Connect with us

Internasional

China Komunis Suap Wartawan Asia Afrika Untuk Propaganda di Luar Negeri

Zhang Ting

Mantan koresponden dari surat kabar “India Today” di Tiongkok yakni Ananth Krishnan baru-baru ini menulis artikel yang mengungkapkan bahwa untuk melengkapi proyek “One Belt One Road” Komunis Tiongkok dan membuat propaganda positif berbagai kebijakannya kepada masyarakat internasional, RRT mengadakan program beasiswa bagi reporter media massa, merangkul para reporter media massa utama asing dengan insentif besar, agar membuat berita yang memoles citra Komunis Tiongkok . Ananth Krishnan menulis dengan judul China is buying good press across the world, one paid journalist at a time.

Memanfaatkan program beasiswa media massa untuk merangkul reporter asing ini diberitakan oleh mantan koresponden surat kabar “India Today” Ananth Krishnan di “The Print” mengatakan, sejak tahun 2016 Kemenlu RRT telah mengadakan Program Beasiswa Media Massa yang berdurasi 10 bulan.

Program tersebut ditujukan pada reporter asing dari media massa utama dari belasan negara asing seperti India, Pakistan, Bangladesh, beserta negara-negara Asia Tenggara dan Afrika lainnya.

Para wartawan itu mendapat perlakuan karpet merah di Tiongkok: Tinggal di Beijing Jianguomen Diplomatic Apartment, beberapa di antara mereka mendapatkan tunjangan sebesar RMB 5.000 Yuan (Rp 10,5 juta) per bulan, setiap bulan gratis wisata dua kali ke berbagai provinsi di seluruh Tiongkok, mendapatkan kesempatan belajar bahasa Mandarin, setelah program beasiswa selesai mereka akan mendapat gelar sarjana dalam hubungan internasional dari sejumlah perguruan tinggi di Tiongkok.

Artikel menyebutkan, Program Beasiswa Media Massa 10 Bulan ini adalah yang paling berhasil dalam upaya RRT membentuk pencitraan untuk konsumsi pemberitaan media dunia terhadap Beijing, tapi juga merupakan yang paling tidak banyak diketahui masyarakat.

Dua tujuan utama dari proyek ini adalah: Membantu mendorong program RRT “One Belt One Road” dan melakukan propaganda sebaik mungkin, “menceritakan kisah baik di RRT, menyuarakan kebaikan Komunis Tiongkok”, mencitrakan Komunis Tiongkok sebagai “sosok pembangun dunia yang damai.”

Artikel menyebutkan, pihak Beijing jelas menyadari, jika hanya mengandalkan wartawan RRT saja kisah ini tidak bisa jauh jangkauannya, itu tidak cukup. Oleh sebab itu, RRT berusaha merangkul media massa dunia untuk melakukannya.

Upaya Komunis Tiongkok merangkul wartawan asing untuk merias kebijakan Komunis Tiongkok seperti ini telah menarik perhatian internasional.

Wartawan New York Eric Fish saat meneruskan artikel Krishnan di Twitter menempelkan sebuah foto, konten foto itu adalah seorang wartawan yang mendapatkan beasiswa PKT ini diwawancarai oleh media massa PKT, ia mengatakan, “Dulu saya mengira  hanya ada satu partai, tidak ada demokrasi, tapi faktanya, disini terdapat demokrasi sejati, bicara soal demokrasi, yang telah dilakukan RRT tidak kalah dibandingkan negara Barat.”

Fish telah cukup mendalam soal meneliti generasi milenium di Tiongkok, dan telah menerbitkan buku yang berjudul “China’s Millennials: The Want Generation”.

Cara Pengajuan Beasiswa yang Aneh

Artikel menyebutkan, dalam hal memberikan beasiswa media massa oleh Komunis Tiongkok bukan kasus satu-satunya, pemerintah negara AS, Inggris, Australia dan sejumlah institusi swasta lainnya juga telah bertahun-tahun menyediakan beasiswa seperti ini.

Bedanya terletak pada tidak transparannya, ambisi dan skala dari upaya Komunis Tiongkok ini serta tingkat pengendalian Beijing terhadap media massa.

Beasiswa media massa yang disediakan Komunis Tiongkok, acap kali tidak memiliki prosedur pengajuan yang jelas, peraih beasiswa dihubungi oleh pihak Kedubes RRT. Proyek tersebut awalnya diadakan bagi wartawan Afrika. Beijing mengawali dengan mendirikan China Africa Press Center.

