Putusan MK dan MA: Gibran Harus Memahami Bahwa Negara Hukum Tidak Dibangun di Atas Kekuasaan, Melainkan Kepatuhan Terhadap Hukum

Ada satu prinsip mendasar dalam negara hukum yang tidak boleh ditawar, setiap warga negara memiliki hak untuk membela diri, tetapi tidak seorang pun memiliki hak untuk menempatkan dirinya di atas hukum.

Prinsip ini berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali. Berlaku bagi rakyat biasa, pejabat negara, anggota legislatif, menteri, bahkan Presiden dan Wakil Presiden.

Karena itu, Gibran Rakabuming Raka perlu memahami bahwa hak membela diri bukanlah tiket untuk mengabaikan putusan pengadilan, dan hak mencari keadilan bukanlah alasan untuk menolak kewajiban hukum.

Dalam negara demokrasi, seseorang boleh tidak setuju dengan gugatan, keberatan terhadap proses hukum, atau merasa dirugikan oleh suatu putusan. Namun, ketidaksetujuan tersebut harus disalurkan melalui mekanisme hukum yang tersedia, bukan dengan membangun persepsi seolah-olah kewajiban menaati hukum merupakan sesuatu yang bisa dipilih sesuai kepentingan pribadi.

Ada perbedaan besar antara memperjuangkan hak melalui jalur hukum dan menganggap hukum hanya berlaku ketika menguntungkan diri sendiri. Hukum tidak boleh menjadi alat pembenaran kepentingan politik. Sebaliknya, kepentingan politik harus tunduk pada hukum.

Polemik ini semakin penting setelah Gibran pada 10 November 2026 menyampaikan bahwa dirinya akan tetap fight melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD sampai S-1 serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai kemungkinan PK di Mahkamah Agung. Namun, persoalan hukumnya tidak sesederhana seseorang ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikan.

Ada dua putusan lembaga peradilan yang menjadi konteks polemik ini. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut penjelasan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, putusan terkait perkara tersebut bersifat final dan mengikat. Kedua, Putusan Mahkamah Agung (MA). Yusril menyatakan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Gibran bukan pihak dalam perkara yang dapat mengajukan upaya hukum lanjutan.

Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak berkedudukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara di MA sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK atas putusan tersebut.

Kemudian, pada 11 November 2026, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, turut membantah bahwa Presiden Prabowo menyarankan Gibran untuk menempuh langkah fight di PTUN.

Di sinilah letak persoalan yang harus dijelaskan kepada publik, bahwa hak seseorang untuk membela diri harus dibedakan dari kewenangan hukum untuk membuka kembali perkara yang sudah diputus secara final.

Ada beberapa landasan konstitusional yang harus menjadi pegangan.

Pertama, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Artinya, jabatan Wakil Presiden tidak memberikan kekebalan dari kewajiban menghormati hukum. Kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa.

Kedua, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan ini bukan hanya memberikan hak kepada seseorang untuk mencari keadilan, tetapi juga mengharuskan semua pihak menghormati kepastian hukum yang telah dihasilkan melalui proses peradilan.

Ketiga, Pasal 28J UUD 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.

Dengan demikian, kebebasan memperjuangkan kepentingan pribadi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas untuk mengabaikan sistem hukum.

Keempat, prinsip finalitas putusan pengadilan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) memiliki konsekuensi hukum yang harus dihormati. Prinsip kepastian hukum tidak boleh dirusak dengan upaya mengulang sengketa yang sama melalui jalur yang tidak tersedia atau tidak memiliki dasar hukum.

Namun, perlu dibedakan tidak setiap gugatan baru otomatis merupakan pembangkangan terhadap putusan lama. PTUN tetap dapat memeriksa objek keputusan administrasi yang berbeda apabila memenuhi syarat kewenangan, kompetensi, tenggang waktu, dan kedudukan hukum penggugat.

Karena itu, yang harus diuji adalah apakah langkah hukum baru tersebut benar-benar memiliki objek sengketa dan dasar hukum tersendiri atau justru berusaha menghidupkan kembali persoalan yang telah diputus final.

Dengan kata lain, jika tujuannya membuktikan keabsahan dokumen pendidikan, tentu pembuktian harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat, dengan objek sengketa yang jelas dan kedudukan hukum yang sah. Bukan hanya menghadirkan dokumen sebanyak-banyaknya kemudian menganggap bahwa semua persoalan hukum otomatis dapat dibuka kembali.

Pada prinsipnya, hukum bukan panggung untuk mempertontonkan keberanian seseorang melawan kritik. Hukum adalah sistem yang memiliki aturan, batas kewenangan, prosedur, dan konsekuensi. Jangan sampai hak membela diri dipelintir menjadi hak untuk mengabaikan putusan pengadilan.