Rp31 Triliun Disiapkan, Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat hingga Akhir 2026

Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan bantuan untuk kuartal IV 2026 dengan tujuan utama menjaga daya beli masyarakat hingga akhir tahun. Langkah ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026 dan mencakup bantuan pangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta pembukaan rekening bagi masyarakat tertentu.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi dan investasi, tetapi juga memperhatikan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan konsumsi. Daya beli menjadi penting karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu bagian penting dalam aktivitas perekonomian. Ketika masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, aktivitas perdagangan dan sektor usaha juga memiliki basis permintaan yang lebih terjaga.

Dari sisi bantuan pangan, pemerintah menyiapkan beras sebanyak 10 kilogram untuk periode tiga bulan bagi 33.244.408 keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Kebutuhan anggarannya diperkirakan sekitar Rp17,5 triliun.

Bentuk kebijakan ini memiliki sasaran yang cukup jelas, yaitu membantu kelompok masyarakat yang berada pada kelompok kesejahteraan terbawah dalam memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan beras juga dapat membantu mengurangi sebagian pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok sehingga pendapatan yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Sementara itu, pemerintah kembali menyiapkan Bantuan Subsidi Upah bagi sekitar 13,3 juta pekerja. Skemanya sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan atau diberikan sekaligus untuk periode tiga bulan, dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.

Berbeda dengan bantuan pangan yang secara langsung membantu kebutuhan konsumsi rumah tangga, BSU diarahkan untuk memberikan tambahan dukungan pendapatan kepada pekerja yang menjadi sasaran program. Secara ekonomi, tambahan pendapatan tersebut dapat meningkatkan ruang konsumsi penerima dan membantu mempertahankan aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat.

Selain kedua program tersebut, pemerintah juga membahas pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun yang diarahkan kepada kelompok desil 1 hingga desil 4. Jumlah penerima masih dalam proses verifikasi dan pencocokan antarkementerian. Pemerintah juga masih perlu menyiapkan regulasi, termasuk Peraturan Menteri Keuangan, sebelum waktu pelaksanaan diumumkan.

Jika dilihat secara keseluruhan, paket kebijakan kuartal IV ini menggunakan beberapa instrumen sekaligus. Bantuan pangan menyasar kebutuhan dasar, subsidi upah memberikan dukungan terhadap pendapatan pekerja, sementara pembukaan rekening diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap instrumen keuangan. Pemerintah memperkirakan keseluruhan paket bantuan tersebut berada di kisaran Rp31 triliun, meskipun penyisiran anggaran masih dilakukan.

Maksud utama kebijakan ini bukan hanya memberikan bantuan dalam jangka pendek, tetapi menjaga agar tekanan terhadap rumah tangga tidak terlalu besar pada tiga bulan terakhir 2026. Dengan daya beli yang lebih terjaga, masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sekaligus melakukan konsumsi lainnya.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kecepatan penyaluran, kualitas data penerima, serta koordinasi antarlembaga. Pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang memenuhi kriteria dan tidak mengalami hambatan administratif dalam pelaksanaannya.

kebijakan bantuan pangan dan subsidi upah merupakan instrumen perlindungan sosial sekaligus bagian dari kebijakan ekonomi untuk menjaga konsumsi masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan tepat sasaran dan transparan sehingga anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.