Setelah percobaan itu berhasil, Komunia Tiongkok kembali membentuk China South Asia Press Centers dan juga China Southeast Asia Press Centers. Semua pusat pers tersebut bekerjasama dengan Kemenlu RRT dan juga Asosiasi Diplomasi Publik RRT.

Wartawan asing yang terpilih mengikuti program beasiswa ini bukan disetujui oleh media massa tempatnya bekerja, melainkan disetujui oleh pusat pers yang didirikan oleh Komunis Tiongkok tersebut. Hal ini pun membatasi perjalanan mereka di Tiongkok.

Para wartawan asing penerima bea siswa itu selama periode 10 bulan “diperlakukan istimewa” di Tiongkok, namun tidak bisa melakukan perjalanan meliput berita tanpa didampingi oleh pengawas dari pemerintah, mereka tidak diizinkan memberitakan topik HAM, Tibet, Xinjiang dan hal sensitif lainnya.

Trik Komunis Tiongkok Suap Wartawan Asing

Menurut Free Asia Radio, Cedric Alviani dari kantor cabang Asia Timur organisasi yang menyoroti kebebasan pers “Reporters Without Borders” berpendapat, faktanya sejak tahun 2016 Komunis Tiongkok telah mulai menyuap para wartawan asing.

Sejak tahun 2011, Komunis Tiongkok telah mempublikasikan upaya mereka mengatur dan mengendalikan media massa dunia, di saat PKT melakukan propaganda terhadap warganya, juga dilakukan berbagai cara untuk menyebarkan suara pemerintah RRT ke seluruh dunia.

“Beijing terus berusaha memengaruhi ulasan wartawan terhadap RRT. Cara mengundang wartawan ke RRT dan memperlakukan mereka dengan sangat baik adalah salah satu cara dari Beijing untuk berteman baik atau memupuk pendukung para wartawan asing. Tapi ini bukan satu-satunya cara, pemerintah dan perusahaan RRT selama ini sangat gencar membeli saham media massa asing.”

Dosen ilmu politik dari Columbia University di AS yakni Andrew Nathan menyebutkan, Komunis Tiongkok juga menggunakan cara menyediakan berita tanpa imbalan untuk memperkuat pengaruhnya di luar negeri.

Nathan mengatakan, di Afrika juga terdapat banyak media massa PKT yang sangat berpengaruh, sebagai contoh, kantor berita Xinhua sangat besar di Afrika.

Media massa Afrika tidak begitu banyak uang, jadi kantor berita Xinhua memberikan banyak sekali berita gratis pada mereka. Tentunya mereka akan menggunakan berita dari kantor berita Xinhua itu.

Foto adalah acara wisuda yang digelar PKT bagi wartawan dari Afrika, Asia Selatan dan Asia Tenggara tanggal 5 Desember 2017 lalu. (Foto: surat kabar China Daily yang dimuat di situs pemerintah Beijing)

Workshop Media “One Belt One Road” dan Pendirian Bahasa Strategisnya

Sebagai propaganda “One Belt One Road”, selain program beasiswa wartawan asing selama 10 bulan yang diselenggarakan oleh Kemenlu, tahun ini Komunis Tiongkok juga meluncurkan Program Beasiswa Workshop Media Jangka Pendek.

Tanggal 20 Juni hingga 14 Juli, workshop media “One Belt One Road” perdana dan beasiswa oriental telah digelar di Shanghai, Beijing dan Hangzhou.

Workshop itu diadakan bersama oleh surat kabar China Daily, Shanghai International Studies University dan Foreign Economic and Trade University, serta dibantu oleh China Eastern Airlines Group. Peserta yang disasar adalah para editor dan wartawan senior dari 13 media massa di 12 negara sepanjang jalur “One Belt One Road”.

Untuk menyambung dengan “One Belt One Road”, Shanghai International Studies University juga mengusung pembangunan “bahasa strategis”. Dengan kata lain, bahasa di semua negara sepanjang proyek “One Belt One Road” akan dijadikan sebagai “bahasa strategis” dan dipromosikan dengan gencar.

Beberapa tahun terakhir “One Belt One Road” semakin banyak disoroti negara lain. Sepanjang tahun ini saja, ada banyak laporan menunjukkan “One Belt One Road” telah menyebabkan setidaknya 13 negara Asia, Afrika dan Eropa terjebak dalam krisis hutang.

Kemenlu AS Pompeo bulan lalu pernah mengecam Komunis Tiongkok telah menyuap para elite sejumlah negara untuk membuat kesepakatan dalam kontrak proyek “One Belt One Road” tersebut.

