22.00 WIB oleh Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini tidak me-mention akun siapapun dalam unggahannya.

Didit berprofesi sebagai perancang busana kenamaan dunia. Didit diketahui tinggal di Paris, Prancis.

Cucu Presiden ke-2 RI Soeharto ini juga diketahui tumbuh besar di Boston, Amerika Serikat. Tak hanya terkenal sebagai perancang busana, Didit juga dikenal sebagai salah satu perancang interior mobil BMW Individual Series 7.

Continue Reading

Nasional

BPN Keberatan Metro TV ikut Sebagai Salah Satu Penyelenggara Debat ke 4

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno keberatan Metro TV jadi salah satu stasiun televisi yang menyelenggarakan debat keempat Pemilihan Presiden 2019 pada 30 Maret mendatang.

Keberatan terkait dengan pemberitaan Metro TV yang dinilai tidak berimbang.

Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan keberatan tersebut telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami secara resmi kemarin sudah menyampaikan surat keberatan Metro TV ikut sebagai salah satu penyelenggara debat,” ujar Dahnil setelah menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (21/3)

Dahnil mengatakan pemberitaan pasangan calon capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin terlalu mendominasi di siaran Metro TV.

Sementara itu, pemberitaan untuk Prabowo-Sandi sangat sedikit atau cenderung yang berkaitan dengan hal negatif.

“Oleh sebab itu, kami meminta kepada KPU untuk menarik Metro TV sebagai penyelenggara debat karena Metro tidak seimbang melakukan pemberitaan 01 dan 02,” ujar dia.

Metro TV adalah stasiun televisi swasta milik Surya Paloh yang juga Ketua Umum Partai Nasdem. Partai Nasdem di Pilpres 2019 adalah salah satu pengusung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Sementara itu Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun mengatakan keputusan untuk menyelenggarakan debat Pilpres adalah ranah KPU. Karena itu Metro TV bersama stasiun televisi lain dalam Grup Emtek (SCTV dan Indosiar) selaku stasiun televisi yang ditunjuk untuk menyiapkannya.

“Kami sudah menyiapkan begitu banyak hal, jadi kami jalan,” kata Don Bosco.

Soal tudingan tak berimbang, Don Bosco menilai tak ada kaitannya dengan penyelenggaraan debat mendatang. Pasalnya tidak ada perspektif editorial yang akan masuk dalam debat nanti.

“Semua sudah ditentukan A sampai Z-nya. Aturan main sudah ditentukan, pertanyaan sudah ditentukan, lalu durasi sudah ditentukan, lalu apa yang buat teman-teman di sana (BPN) keberatan,” katanya.

Don Bosco menambahkan, kubu BPN sudah lama bicara soal boikot Metro TV. Namun meski begitu, Metro TV berusaha memberi ruang pada dua kubu.

“Kami meminta terus menerus narasumber dari BPN untuk hadir di Metro TV. Surat, whatsapp, telepon itu banyak ke teman-teman di BPN, tetapi tidak dilayani,” ujarnya.

Diketahui, debat capres keempat ini akan disiarkan oleh Metro TV, SCTV, dan Indosiar pada 30 Maret 2019. Tema debat yang akan diangkat adalah ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.

 

Continue Reading

Nasional

Mengenai Masa Tenang Pemilu 2019, Kominfo Panggil Twitter dan Google

Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana memanggil sembilan penyedia platform media sosial jelang masa tenang pemilihan umum legislatif dan presiden serta wakil presiden atau pileg dan pilpres 2019.

Dari kesembilan platform itu di antaranya Facebook, Twitter, Google, dan BlackBerry Messenger.

“Kalau platform yang lain terkait dengan pilpres. Kami akan secepatnya memanggil mereka semua,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, di Gedung Kominfo, Rabu, 20 Maret 2019.

Ia menjelaskan pemanggilan tersebut untuk mengusahakan keadaan kondisi di setiap platform, termasuk saat masa tenang pemilu.

Salah satu pokok bahasannya adalah saat masa tenang di dunia nyata, bagaimana dengan media sosial.

Di ranah publik sudah tersedia aturan mengenai masa tenang pemilu, di mana tidak boleh lagi terselenggara kampanye akbar.

“Media sosial juga harus begitu. Nanti ada diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum,” jelas Semuel. Masa tenang jelang pemilu diselenggarakan pada 13 hingga 16 April 2019

Continue Reading

Top Access