Connect with us

News

Jika KPU Tak Netral, Apa Gunanya Pemilu?

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Rakyat makin geram terhadap sikap KPU. Awalnya curiga kok KPU bikin kotak surat suara dari kardus. Itu terjadi di saat kepercayaan rakyat sedang anjlok. Otomatis muncul kecurigaan adanya rencana kecurangan. Rasa curiga ini berawal dari data DPT (Daftar Pemilih Tetap) masih bermasalah. Lalu muncul fakta KTP berceceran di berbagai tempat. Tiada ujung dalam pengusutan. Tak ada terduga, apalagi tersangka.

Berbagai alasan normatif dibuat. Pertama, karena adanya aturan yang membolehkan. Kedua, untuk menekan anggaran negara. Jelas terkesan mengada-ada. Ganjil, alias tak masuk di akal. Hajat demokrasi yang sangat penting, dan ditunggu rakyat karena akan menentukan masa depan bangsa seolah dipermainkan. Ini bukan soal kardus. Ini masalah akses dan potensi kecurangan. Bukan rahasia umum bahwa pemilu kita selama ini sarat kecurangan. Eh, malah diperlebar aksesnya dengan kotak suara dari bahan kardus.

Belum selesai soal ini, muncul kebijakan baru KPU: penyampaian visi dan misi dibatalkan. Alasannya? Dua pihak tak ada kesepakatan. Petahana minta diwakili oleh timses, sementara kubu Prabowo-Sandi menuntut Paslon yang menyampaikan. Akhirnya, batal! Aneh, aturan KPU diserahkan pada kesepakatan Paslon. Kalau gak disepakati, gak jadi. Kalau aturan diserahkan ke Paslon, kenapa dua Paslon gak suit aja. Humpimpah alaikum gambreng. Lahirlah presiden dan wakil presiden baru. Kelar negeri ini.

Nampak sekali kalau KPU tidak punya standar bagaimana membuat aturan dan kebijakan untuk mengawal pemilu agar berkualitas. Jangan sampai rakyat bilang bahwa standar KPU sudah disesuaikan dengan standar kemenangan Paslon. Kalau benar begitu, KPU telah berubah fungsi jadi pemain, bukan wasit. Dan ini akan jadi pembunuhan pelan-pelan dan sistematis terhadap demokrasi. Dengan begitu, masa depan bangsa akan terancam.

Masalah pembatalan visi dan misi sedang hangat diperbincangkan publik, datang lagi kebijakan baru yang tak kalah anehnya. KPU membuat keputusan untuk mengirimkan bocoran pertanyaan ke Paslon seminggu sebelum debat dimulai. Apa alasanya? Agar Paslon punya waktu mempelajari, dan menyiapkan jawabannya dengan detil.

Kita bisa bayangkan jika pemimpin dihadapkan pada berbagai masalah bangsa yang datang tiba-tiba. Tak terduga, dan keluar dari rencana. Kalau dihadapkan pada pertanyaan spontan panelis saja gak siap, bagaimana mau menghadapi problem besar bangsa yang tiba-tiba?

Justru yang dibutuhkan dari seorang pemimpin adalah kemampuannya menghadapi masalah. Bagaimana di tengah masalah itu ia tampil untuk memberikan solusi.

Banyak masalah bangsa yang datang tiba-tiba. Gempa dan tsunami bertubi-tubi di saat dolar naik, utang mulai sulit dan APBN defisit. Bagaimana cara mengatasinya? Disinilah kecerdasan dan insting seorang pemimpin akan menentukan. Misal, musibah datang, pemimpin hadir ke pengungsian, ke rumah sakit, untuk pertama, memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin yang selalu hadir di tengah rakyat yang terdampak bencana. Kedua, instruksikan kepada kementerian dan dinas terkait untuk mendata dan menyelesaikan kebutuhan mereka. Bila perlu, gunakan anggaran dari pos lain. Ini dharurat. Jadi, datang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kebijakan. Bagaimana jadi pemimpin jika tidak siap untuk reaksi tanggap dharurat?

