Presiden Prabowo dan Masyarakat Adat: Ketika Menjaga Hutan Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan api yang harus dipadamkan. Di balik asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan, terdapat persoalan sosial, lingkungan, ekonomi, sekaligus kehidupan masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun.

Karena itu, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Panglima Jilah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026, memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pembahasan mengenai penanganan karhutla.

Dukungan Presiden Prabowo terhadap percepatan penanganan karhutla di Kalimantan Barat, termasuk melalui penambahan personel dan dukungan sarana udara, menunjukkan bahwa pemerintah melihat persoalan ini sebagai sesuatu yang membutuhkan respons cepat dan kolaboratif.

Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat adat.

Panglima Jilah menyampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap Kalimantan Barat tidak berhenti pada persoalan karhutla. Dukungan juga mencakup rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan, infrastruktur, rumah sakit hingga penguatan peran TNI-Polri.

Hal ini memperlihatkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat.

Masyarakat Adat Bukan Sekadar Penonton

Salah satu pesan penting dari pertemuan tersebut adalah perlunya melihat masyarakat adat sebagai bagian dari solusi.

Selama ini, setiap kali karhutla terjadi, masyarakat peladang terkadang langsung berada dalam posisi yang disalahkan. Padahal, sebagaimana disampaikan Panglima Jilah, aktivitas berladang masyarakat Dayak memiliki karakteristik tersendiri dan umumnya dilakukan di lahan mineral, bukan di lahan gambut.

Perbedaan konteks ini penting dipahami agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pencarian siapa yang harus disalahkan, tetapi bergerak menuju pemahaman mengenai penyebab, karakter wilayah, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Di sinilah masyarakat adat mempunyai posisi strategis.

Mereka bukan hanya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Mereka memiliki pengetahuan lokal, memahami wilayahnya, dan mempunyai struktur sosial melalui tokoh-tokoh adat yang dapat menjadi jembatan edukasi kepada masyarakat.

Pesan yang disampaikan Panglima Jilah bahwa masyarakat adat ikut melakukan monitoring terhadap aktivitas pembakaran menunjukkan adanya modal sosial yang sangat berharga.

Jika kekuatan pemerintah berupa personel, teknologi, sarana udara, dan kebijakan dapat dipadukan dengan pengetahuan lokal masyarakat adat, maka pencegahan karhutla berpotensi menjadi jauh lebih kuat.

Negara Hadir, Masyarakat Ikut Bergerak

Di titik ini, kepemimpinan Presiden Prabowo memperlihatkan satu hal penting: persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan pemerintah sendirian.

Negara membutuhkan masyarakat, dan masyarakat membutuhkan negara.

Pemerintah memiliki kewenangan, anggaran, teknologi, serta aparat untuk melakukan penanganan cepat. Sementara masyarakat adat memiliki kedekatan dengan wilayah, pengetahuan turun-temurun, serta jaringan sosial yang dapat menjadi kekuatan pencegahan dari tingkat paling bawah.

Kolaborasi semacam ini jauh lebih konstruktif dibandingkan pendekatan yang hanya mengedepankan penindakan setelah kebakaran terjadi.

Apalagi bagi masyarakat Dayak, alam bukan sekadar ruang geografis. Alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya.

Karena itu, ketika Panglima Jilah menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki kepentingan untuk menjaga alam, pesan tersebut sebenarnya memperlihatkan bahwa agenda perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap tradisi masyarakat lokal.

Dari Pemadaman Menuju Pencegahan

Penanganan karhutla memang membutuhkan tindakan cepat ketika api muncul. Namun pekerjaan yang lebih besar justru berada pada tahap pencegahan.

Sosialisasi melalui tokoh-tokoh adat menjadi salah satu contoh bahwa pencegahan dapat dilakukan melalui pendekatan yang dekat dengan masyarakat.

Edukasi mengenai kapan, di mana, dan bagaimana aktivitas pembukaan lahan dilakukan secara aman dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara tradisi, kebutuhan ekonomi masyarakat, dan perlindungan lingkungan.

Pemerintah juga memiliki kesempatan untuk memperkuat pendekatan ini dengan kebijakan yang semakin memahami kondisi sosial masyarakat di lapangan.

Pertemuan Prabowo dan Panglima Jilah karenanya dapat dibaca sebagai sinyal positif bahwa penanganan karhutla membutuhkan lebih dari sekadar operasi pemadaman.

Dibutuhkan kehadiran negara, tetapi juga kepercayaan kepada masyarakat.

Dibutuhkan teknologi, tetapi juga pengetahuan lokal.

Dibutuhkan aparat, tetapi juga tokoh adat dan masyarakat yang sehari-hari hidup berdampingan dengan alam.

Kalimantan tidak hanya membutuhkan hutan yang terbebas dari api. Kalimantan juga membutuhkan masyarakat yang merasa dilibatkan dalam menjaganya.

Dan ketika pemerintah serta masyarakat adat berdiri dalam satu barisan untuk menjaga lingkungan, maka penanganan karhutla tidak lagi semata-mata menjadi agenda pemerintah. Ia berubah menjadi gerakan bersama untuk melindungi ruang hidup, tradisi, dan masa depan generasi berikutnya.

Inilah makna penting dari pertemuan Presiden Prabowo dengan Panglima Jilah: menjaga Kalimantan bukan pekerjaan satu pihak. Negara bergerak, masyarakat ikut menjaga, dan keduanya saling menguatkan.