Ruang Bersama Indonesia: Perhatian Pemerintah Dalam Melindungi Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar agenda sosial, melainkan bagian fundamental dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap warga negara dapat hidup aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan. Karena itu, penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian/lembaga terkait patut diapresiasi sebagai langkah konkret memperkuat perlindungan kelompok rentan hingga ke daerah.

Kementerian Dalam Negeri pada 14 September 2026 menegaskan bahwa SKB Ruang Bersama Indonesia diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Langkah ini penting karena persoalan kekerasan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja, tetapi membutuhkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, layanan kesehatan, pendidikan, masyarakat, hingga keluarga.

Urgensi kebijakan tersebut terlihat dari data SIMFONI PPA. Kementerian PPPA melaporkan bahwa sepanjang 2025 tercatat 35.025 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan. Angka ini menunjukkan bahwa perlindungan harus dibangun bukan hanya setelah kekerasan terjadi, tetapi juga melalui pencegahan, deteksi dini, edukasi, mekanisme pengaduan yang aman, serta pendampingan korban.

Keunggulan penting SKB Ruang Bersama Indonesia adalah dorongannya agar kebijakan perlindungan tidak berhenti di tingkat pusat. Pemerintah daerah perlu menjadi ujung tombak implementasi, termasuk memastikan mekanisme perlindungan berjalan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.

Inilah yang harus menjadi kekuatan utama kebijakan tersebut, bahwa ruang aman harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Ketika seorang perempuan atau anak mengalami kekerasan, korban membutuhkan tempat untuk melapor tanpa takut dihakimi, membutuhkan pendampingan psikologis dan hukum, serta membutuhkan kepastian bahwa laporan mereka ditindaklanjuti. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan layanan perlindungan perempuan dan anak memiliki sumber daya, petugas yang kompeten, mekanisme rujukan yang jelas, serta koordinasi yang efektif.

Pemerintah juga telah memperkuat sistem digital melalui SIMFONI PPA, yang digunakan untuk pendataan, pemantauan, dan evaluasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penguatan sistem ini penting agar kebijakan pemerintah semakin berbasis data dan dapat mengidentifikasi wilayah maupun kelompok yang membutuhkan intervensi lebih cepat.

Implementasi sampai tingkat pedesaan merupakan bagian yang sangat strategis. Sebab, masyarakat desa merupakan bagian penting dari struktur sosial Indonesia, dengan jaringan keluarga dan komunitas yang kuat. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa dapat membangun ekosistem perlindungan melalui edukasi keluarga, penguatan kader masyarakat, pengenalan tanda-tanda kekerasan, penyediaan kanal pengaduan, serta koordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dengan demikian, Ruang Bersama Indonesia selain menjadi sebuah dokumen administratif, tetapi harus menjadi gerakan nyata yang dirasakan masyarakat. Setiap desa idealnya memiliki pemahaman bahwa ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau anak, persoalan tersebut bukan urusan pribadi yang boleh didiamkan. Masyarakat harus memiliki keberanian untuk mencegah, melaporkan, dan membantu korban mendapatkan perlindungan.

Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kekerasan adalah masih adanya korban yang takut atau enggan melapor. Pemerintah sendiri pada 2025 menyoroti bahwa banyak perempuan dan anak korban kekerasan belum berani melaporkan kasus yang mereka alami.

Oleh karena itu, keberhasilan SKB Ruang Bersama Indonesia tidak cukup diukur dari berapa banyak daerah yang menandatangani atau menerbitkan aturan turunan. Ukuran keberhasilannya harus lebih substantif, apakah korban merasa aman untuk berbicara, apakah laporan ditangani dengan cepat, apakah korban mendapatkan pendampingan, dan apakah pelaku diproses sesuai hukum.

Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan membangun sistem perlindungan yang menyeluruh. Kekerasan dapat berbentuk fisik, psikis, seksual, maupun terjadi melalui teknologi informasi. Karena itu, ruang aman juga harus mampu menghadapi ancaman yang berkembang di dunia digital.

Penandatanganan SKB ini memperlihatkan bahwa pemerintah memahami bahwa perlindungan perempuan dan anak membutuhkan gotong royong kelembagaan.

Kemendagri memiliki posisi strategis karena dapat mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan agenda perlindungan perempuan dan anak ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Sementara kementerian/lembaga terkait dapat memperkuat aspek layanan, pencegahan, edukasi, kesehatan, penegakan hukum, dan pendampingan. Model kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat dengan indikator yang jelas, penganggaran yang memadai, evaluasi berkala, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Kualitas sebuah negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau kemajuan teknologi. Salah satu ukuran paling mendasar adalah sejauh mana negara mampu melindungi manusia yang paling rentan.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Perempuan merupakan bagian penting dari kekuatan keluarga, masyarakat, dan pembangunan nasional. Ketika mereka terlindungi dari kekerasan, sesungguhnya negara sedang menjaga kualitas generasi dan masa depan Indonesia.

 Dengan kata lain, SKB Ruang Bersama Indonesia layak dipandang sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat negara hadir di tengah masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan semangat tersebut benar-benar diterjemahkan oleh pemerintah daerah hingga tingkat desa. Dengan implementasi yang konsisten, kolaboratif, dan berbasis data, Ruang Bersama Indonesia dapat menjadi salah satu fondasi penting menuju Indonesia yang semakin aman, inklusif, dan bermartabat.