
Ada persoalan mendasar dalam perjalanan demokrasi Indonesia yang tidak boleh terus dibiarkan: ketika biaya politik semakin mahal, kekuatan uang berpotensi memiliki pengaruh terlalu besar terhadap proses pengambilan keputusan. Sementara itu, cita-cita ekonomi yang seharusnya mengutamakan kesejahteraan rakyat berisiko menjauh dari amanat konstitusi.
Persoalan inilah yang secara terbuka disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.
Di hadapan keluarga besar Muhammadiyah, Presiden Prabowo menyerukan perlunya pembenahan sistem politik dan ekonomi nasional. Pesannya tegas: demokrasi tidak boleh menjadi sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, apalagi dikuasai oleh kelompok yang memperoleh kekayaan melalui cara-cara tidak halal.
"Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menyentuh salah satu persoalan penting dalam demokrasi Indonesia, yakni tingginya ongkos untuk mendapatkan jabatan politik. Presiden bahkan menyinggung biaya pencalonan kepala daerah yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Sementara biaya untuk menjadi anggota DPR dapat mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar, tanpa jaminan keberhasilan.
Pertanyaannya sederhana: jika biaya untuk memasuki dunia politik begitu besar, bagaimana memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi tujuan utama setelah seseorang memperoleh jabatan?
Inilah persoalan yang menurut Prabowo perlu dikoreksi bersama. Demokrasi seharusnya memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan masa depan bangsa, bukan berubah menjadi arena yang lebih mudah dimasuki oleh mereka yang memiliki modal besar.
Menariknya, Presiden tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga mengajak para pemimpin politik untuk ikut melakukan pembenahan. Ia mengungkapkan telah berdiskusi dengan sejumlah ketua umum partai politik dan melihat adanya kesadaran mengenai perlunya perbaikan sistem.
Artinya, perubahan tidak cukup hanya menjadi wacana seorang Presiden. Dibutuhkan keberanian kolektif dari seluruh kekuatan politik untuk mengevaluasi praktik yang selama ini dinilai menyimpang.
Perhatian Presiden Prabowo juga tertuju pada sistem ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa selama sisa masa mandat kepemimpinannya, dirinya bertekad memperbaiki arah perekonomian yang menurut penilaiannya telah menyimpang dari amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
Prabowo mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus berada dalam penguasaan negara. Begitu pula kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pesan ini penting karena kemajuan ekonomi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya angka pertumbuhan atau keuntungan kelompok usaha tertentu. Lebih dari itu, harus ada manfaat yang dirasakan masyarakat luas, kesempatan ekonomi yang lebih terbuka, serta pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan bangsa.
Pernyataan Presiden Prabowo di hadapan Muhammadiyah juga mengingatkan kembali bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen yang dibaca dalam upacara kenegaraan. Pasal-pasal di dalamnya harus menjadi pedoman nyata dalam mengelola kekuasaan dan perekonomian.
Tentu, memperbaiki sistem politik dan ekonomi bukan pekerjaan sederhana. Dibutuhkan kebijakan yang terukur, pengawasan yang kuat, konsistensi pelaksanaan, serta dukungan seluruh elemen bangsa.
Namun, setidaknya Presiden Prabowo telah mengangkat persoalan tersebut secara terbuka dan menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan.
Kini, tantangan terbesarnya adalah menerjemahkan komitmen itu menjadi perubahan yang dapat diukur dan dirasakan rakyat.
Sebab, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang tunduk kepada pemilik modal, dan ekonomi yang berkeadilan bukanlah ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Keduanya harus kembali pada tujuan utama bernegara: melindungi rakyat dan mewujudkan kemakmuran bersama.
Komentar (0)
Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.
