Ada satu pesan keras yang keluar dari rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan bencana, Senin (7/9/2026): Indonesia tidak boleh menjadi negara yang baru sibuk setelah bencana terjadi.
Berada di kawasan ring of fire membuat Indonesia memiliki risiko bencana yang tidak kecil. Gempa, erupsi gunung api, kebakaran hutan dan berbagai bencana lainnya dapat datang tanpa mengenal waktu.
Karena itu, menurut Prabowo, kesiapsiagaan tidak boleh dibangun dengan pola “lihat nanti kalau sudah terjadi”.
Justru sebaliknya.
Peralatan harus sudah ada. Personel harus sudah siap. Anggaran harus sudah disiapkan. Sistem peringatan harus berjalan.
“Lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik,” tegas Prabowo.
Kalimat itu sederhana, tetapi pesannya sangat jelas: dalam urusan keselamatan rakyat, lebih baik negara bersiap berlebihan daripada terlambat ketika nyawa sudah dipertaruhkan.
Prabowo Ubah Cara Negara Menghadapi Bencana
Selama ini, penanganan bencana kerap identik dengan respons setelah kejadian. Ketika gempa datang, bantuan bergerak. Ketika kebakaran membesar, pemadaman dilakukan. Ketika abu vulkanik menyebar, langkah mitigasi baru diperkuat.
Prabowo ingin pola seperti itu diperbaiki.
Presiden meminta penyusunan master plan mitigasi bencana secara menyeluruh dan masif. Pemerintah didorong menyiapkan lebih banyak helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, ekskavator, pesawat untuk operasi modifikasi cuaca hingga teknologi drone.
Bahkan, Presiden membuka gagasan pemanfaatan kapal induk yang dimodifikasi untuk mendukung operasi helikopter dan drone.
Pesannya terang:
Jangan tunggu api membesar baru mencari helikopter. Jangan tunggu banjir datang baru mencari pompa. Jangan tunggu korban berjatuhan baru sibuk menyusun mitigasi.
Inilah pergeseran penting yang sedang didorong Prabowo: dari reaktif menjadi antisipatif.
Flores Membuktikan Negara Tak Boleh Berhenti di Bantuan Darurat
Penanganan gempa Flores juga memperlihatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar berapa banyak bantuan yang dikirim.
Yang jauh lebih penting adalah apakah kehidupan masyarakat mulai kembali.
Dalam laporan BNPB kepada Presiden, penanganan hingga sekitar hari ke-23 atau ke-24 pascabencana berjalan lancar. Tidak ada tambahan korban jiwa akibat gempa susulan dan distribusi logistik berlangsung tanpa kendala berarti.
Lebih dari itu, listrik, komunikasi, BBM, air bersih, akses jalan, kesehatan dan pendidikan mulai berfungsi kembali.
Pasar kembali ramai.
Kegiatan keagamaan kembali berlangsung.
Pernikahan dan kegiatan sosial masyarakat mulai digelar lagi.
Bagi sebagian orang, mungkin ini terlihat sebagai kabar biasa.
Tetapi bagi masyarakat yang baru saja dihantam bencana, kembalinya pasar dan sekolah adalah tanda bahwa kehidupan mulai direbut kembali dari trauma.
Pemerintah pun mulai mengarahkan Flores memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pemulihan ekonomi dan pembahasan relaksasi kredit bagi masyarakat terdampak.
Artinya, bantuan tidak berhenti di tenda pengungsian.
Target akhirnya adalah rakyat kembali berdiri di atas kaki sendiri.
Anak Krakatau Dipantau, Bukan Diremehkan
Hal yang sama terlihat dalam penanganan Gunung Anak Krakatau.
Meski BNPB melaporkan aktivitas erupsi mengalami penurunan dan tingkat erupsi 2026 lebih rendah dibandingkan 2018, pemerintah tetap tidak mengambil risiko.
Abu vulkanik yang berdampak terhadap sejumlah wilayah dan bandara ditangani melalui koordinasi lintas lembaga.
BMKG dan BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca. Kondisi bandara diuji berkala. Sistem pemantauan tsunami terus bekerja. Aktivitas pelayaran juga dibatasi pada radius tertentu dari kawah.
Di sektor kesehatan, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker, pelindung mata serta pakaian tertutup jika harus beraktivitas di luar.
Tidak ada ruang untuk sikap meremehkan bencana.
Sebab dalam urusan keselamatan rakyat, satu keputusan yang terlambat bisa membawa konsekuensi besar.
Karhutla Dibakar Sengaja? Prabowo Minta Bongkar Sampai Pemiliknya
Namun yang paling keras adalah ketika pembahasan masuk pada kebakaran hutan dan lahan.
Prabowo tidak mau karhutla hanya dilihat sebagai persoalan pemadaman.
Jika ada indikasi kebakaran sengaja dilakukan untuk membuka lahan, maka persoalannya berubah menjadi penegakan hukum.
Presiden meminta dugaan keterlibatan korporasi ditelusuri sampai tuntas. Bahkan, jika terbukti melakukan pelanggaran, izin dan HGU dapat dievaluasi hingga dicabut.
Ini penting.
Sebab rakyat tidak seharusnya menjadi korban asap akibat ulah pihak yang mengejar keuntungan.
Kapolri melaporkan terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses dan 138 tersangka telah diamankan. Sejumlah korporasi juga sedang diproses dan puluhan perusahaan lainnya masih didalami.
Artinya, Prabowo tidak hanya memerintahkan negara memadamkan apinya. Ia juga meminta negara mencari siapa yang menyalakan api.
Kalau Negara Hanya Datang Setelah Bencana, Itu Belum Cukup
Di titik inilah kepemimpinan Prabowo dalam penanganan bencana layak dilihat lebih luas.
Presiden tidak sedang menjanjikan Indonesia bebas bencana.
Itu mustahil.
Yang sedang dibangun adalah kemampuan negara untuk menghadapi bencana dengan lebih cepat, lebih lengkap dan lebih terukur.
Ketika Flores membutuhkan pemulihan, pemerintah bergerak.
Ketika Anak Krakatau erupsi, sistem pemantauan diperkuat.
Ketika abu mengganggu penerbangan, bandara dievaluasi sebelum dibuka kembali.
Ketika kesehatan warga terancam, perlindungan masyarakat diperkuat.
Dan ketika ada dugaan pembakaran yang disengaja, aparat diminta mengejar pelakunya.
Inilah negara yang tidak cukup hanya hadir setelah rakyat menjadi korban. Negara harus sudah bersiap sebelum musibah datang.
Prabowo sedang mendorong satu standar baru dalam penanganan bencana: lebih baik negara terlihat “kelebihan persiapan” daripada rakyat yang harus membayar harga dari kekurangan kesiapsiagaan.
Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah negara bukan hanya diukur dari seberapa cepat membangun jalan, gedung atau infrastruktur.
Kekuatan negara juga terlihat dari seberapa cepat ia mampu melindungi rakyat ketika alam menguji.
Dan dalam situasi seperti itu, rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai berkomentar.
Komentar (0)
Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.