Konsultan AS “New American Security Center” baru-baru ini merilis laporan yang merekomendasikan, Amerika seharusnya mulai mengembangkan perlawanan menentang “One Belt One Road” PKT.

Reaksi AS terhadap strategi Komunis Tiongkok harus secara langsung terfokus pada bidang informasi berita; melawan serangan propaganda “One Belt One Road” PKT; terhadap negara yang mencari investasi RRT ditekankan kembali keunggulan “kebebasan, keterbukaan dan kesinambungan” bekerjasama dengan AS; mengungkap perbedaan “perkataan – perbuatan” RRT dalam hal janji investasi dan tindakan nyatanya, serta ancaman kedaulatan yang akan ditimbulkan RRT terhadap negara-negara tersebut lewat pinjaman pembangunan investasi yang diberikan Beijing.

Amerika juga seharusnya aktif berpropaganda, menekankan investasi langsung Amerika di negara-negara tersebut, dan mengungkap bukti korup para elit RRT kepada para wartawan setempat. [ETID]

Internasional

Negara-negara Asia Tenggara Perlu Waspada Terhadap Proyek OBOR Tiongkok

oleh Chen Juncun

Hasil survei kebijakan yang dirilis pada Senin (7/01/2019) menunjukkan bahwa 70% responden percaya bahwa negara-negara Asia Tenggara harus berhati-hati dalam kerjasama dengan Tiongkok komunis untuk melaksanakan proyek ‘One Belt One Road’ (OBOR) agar terhindar dari jebakan hutang yang berkepanjangan.

Menurut Reuters, survei dilakukan oleh lembaga think tank Asia Pasifik, ISEAS-Yusof Ishak Institute. Lembaga ini mengunjungi 1.008 orang elit yang berkecimpung di bidang pemerintah, akademisi, bisnis, media dan masyarakat sipil dari 10 negara ASEAN.

Dalam survei ini, sekitar setengah dari responden menyatakan bahwa Tiongkok komunis mencoba untuk memasukkan Asia Tenggara dalam pengaruhnya. Sepertiga dari responden berpendapat proyek OBOR kurang transparan, bahkan 16% responden meramalkan OBOR bisa gagal.

70% responden berpendapat bahwa pemerintah mereka harus berhati-hati ketika menegosiasikan dengan Tiongkok komunis untuk proyek OBOR agar terhindar dari jebakan hutang yang akhirnya akan melemahkan kemampuan sendiri. Responden dari Filipina, Thailand dan Malaysia  yang paling banyak memegang pendapat tersebut.

Penulis survei mengatakan bahwa meskipun PKT terus menjamin “kebaikan dan kedamaiannya”, hasil survei merupakan seruan bagi rezim untuk meningkatkan citra negatifnya di Asia Tenggara.

OBOR menyebabkan negara peserta masuk ke dalam perangkap utang

Beberapa negara Barat menuduh Tiongkok komunis membiarkan negara lain jatuh ke dalam perangkap hutang akibat proyek OBOR. Untuk membayar utang, negara-negara debitur terpaksa menjual ekuitas infrastruktur mereka. Tiongkok komunis akhirnya akan memperoleh hak kendali atas infrastruktur yang relevan itu.

Australian Broadcasting Corporation melaporkan bahwa pemerintah AS dan Australia prihatin dengan pendekatan pengalihan utang untuk ejuitas yang diambil oleh Tiongkok komunis dalam memberikan utang pada proyek OBOR, di mana negara-negara debitur terpaksa mengalihkan hak penguasaan infrastruktur lokal kepada kreditur untuk melunasi hutang.

Sebagai contoh, pemerintah Sri Lanka tidak dapat membayar hutang besar kepada Tiongkok komunis atas proyek Pelabuhan Hambantota, sehingga harus menyewakan pelabuhan tersebut kepada perusahaan Tiongkok dengan kepemilikan 80 % di pemerintah Tiongkok untuk periode selama 99 tahun.

Center for Global Development, sebuah think tank yang berbasis di Washington dalam laporannya yang dirilis tahun lalu menyebutkan, proyek OBOR telah membawa setidaknya delapan negara tetangga India jatuh ke dalam jebakan hutang, dengan niat politik di baliknya.[ET]

Continue Reading

Internasional

Empat Isu Utama Ini Bayangi KTT G20

Kabarmerpati.com, Buenos Aires – Para pemimpin negara industri dunia resmi memulai KTT G20 di Buenos Aires kemarin (Jumat, 30/11) waktu setempat.