Rencana oktober produksi mobil Esemka. Lalu, uji emisi gak lolos. Bagaimana solusi alternatifnya agar rakyat tak kecewa? Disinilah seorang pemimpin dituntut kecerdasan, kecekatan dan ketegasannya. Jangan bilang: itu bukan urusan pemerintah. Itu urusan perusahaan swasta. Loh!

Rupiah anjlok dan dolar melambung tinggi. Padahal janjinya diangka 10 ribu rupiah. Das sain gak sesuai das sollen. Ekspektasi tak seindah kenyataan. Seorang pemimpin dituntut untuk cerdas dan bertanggung jawab dalam menyikapi. Tidak boleh diam, apalagi berlagak lupa.

Masalah bangsa ada yang predictable, mudah diprediksi, tapi banyak yang unpredictable, tak bisa diprediksi. Karena itu, butuh pemimpin yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Pemimpin adalah eksepsional person. Manusia yang berbeda.

Debat capres-cawapres yang selama ini berlaku yaitu mendayagunakan para panelis untuk membongkar isi otak capres-cawapres itu sangat bagus. Para panelis mengajukan berbagai pertanyaan terkait dengan kondisi bangsa, dan menguji sejauhmana para calon pemimpin bangsa ini mengerti dan menguasai problem bangsa yang akan dipimpinnya. Lalu memberi solusi cepat dan tepat. Ini on the track. Dari sini rakyat bisa menilai kemampuan para calon pemimpin.

Anehnya, KPU mau merubahnya. Rencananya, pertanyaan lebih dulu dikirim ke capres-cawapres. Ini jadi kesempatan bagi capres-cawapres untuk menyerahkan pertanyaan-pertanyaan itu ke timses. Jawabannya tinggal dihafal dan disampaikan saat debat.

Kalau begitu, lalu apa gunanya nyapres dan nyawapres kalau untuk menjawab pertanyaan saja harus menghafal dari timsesnya? Ini modus menghindar. Jangan sampai bilang: saya mau ngetes para timses saya. Silahkan timses anu…. Lah pripun toh mas…

Keputusan KPU tentang pembatalan penyampaian visi-misi dan mengirim pertanyaan ke Paslon sebelum jadual debat, ini sangat berbahaya. Pertama, akan melahirkan pemimpin yang boleh jadi tak paham dengan visi dan misinya. Karena, tanggungjawabnya diserahkan kepada timses. Kedua, akan lahir pemimpin yang tidak siap dengan masalah. Ketiga, membuat pemimpin akan kehilangan legitimasi dari rakyatnya.

Dugaan publik terus tumbuh bahwa KPU tidak sedang menjadikan demokrasi sebagai ikhtiar untuk melahirkan kepemimpinan yang berkualitas, tapi KPU ada untuk melayani paslon tertentu. Jika kecurigaan ini menguat, legitimasi KPU makin lemah dan pemilu terancam. Rakyat akan berpikir, untuk apa pemilu diselenggarakan jika KPU tak netral?

Jakarta, 5/1/2019

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Prabowo Unggah Foto dan Doa untuk Putra Tunggalnya

Prabowo Unggah Foto dan Doa untuk Putra Tunggalnya

 

“Mabruuk alfa mabruuk ‘alaika mabruuk Mabruuk alfa mabruuk yaaum-miiladik mabruuk mas Didit”

Jakarta – Putra tunggal calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo atau Didit Prabowo, berulang tahun yang ke-35, Jumat (22/3). Prabowo pun memberi ucapan selamat kepada putra semata wayangnya itu.

Prabowo memberi ucapan kepada Didit melalui akun Instagramnya, @prabowo. Menggunakan Instagram fitur Story, Prabowo mengunggah foto barengnya bersama sang anak.

“Tepat 35 tahun yang lalu kami dikaruniai seorang putra. Semoga selalu berbakti dan selalu dalam lindunganNya,” tulis Prabowo sebagai ucapan dan doanya untuk Didit.

Foto tersebut diunggah, Kamis (22/3), kurang lebih pukul 22.00 WIB oleh Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini tidak me-mention akun siapapun dalam unggahannya.

Didit berprofesi sebagai perancang busana kenamaan dunia. Didit diketahui tinggal di Paris, Prancis.

