Presiden Prabowo Dorong APBN Makin Efisien, Setiap Rupiah Harus Kembali untuk Rakyat

Anggaran negara bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah. Di balik setiap rupiah APBN, ada kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, pembangunan yang harus berjalan, dan perlindungan sosial yang harus tetap terjaga. Karena itu, arahan Presiden Prabowo Subianto agar efisiensi APBN dilakukan secara terukur menjadi pesan penting: anggaran harus bekerja lebih maksimal untuk rakyat.

Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan penyelesaian RAPBN 2027 yang telah disepakati bersama DPR. Pendapatan negara ditargetkan mencapai lebih dari Rp3.400 triliun, sementara belanja negara berada di atas Rp4.100 triliun.

Di tengah besarnya angka tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga APBN tetap kredibel sekaligus memastikan penggunaannya semakin efektif. Efisiensi dilakukan bukan dengan mengorbankan kebutuhan masyarakat, melainkan dengan mengarahkan anggaran pada hal-hal yang benar-benar memberikan manfaat.

Arahan tersebut mencakup penguatan kesejahteraan dan perlindungan sosial, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kebutuhan dasar masyarakat.

Pesannya sederhana tetapi penting: jangan sampai anggaran besar menghasilkan manfaat yang kecil.

Pemerintahan Presiden Prabowo juga mulai memperjelas pembagian peran antara APBN dan Danantara. APBN tetap menjadi instrumen utama untuk pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan operasional pemerintahan. Sementara Danantara diperkuat pada sisi investasi.

Sinergi tersebut menunjukkan upaya membangun pengelolaan ekonomi yang lebih terarah. APBN digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan rakyat, sementara investasi melalui Danantara didorong untuk memperkuat pertumbuhan serta menciptakan nilai ekonomi jangka panjang.

Di tengah tantangan ekonomi global, pendekatan ini menjadi relevan. Pemerintah tidak hanya dituntut membelanjakan anggaran, tetapi memastikan anggaran menghasilkan dampak nyata.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBN bukan semata-mata seberapa besar uang yang dibelanjakan. Ukurannya adalah seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Arahan Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi secara terukur memperlihatkan orientasi tersebut. Negara harus tetap hadir memberikan perlindungan, membangun infrastruktur dan menyediakan pelayanan publik, tetapi semuanya harus dilakukan dengan pengelolaan keuangan yang disiplin dan bertanggung jawab.

Dengan RAPBN 2027 yang telah diselesaikan bersama DPR, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan memperkuat fondasi perekonomian Indonesia.