KTT tahunan kali ini membawa sejumlah isu besar di atas meja. Namun setidaknya ada empat isu utama yang menjadi sorotan dalam KTT G20 kali ini.

Presiden tuan rumah, Argentina, Mauricio Macri menegaskan dalam KTT tersebut bahwa solusi dari semua masalah yang tertjadi adalah dialog serta kesadaran akan tanggungjawab bersama.

Dalam KTT selama dua hari ini ada banyak pertemuan, baik pertemuan bersama, bilateral atau pun trilateral.

Isu utama yang membayangi KTT kali ini adalah perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China. Kedua negara sejak beberapa waktu terakhir saling menerapkan peningkatan tarif impor barang.

Amerika Serikat telah menerapkan tarif atas impor China mencapai total 250 miliar dolar AS sejak Juli tahun ini. China pun telah membalas dengan mengenakan bea pada total 110 miliar dolar AS atas produk Amerika Serikat.

Pada hari kedua KTT (Sabtu, 1/12), Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping akan menggelar pertemuan bilateral untuk mencari jalan keluar atas situasi yang terjadi.

Isu kedua yang juga jadi sorotan adalah kasus pembunuhan wartawan senior Jamal Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul pada awal Oktober lalu. Kasus itu menyeret nama Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman (MBS) yang disebut-sebut mengetahui rencana pembunuhan.

Meski pemerintah Saudi telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengatakan bahwa MBS tidak terlibat dalam pembunuhan itu, namun negara-negara sekutu menuntut penjelasan serta penyelidikan yang valid.

Kedatangan MBS di Argentina untuk KTT G20 ini merupakan bagian dari tur pedana MBS pasca kasus pembunuhan itu.

Perdana Menteri Inggris Theresa May kemarin (Jumat, 30/11) bertemu dengan MBS. Seorang juru bicara Downing Street mengatakan bahwa May telah menekankan pentingnya memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Jamal Khashoggi dihukum.

Isu ketiga adalah mengenai ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Sekutu Ukraina, Amerika Serikat dan Eropa, yang juga bergabung dengan KTT G20, menyoroti sikap Rusia yang dinilai memicu konfrontasi dengan menembaki tiga kapal Angkatan Laut Ukraina di wilayah perairan Krimea akhir pekan lalu.

Rusia mengklaim bahwa hal tersebut dilakukan karena kapal Ukraina telah melanggar batas.

Namun hal itu berimbas pada sejumlah hal, termasuk pembatalan pertamuan bilateral antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pembatalan dilakukan oleh Trump karena menilai bahwa sikap Rusia atas Ukraina tidak benar.

Isu terakhir, mengutip BBC, yang juga menjadi sorotan adalah mengenai perubahan iklim. Ada sejumlah pandangan berbeda mengenai perubahan iklim. Salah satunya adalah dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang jelas tidak meyakini adanya perubahan iklim. [rmol]

Continue Reading

Internasional

Dua Kapal Destroyer US Berlayar di Selat Taiwan, China Merasa Terhina ?

Kabarmerpati.com, Taipei – Dua kapal Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar melalui Selat Taiwan pada Rabu (29/11/2018). AFP melaporkan, aktivitas semacam itu merupakan yang ketiga sepanjang tahun ini dan tentu akan membuat China marah. Juru bicara Armada Pasifik AS Letnan Rachel McMarr mengatakan, dua kapal berlayar melalui selat tersebut untuk menjalani rutinitas transit.

Dua kapal itu adalah kapal perusak USS Stockadale (DDG 106) dan kapal pengisian ulang USNS Pecos. ” Kapal-kapal transit melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen AS untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” ucapnya dalam sebuah pernyataan. ” Angkatan Laut AS akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan,” imbuhnya. Seorang pejabat AS menyebut ada kapal-kapal China yang muncul, namun semua interaksi antara kedua pihak berlangsung aman dan profesional. Focus Taiwan mewartakan, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan menyatakan kedua kapal berlayar ke arah barat daya setelah memasuki Selat Taiwan dari perairan timur laut Taiwan sejak Senin lalu. Seperti diketahui, China pernah memprotes Angkatan Laut AS yang mengerahkan dua kapal perang berlayar melalui Selat Taiwan pada 22 Oktober lalu.

Langkah tersebut dianggap China sebagai penghinaan terhadap kedaulatan negaranya. Sebagai informasi, China masih memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya untuk bisa dipersatukan kembali. Meski demikian, kini kedua pihak itu diperintah secara terpisah sejak berakhirnya perang saudara pada 1949.[kompas]

Continue Reading

Top Access