Cucu Presiden ke-2 RI Soeharto ini juga diketahui tumbuh besar di Boston, Amerika Serikat. Tak hanya terkenal sebagai perancang busana, Didit juga dikenal sebagai salah satu perancang interior mobil BMW Individual Series 7.

Continue Reading

Nasional

BPN Keberatan Metro TV ikut Sebagai Salah Satu Penyelenggara Debat ke 4

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno keberatan Metro TV jadi salah satu stasiun televisi yang menyelenggarakan debat keempat Pemilihan Presiden 2019 pada 30 Maret mendatang.

Keberatan terkait dengan pemberitaan Metro TV yang dinilai tidak berimbang.

Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan keberatan tersebut telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami secara resmi kemarin sudah menyampaikan surat keberatan Metro TV ikut sebagai salah satu penyelenggara debat,” ujar Dahnil setelah menghadiri acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (21/3)

Dahnil mengatakan pemberitaan pasangan calon capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin terlalu mendominasi di siaran Metro TV.

Sementara itu, pemberitaan untuk Prabowo-Sandi sangat sedikit atau cenderung yang berkaitan dengan hal negatif.

“Oleh sebab itu, kami meminta kepada KPU untuk menarik Metro TV sebagai penyelenggara debat karena Metro tidak seimbang melakukan pemberitaan 01 dan 02,” ujar dia.

Metro TV adalah stasiun televisi swasta milik Surya Paloh yang juga Ketua Umum Partai Nasdem. Partai Nasdem di Pilpres 2019 adalah salah satu pengusung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Sementara itu Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun mengatakan keputusan untuk menyelenggarakan debat Pilpres adalah ranah KPU. Karena itu Metro TV bersama stasiun televisi lain dalam Grup Emtek (SCTV dan Indosiar) selaku stasiun televisi yang ditunjuk untuk menyiapkannya.

“Kami sudah menyiapkan begitu banyak hal, jadi kami jalan,” kata Don Bosco.

Soal tudingan tak berimbang, Don Bosco menilai tak ada kaitannya dengan penyelenggaraan debat mendatang. Pasalnya tidak ada perspektif editorial yang akan masuk dalam debat nanti.

“Semua sudah ditentukan A sampai Z-nya. Aturan main sudah ditentukan, pertanyaan sudah ditentukan, lalu durasi sudah ditentukan, lalu apa yang buat teman-teman di sana (BPN) keberatan,” katanya.

Don Bosco menambahkan, kubu BPN sudah lama bicara soal boikot Metro TV. Namun meski begitu, Metro TV berusaha memberi ruang pada dua kubu.

“Kami meminta terus menerus narasumber dari BPN untuk hadir di Metro TV. Surat, whatsapp, telepon itu banyak ke teman-teman di BPN, tetapi tidak dilayani,” ujarnya.

Diketahui, debat capres keempat ini akan disiarkan oleh Metro TV, SCTV, dan Indosiar pada 30 Maret 2019. Tema debat yang akan diangkat adalah ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.

 

Continue Reading

Nasional

Mengenai Masa Tenang Pemilu 2019, Kominfo Panggil Twitter dan Google

Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana memanggil sembilan penyedia platform media sosial jelang masa tenang pemilihan umum legislatif dan presiden serta wakil presiden atau pileg dan pilpres 2019.

Dari kesembilan platform itu di antaranya Facebook, Twitter, Google, dan BlackBerry Messenger.

“Kalau platform yang lain terkait dengan pilpres. Kami akan secepatnya memanggil mereka semua,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, di Gedung Kominfo, Rabu, 20 Maret 2019.

Ia menjelaskan pemanggilan tersebut untuk mengusahakan keadaan kondisi di setiap platform, termasuk saat masa tenang pemilu.

Salah satu pokok bahasannya adalah saat masa tenang di dunia nyata, bagaimana dengan media sosial.

Di ranah publik sudah tersedia aturan mengenai masa tenang pemilu, di mana tidak boleh lagi terselenggara kampanye akbar.

“Media sosial juga harus begitu. Nanti ada diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum,” jelas Semuel. Masa tenang jelang pemilu diselenggarakan pada 13 hingga 16 April 2019

Continue Reading

Top Access